breaking news New

Desa Membangun Indonesia

Yohanes Silik, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD", Yogyakarta

Oleh: Yohanes Silik

Kabarnusantara.net – Ada dua pemandangan berbeda tentang desa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diposisikan sebagai objek subordinasi, sementara sesudah lahirnya UU ini, posisi desa dikembalikan menjadi subjek otentik. Hal ini tidak terlepas dari paradigma baru yang diusung, yakni Desa Membangun Indonesia (DMI). Paradigma ini muncul sebagai kritik atas model deterministik-imposisi negara terhadap desa yang ada di dalam paradigma lama yakni Indonesia Membangun Desa (IMD).

Menurut Sutoro Eko (2013), lewat paradigma IMD, negara menegasi desa dengan tiga pola pembangunan, yakni pembangunan yang digerakkan oleh negara, pembangunan yang digerakkan oleh pasar, dan pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat desa. Ketiga pola pembangunan versi IMD itu ternyata telah melemahkan desa dan membuat desa menjadi tidak bermanfaat.

Sebaliknya, dengan menggunakan paradigma DMI, desa diperkuat sehingga mampu menjadi desa transformatif, yakni menjadi basis kehidupan dan penghidupan atau desa bermanfaat. Dengan itu, desa dapat menjadi lebih bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Sebagai objek subordinasi, posisi desa berada dalam skenario imposisi. Skenario ini sarat akan kenyataan keterbelengguan desa oleh negara. Negara muncul dengan beragam pendekatan tata negara yang secara sepihak mengintervensi desa dengan empat pola imposisi, yakni modernisasi, korporatisasi, teknokrasi, dan birokratisasi.

Dengan keempat pola imposisi itu, negara telah menggilas desa dengan pelbagai program pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai objek pembangunan semata, tanpa mau mengakui cara-cara desa yang ada.

Hal ini telah mengakibatkan terjadinya relasi timpang antara negara dan desa. Dalam relasi timpang ini, negara bertindak sebagai subjek mayor yang superior, sementara desa diperlakukan sebagai objek minor yang inferior. Cara-cara desa tidak diakui oleh negara karena negara lebih menggunakan pendekatan instrumental tata negara dari pada pendekatan subjek cara desa.

Sebagai subjek otentik, posisi desa dikembalikan ke identitas aslinya sebagai desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Bdk. konsideran Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bagian menimbang huruf a). Hak asal usul dan hak tradisional itu harus diakui oleh negara. Negara tidak lagi memperlakukan desa sebagai objek pembangunan dalam kerangka subordinasi imposisi, tapi mengembalikan desa sebagai subjek pembangunan dalam kerangka rekognisi.

Model pembangunan ini bisa dilihat sebagai pembangunan “inklusif” yang ramah terhadap cara-cara desa, tanpa menggunakan pendekatan instrumental tata negara secara berlebihan terhadap desa, seperti yang telah terjadi selama ini dalam model IMD. Semangat dasar inilah yang menjiwai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwasannya desa harus diakui oleh negara, dengan selalu mengutamakan model pembangunan subjek, yakni memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Hal ini tercantum dalam Pasal 4 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa salah satu tujuan pengaturan desa ialah “memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan”. Dengan itu, desa bisa berperan penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada poin ini asas rekognisi atau asas pengakuan desa perlu dipahami.

Sehubungan dengan itu, UU Desa 6/2014 dengan dua asas pokoknya yakni rekognisi dan subsidiaritas sebenarnya sangat menekankan partisipasi masyarakat desa. Substansi pemikiran yang perlu dipahami adalah menjadi desa yang mandiri berarti menjadi desa yang warga masyarakatnya adalah warga masyarakat yang aktif (active citizen). Inisiatif atau prakarsa warga masyarakat desa merupakan hal yang penting.

UU ini dibuat sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat kapasitas politik warga masyarakat desa sebagai bagian integral dari pembangunan desa. Dalam konteks memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf i UU 6/2014, UU ini sangat menekankan partisipasi aktif dari warga masyarakat desa dalam seluruh kegiatan pembangunan desa.

Oleh karena itu, pelibatan warga masyarakat desa menjadi penting, sebab melalui itu warga masyarakat desa bisa menjadi warga masyarakat yang aktif/partisipatif. Pada prinsipnya, UU Desa 6/2014 ingin memberikan ruang pelibatan (civic engagement) bagi warga masyarakat desa dalam seluruh kegiatan pembangunan desa. Hal ini bertujuan agar pembangunan desa benar-benar bisa menjadi pembangunan dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa.

Skenario ini diambil sebagai bagian esensial dari usaha merepolitisasi warga masyarakat desa. Kenyataan negara dalam desa merupakan potret negara lama yang telah mendepolitisasi warga masyarakat desa. Hal ini tidak terlepas dari model pembangunan top down di aras lokal yang sukses menempatkan desa sebagai objek dari pembangunan. Oleh karena itu, memperkuat kembali kapasitas politik warga masyarakat desa merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan sebuah pembangunan partisipatif yang otentik.

Tentu saja hal ini perlu dipahami dengan baik, sebab peran aktif warga masyarakat desa merupakan hal yang sangat fundamental dalam pembangunan desa. Partisipasi aktif warga masyarakat desa tentu akan melahirkan pembangunan desa yang baik yakni pembangunan desa berbasis kerakyatan menuju desa baru yang lebih sejahtera. Oleh karenanya, prakarsa warga masyarakat desa sangatlah penting. UU 6/2014 Tentang Desa sangat menekankan hal ini. Membangun desa harus benar-benar mampu menerjemahkan semangat UU ini. Itulah Desa Membangun Indonesia.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password