breaking news New

Banalitas Kejahatan Korupsi DPR

Oleh: Reginaldus Erson

Kasus proyek E-KTP yang sedang ditangani KPK menyeret sejumlah nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dua diantaranya merupakan perwakilan dari NTT, yakni Setya Novanto dan Melchias Marcus Mekeng. Dalam kasus ini Novanto disebut mendapat aliran dana Rp 574 miliar, sedangkan Mekeng Rp 18 miliar. Reaksi dari warga NTT sangatlah beragam menyaksikan wakil rakyatnya dituduh koruptor. Bahkan meminta Novanto dan Mekeng untuk mundur dari DPR.

Kasus korupsi yang terjadi menambah daftar kelam para wakil rakyat NTT yang berkiprah di tingkat nasional. Kita masih mengingat nama Carles Mesang, seorang wakil rakyat yang menjadi koruptor. Sekarang kasusnya masih ditangai KPK. Rentetan kasus korupsi yang menjerat para wakil rakyat di Indonesia bukanlah kasus baru dan sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, bagi anggota DPR kasus korupsi bukanlah sebuah kejahatan luar biasa, melainkan suatu perilaku yang selalu dipraktikkan.

Menilik realitas kasus korupsi yang ada, maka dalam paper singkat ini penulis mencoba menganalisa perilaku korup yang acapkali dipraktikkan oleh anggota DPR Republik Indonesia menurut pemikiran Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan.

Banalitas Kejahatan Korupsi di DPR Republik Indonesia

Kasus korupsi yang menjerat parlemen Indonesia nampaknya sudah menjadi ritual harian. Fenomena ini membenarkan tesis Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan. Menurut Hannah Arendt dalam bukunya Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, karakter moral dan induvidu berhubungan dengan komunitas atau kondisi di mana orang lain hidup.

Karena itu, Hannah Arendt melihat kejahatan sebagai sesuatu yang banal karena kejahatan ada dalam kondisi di mana orang ditinggalkan atau dijadikan massa mengambang. Dalam konsep ini, Arendt menganalisa perilaku Adolf Eichmann yang memfasilitasi dan mengatur logistik dari massa orang-orang Yahudi dari kota-kota di Jerman ke dalam kamp-kamp konsentrasi buatan Nazi. Menurut Arendt, Adolf Eichman menjadi korban ketaatan buta atas perintah Hitler. Ketaatan ini telah membuat hati nuraninya telah dipengaruhi dan terjerumus oleh suara orang lain.

Arendt sungguh yakin bahwa ketika orang kehilangan kebebasan untuk bertindak, mereka dengan gampang dimobilisir, khususnya oleh negara untuk mengambil bagian dalam kebijakan yang tidak manusiawi.

Contoh sederhananya kaum Nazi termasuk Adolf Eichmann lemah tak berdaya lantaran sudah dirasuki oleh keinginan menjadi penguasa yang diajarkan oleh Hitler. Selain itu Arendt mendefinisikan banalitas kejahatan sebagai suatu situasi, di mana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai kejahatan, tetapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang wajar. Hal ini berangkat dari analisanya terhadap perilaku Eichmann yang kekurangan imajinasi dan daya pikir lantaran ketaatan bodoh terhadap perintah Hitler.

Melihat kasus korupsi yang dilakukan oleh para anggota parlemen Indonesia maka konsep banalitas Kejahatan ini sangatlah tepat. Wajah Parlemen Indonesia lagi buram. Lembaga yang diduduki wakil rakyat terhormat telah menjadi ladang korupsi. Berdasarkan Indeks Korupsi Birokrasi, selama lima tahun berturut-turut (2009-2013), DPR meraih predikat lembaga terkorup. Inilah situasi riil parlemen Indonesia. Kemudian jajak pendapat umum oleh Gallup International atas nama Transparansi Internasional yang menempatkan parlemen sebagai lembaga terkorup di Indonesia dengan nilai 4,4 dari total 5,0. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) “mendaulat” DPR sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia.

Melihat data yang disajikan bisa dianalisa bahwa korupsi sudah menjadi hal yang biasa, lantaran banyaknya kasus korupsi yang terjadi dan sudah berulang kali. Fenomena ini juga menandakan, tumpulnya imajinasi dan daya pikir anggota parlemen kita ketika berhadapan dengan korupsi. Imajinasi yang tumpul dapat dilihat ketika anggota parlemen hanya memerhatikan keuntungan pribadi, kekayaan keluarga tanpa memerhatikan kesejahteraan rakyat yang diwakilinya. Berhadapan dengan uang korupsi anggota parlemen kita lupa tupoksi utamanya untuk melayani masyarakat.

Lemahnya imajinasi dan daya pikir juga terjadi ketika berhadapan dengan sistem parlemen yang korup. Melihat data yang dikeluarkan oleh KPK nampak jelas bahwa sistem parlemen Indonesia sangat korup. Dengan kata lain, korupsi sudah melembaga di parlemen Indonesia. sistem yang korup ini mempengaruhi anggota parlemen yang baru bergabung. Lantaran tidak ada imajinasi, daya pikir dan dipengaruhi lingkungan yang korup maka anggota parleman ikut-ikutan korup. Oleh karena itu, kasus korupsi di gedung Senyanan bukanlah hal yang luar biasa, melainkan sebagai rutinitas yang biasa.

Kepastian Hukum

Kasus korupsi yang sudah melembaga dan merasuki para wakil rakyat kita sebenarnya bisa dihilangkan bila hukum ditegakan. Hukum yang sudah berlaku harus tegas dan tidak memandang bulu. Seharusnya para koruptor dihukum seberat-beratnya bahkan dihukum mati. Para koruptor adalah penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. Maka langkah KPK yang berani mengungkapkan kasus E-KTP harus diapresiasi dan didukung. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh kalah melawan para koruptor yang balik menyerang.

Misalnya saja keterangan anggota DPR yang menyebutkan korupsi E-KTP sebagai masalah politik. Padahal fakta hukumnya sangat jelas dan sesuai prosedur KPK.
Kepastian hukum juga dapat dilihat dari integritas para penegak hukum. Kalau para penegak hukum kita konsisten untuk memberantas korupsi, maka jumlah koruptor semakin berkurang. Ironinya para penegak hukum juga acapkali menjadi aktor korupsi dengan menerima suap dari para koruptor.

Para penegak hukum seharusnya berkomitmen untuk memberantas korupsi, bahkan menjadikan korupsi sebagai musuh nomor satu. Kepastian hukum juga harus dipraktikan berkaitan dengan pelaksanaan hukuman maksimal bagi para koruptor. Komisi pemberantasan Korupsi harus menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku korupsi E-KTP.

Para koruptor juga harus mendapatkan sanksi sosial bila tinggal di masyarakat. Sanksi ini berkaitan dengan pencabutan haknya dalam bidang politik. Hal ini sangat diperlukan, karena ada koruptor dengan modal uang hasil korupsi, kembali terjun dalam dunia politik. Selain itu kita semua sebagai generasi anti korupsi harus vokal untuk mengungkapkan praktik bejat yang dilakukan oleh para korupsi. Oleh karena itu suara kritis dari warga NTT yang meminta Setya Novanto dan Melki Mekeng untuk mundur dari DPR harus kita dukung.

Penulis adalah Mahasiswa STFK Ledalero Maumere

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password