breaking news New

PMKRI Yogyakarta Sikapi Polemik Deiyai Berdarah

Deiyai Berdarah 1 Agustus 2017

Yogyakarta, Kabarnusantara.net – Kasus Deiyai berdarah yakni, penembakan sejumlah penduduk Distrik Tinggi, Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua yang dilakukan oknum Polisi Dalton Brimob pada 1 Agustus lalu menuai respon beragam pihak.

Salah satunya datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta Santo Thomas Aquinas.

Melalui diskusi internal yang digelar di Margasiswa PMKRI Cabang Yogyakarta pada Rabu, 30 Agustus 2017, PMKRI Cabang Yogyakarta atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) mengutuk dengan tegas atas tindakan penembakan secara brutal yang dilakukan pihak keamanan dalam hal ini anggota Polisi Dalton Brimob sehingga menyebabkan jatuhnya sejumlah korban bagi warga sipil di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua.
Sejumlah korban itu dianataranya, Yulianus Pigai (28) meninggal akibat kena tembak di paha, Delia Pekey (30) luka kaki kiri dan kanan, lengan kiri dan kanan serta dagu kanan, Yohanes Pakage (35) luka di lutut kanan dan patah, Metty Pakage (8) luka di lengan kanan, Esebius Pakage (12) luka kena lengan kiri, Akubertus Mote (13) luka di paha kanan,Denias Pakage (12) luka di kiri punggung belakang,
Yunior Pakage (27) luka di kaki kiri, Preni Pigai (16) luka paha kiri dan kanan dan Marinus Dogopia (23) luka di paha kiri. Sementara 3 orang lainya sedang mejalani perawatan di rumah keluarga masing-masing yakni, Damianus Pekey, Melkias Pakage dan Amos Pakage.

Selain itu, diskusi yang digelar oleh Presidium Pengembangan Organisasi (PPO) tersebut dalam rilisnya menilai beragam pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Cendrawasih lebih diakibatkan oleh geliat sektor swasta untuk mengelola alam Papua tanpa memperhatikan hajat hidup penduduk setempat sehingga menorehkan kemiskinan di ruang sosial masyarakat. Kondisi kmiskinan itu kemudian dijadikan lahan basa untuk pemenuhan kepentingan eksploitasi pemodal juga pemenuhan kebutuhan politik para pejabat negara dalam hal meraup suara.

Di sisi lain, Problem pendidikan yang menyebar tidak merata di tanah Papua khususnya di daerah terpencil menjadi salah satu faktor yang melanggengkan beragam pelanggaran HAM di bumi Papua. Hal ini pun menurut PMKRI Cabang Yogyakarta mesti perlu disikapi secara serius oleh Pemerintah setempat dan pemerintah pusat maupun sejumlah pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Diskusi yang dibawakan oleh pemateri Imanuel Turot yang juga merupakan Persidium Hubungan Perguruan Tinggi (PHPT) juga menuntut permohonan maaf yang harus dilakukan oleh militer kepada masyarakat Papua atas berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer di tanah Papua. Lebih dari itu, negara pun harus mengganti rugi atas beragam persoalan yang terjadi bukan melalui dana otonomi khusus (Otsus) atau yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di ruang publik soal Otsus Plus.

PMKRI Cabang Yogyakarta sebagai salah satu organisasi pergerakan di tubuh Gereja Katolik Indonesia berharap agar persoalan HAM, pendidikan dan persoalan sosial lainya yang menghiasi bumi Cendrawasih selalu mendapat perhatian serius dari Gereja Indonesia khususnya Gereja Setempat dan Vatikan.

Sementara itu, saat diwawancarai Kabarnusantara.net, Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta, Paskalis Korain lebih menekankan kepada pihak kepolisian untuk memahami dan mempertegas implementasi Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 agar sungguh-sungguh prinsip dan standar HAM yang berlaku secara universal mejadi pegangan bagi semua petugas penegakan hukum dalam melaksanankannya dan juga Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dapat melaksanakan tugas kenegaraanya dengan baik.

Lebih jauh, Dirinya meminta kepada aparat militer yang ada di tanah Papua wajib menyesuaikan diri dengan lingkungan disana. Polisi dituntut untuk tinggalkan ego dan kecurigaan yang berlebihan terhadap masyarakat Papua agar tidak tercipta sekat-sekat yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang terus berkelanjutan di tanah Papua. (AT/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password