breaking news New

TP4D Kejari Manggarai Ikut Mengkawal Implementasi Dana Desa

Ket. Foto: Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Agus Riyanto (Tengah)

RUTENG, Kabarnusantara.net – Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai berkomitmen untuk ikut mengkawal dan mengamankan implementasi Dana Desa.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai, Agus Riyanto dalam kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan TP4D Kejari Manggarai Terhadap Penerima Dana Desa Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 di Aula Manggarai Convention Center di Ruteng, Kamis, 24 Agustus 2017.

Dikatakannya, berdasarkan data Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun anggaran sebelumnya, Dana Desa rawan disalahgunakan dan diselewengkan. Karena itu, TP4 Kejaksaan RI membentuk TP4D di seluruh Indonesia untuk mengkawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dikatakan Riyanto, Kejaksaan Negeri Manggarai telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Manggarai dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan terkait penyerapan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD.

Sosialisasi ini, ujar Riyanto, diperuntukkan bagi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pendamping Desa di Kabupaten Manggarai.

Dalam catatan Kejaksaan Agung RI, kata Riyanto, ada sejumlah masalah penggunaan Dana Desa di tahun sebelumnya, diantaranya : penggunaan dana desa di luar bidang prioritas; masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa; pengeluaran dana desa tidak transparan dan tidak didukung dengan bukti yang memadai; belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa; Dana Desa yang disalurkan ke Rekening Koran Desa ditarik dan disimpan di luar rekening desa; pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat desa setempat ternyata dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga; pembangunan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai spesifikasi atau RAB, proyek fiktif; adanya mark up oleh kepala desa dan aparat desa lainnya; penyelewengan dana desa oleh kepala desa; lemahnya pengawasan oleh inspektorat; dan potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa.

Karena itu, ujar Riyanto, TP4D hadir untuk mencegah lebih dini potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Dari indikasi korupsi yang ditemukan, kata Riyanto, kepala desa paling banyak melakukan korupsi dana desa.

Menurut Riyanto, kerja TP4D Kejari Manggarai mendapat apresiasi yang luar biasa dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Dengan hadirnya TP4D, sudah ada kemajuan dalam pencegahan KKN dan mencegah keterlibatan aparat yang mengganggu. Ada oknum aparat nakal yang coba memanfaatkan kelemahan kepala desa. Dan itu bisa dicegah,” ujarnya lagi.

Karena itu, ia tetap berharap masyarakat berperan aktif mengawasi pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

“Itu buah pendampingan yang dilakukan TP4D kepada kepala desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa,” kata Riyanto.

“Pendampingan ini menjadi efektif ketika rekomendasi TP4D dijalankan pihak desa. Jika tidak, maka TP4D Kejari Manggarai akan mengambil sikap tegas dan langkah hukum lanjutan,” kata Riyanto menambahkan.

Sosialisasi TP4D itu dihadiri oleh seluruh Kepala Desa, BPD, Pendamping Desa, dan Camat sekabupaten Manggarai.

Hadir pula Wakil Bupati Manggarai, Viktor Madur, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Vinsensius Sebastian Gatas. (Alfan Manah/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password