breaking news New

[Opini]: Orde Baru Desa?

Yohanes Silik, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD", Yogyakarta

Oleh: Yohanes Silik

Kabarnusantara.net – Kehadiran negara seperti terus mengulang sejarah lama yang tak pernah berakhir. Di tengah keinginan kuat “gerakan baru bawah” melakukan pembaharuan, negara justru enggan beralih dari sejarah.

Sementara “gerakan baru bawah” itu hendak mengubah atau mengakhiri sejarah dan melucuti negara atas tindakan imposisi-intervensionistik-birokratis di masa lampau, negara justru enggan bergerak.

Ia (negara) masih ingin berada di dalam desa, mencengkeram, menggilas, atau menindas desa. Negara tak pernah tuntas hadir, kecuali sukses menciptakan sebuah orde semu secara superior.

“Revolusi dari bawah” itu yang hendak menggenapi amanah “reformasi membumi” terus mendapat perlawanan keras dari atas, bahkan penuh dengan kecurigaan dan pesimisme akut yang terbentuk dalam sebuah “ruang hampa”.

Boleh jadi gerakan transformasi dari bawah bertepuk sebelah tangan oleh karena negara enggan bergerak secara baru guna menyambut kehadiran transformatif desa baru.

Cara-cara desa sulit diakui kecuali “dilecehkan” dengan tata aturan dari atas yang terkesan berlebihan. Keteraturan desa direduksi dengan rentetan peraturan.

Spirit berdesa yang begitu menggelora membahana di bawah tuntutan pengakuan atau rekognisi seakan disambut setengah hati oleh negara.

Di satu sisi semangat berdesa hendak mentransformasi desa dengan cara menggerakkan pembangunan berparadigma Desa Membangun Indonesia (DMI) dengan model Village Driven Development (VDD) menggantikan paradigma lama Indonesia Membangun Desa (IMD) yang sarat pendekatan State Driven Development (SDD), Market Driven Development (MDD), dan Community Driven Development (CDD), dengan mengerahkan seluruh kekuatan desa menuju desa yang mandiri, kuat, dan sejahtera, namun di sisi lain kita menyaksikan dilema negara yang tak kunjung tuntas.

Berdesa dan dilema seakan menjadi benturan keras antara negara dan desa. Sebuah benturan keras antara lama dan baru, subjek dan objek. Juga adalah benturan antara konstruksi local self government dan self governing community.

Bisa jadi, di titik terjauh dilema negara menjadi dilema desa. Negara tak mampu bertransformasi kecuali merusak transformasi dari bawah yang sudah ada.

Gerakan sosial guna mencapai transformasi desa seakan-akan dikebiri tepat pada saat repolitisasi mulai dilakukan.

Ada tiga cara pandang destruktif yang selama ini mereduksi eksistensi desa, yakni cara pandang kampung halaman, cara pandang pemerintahan, dan cara pandang libertarian.

Ketiga cara pandang ini telah meletakkan desa tidak pada tempatnya. Lewat tiga cara pandang itu, desa direduksi sehingga nyaris tidak bermakna.

Posisi desa ditempatkan secara inferior tanpa menghormati keberadaan desa. Posisi inferior ini membuat desa menjadi tidak berdaya. Singkatnya, tiga cara pandang destruktif itu telah melemahkan desa.

Nampaknya ketiga cara pandang ini belum tergantikan. Desa masih dikepung oleh model lama yang belum berakhir.

Desa baru masih harus berhadapan dengan negara lama. Sebuah proses transisi (dari desa lama ke desa baru) yang agak dilematis dan tidak berjalan mulus.

Ataukah desa baru ataukah tidak? Keengganan untuk melepas konstruksi lama akan selalu berhadapan dengan keinginan kuat untuk mewujudkan tatanan atau orde baru desa. Tapi, orde baru itu tak mudah karena harus berhadapan dengan orde semu lama yang belum berakhir.

Demikianlah kita menyaksikan sejarah yang belum berakhir. Sebuah sejarah lama yang kini hadir dalam narasi deterministik.

Sementara “Yang di atas” masih terbelenggu oleh kontruksi lama, “Yang di bawah” justru telah bergejolak melakukan pembaharuan guna membentuk sebuah entitas baru.

Namun, entitas baru ini bukanlah sesuatu yang baru sama sekali, melainkan baru dari yang sudah lama ada atau hidup.

Kehadiran UU Desa 6/2014 merupakan bagian penting dari keseluruhan proses pembaharuan/penguatan desa terhadap apa yang sudah lama ada itu.

UU tersebut hendak mengemansipasi desa dari belenggu konstruksi lama lalu mulai menata desa secara baru.

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password