breaking news New

Hukum VS Moral Menjadi Polemik Penertiban Galian C di Wae Reno

Hendrikus Mandela

Dengan demikian maka aspek moral sangat urgen atau tidak kalah penting dalam menentukan suatu kebijakan atau keputusan.

Hendrikus Mandela 


John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto (2007:34) mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

Sebagai aparat Negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, Polres Manggarai dalam rentan waktu kurang lebih satu minggu lalu dengan dilatarbelakangi UU nomor 4 tahun 2009, melakukan penertiban aktivitas pertambangan di desa Ranaka tepatnya Wae Reno dengan alasan lokasi tersebut belum mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Tindakan yang dilakukan Polres berhasil menangkap 7 orang pelaku dari lokasi pertambangan dengan tudingan tersangka dan atas dasar tudingan itu sehingga Polres Manggarai melakukan penahanan terhadap 7 orang tersebut.

Namun kebijakan Polres Manggarai ini mendapat kecaman keras dari pihak masyarakat. Bahwasannya masyarakat tidak menentang tujuan penertiban yang diniat oleh Polres. Menurut pengakuan dari masyarakat setempat, mereka merasa rugi karena tindakan tersebut tidak melalui prosedur yang tepat.

Menurut pasal 1 angka 14 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya karena berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian juga dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP yang berbunyi; “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Nah , dengan demikian tindakan yang dilakukan polres sudah melanggar hukum itu sendiri dan masyarakat menjustifikasi penangkapan yang dilakukan polres tersebut bersifat prematur serta cacat prosedural.
Kalaupun menurut hukum tindakan yang dilakukan polres sah adanya atau yang disebut “tertangkap tangan”, namun sudah dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.P

Hemat penulis, Polres Manggarai melanggar Pasal 1 ayat 19 KUHAP ini sebab aktivitas yang dilakukan masyarakat bukan suatu tindakan criminalis (pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb) tetapi hanya mencari nafkah.

Selain itu masyarakat juga mengaku sangat kecewa karena penangkapan yang dilakukan oleh Polres Manggarai tidak terlebih dahulu melakukan sosialisasi, koordinasi, atau pun melayangkan surat peringatan terkait lokasi pertambangan yang belum mengantongi surat Izin Usaha Pertambangan yang kemudian dianggap illegal.

Hukum menurut pendapat para sarjana, salah satunya yakni Prof. Mr. E. M. Meyers, dalam bukunya “De Algemene begrifen van het Burgerlijk Recht” adalah semua aturan yang mengandung pertimbangkan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Hemat penulis hal ini tersirat bahwa ada pertimbangkan aspek moral yang terkandung di dalam hukum itu sendiri.

Kendati Polres Manggarai mengedepankan aspek hukum dalam menangani polemik ini, hemat penulis Ia telah mengabaikan aspek moral. Aspek moral yang dimaksudkan adalah mengenai situasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat teristimewa pasca penghentian aktivitas galian C di Wae Reno tersebut. Sejatinya penghentian aktivitas galian C di Wae Reno niscaya mengganggu berbagai lini kehidupan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah perihal pendapatan masyarakat yang kemudian merambat pada terganggunya aktivitas pendidikan anak-anak mereka, kesehatan, dan sebagainya karena kehilangan lapangan pekerjaan.

Masyarakat setempat mengaku aktivitas galian C Wae Reno dibuka sejak tahun 1948. Sehingga menurut saya, bagi mereka galian C ini menjadi satu-satunya pusat pendapatan yang kemudian menunjang kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu lokasi pertambanagan tersebut juga dapat mengurangi kuantitas pengangguran penduduk desa Ranaka khususnya dan hal tersebut pun berdampak positif yakni membantu pemerintah dalam menghadapi persoalan human trafficking. Sebab, pengangguran kerap dianggap sebagai salah terjadinya human trafficking itu adalah pengangguran.

Kemudian hemat penulis juga bahwa ditinjau dari skala prioritas, jelas bahwa aktivitas galian C ini lebih besar menguntungkan publik ketika tetap beroperasi ketimbang diberhentikan. Selain itu harus disadari pula bahwa asas manfaat dari lokasi tambang galian C di Wae reno tidak hanya menunjang kehidupan ekonomi masyarakat setempat tetapi juga menunjang roda pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai.

Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk Undang-Undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto (2007:38-39). Jika dikaji lebih dalam pendapat yang disampaikan oleh Friedrich ini maka secara tersirat ada titik temu atau mengacu pada aspek moralitas. Dengan demikian maka aspek moral sangat urgen atau tidak kalah penting dalam menentukan suatu kebijakan atau keputusan.

Oleh: Hendrikus Mandela.
Wakasek PMKRI Cabang Ruteng St. Agustinus.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password