breaking news New

TPDI: Jangan remehkan Pernyataan Henrry Yosodiningrat Tentang Pembekuan KPK

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta masyarakat untuk tidak meremehkan pernyataan Henrry Yosodiningrat yang meminta KPK dibekukan.

“Jangan remehkan Pernyataan Henrry Yosodinigrat, Anggota DPR RI Fraksi PDIP yang juga Anggota Pansus Hak Angket KPK, agar KPK dibekukan sementara, karena Henrry Yosodiningrat adalah bagian dari PDIP sehingga permintaan pembekuan KPK tidak bisa dianggap sebagai pernyataan pribadi,” ujar Petrus

Menurut Petrus, Henry Yosodiningrat sesungguhnya sebuah kecelakaan kecil yaitu membuka kepada publik sebuah agenda tersebunyi di balik Pansus Hak Angket KPK yaitu membekukan KPK sekaligus sebagai sebuah peringatan bahwa KPK berada dalam posisi lampu kuning menuju pembubaran.

“Pernyataan Henrry Yosodiningrat nyaris sama dengan pernyataan sejumlah kader PDIP ketika DPR RI dan Presiden Megawati Soekarnoputri hendak membubarkan KPKPN pada tahun 2004 yang lalu,” ungkapnya.

Petrus menambahkan, pembentukan Pansus Hak Angket KPK bukan hanya karena sejumlah pimpinan Fraksi dan anggotanya disebut-sebut menerima uang hasil korupsi e-KTP, akan tetapi diduga kuat karena 3 (tiga) Partai Politik besar (Golkar, Demokrat dan PDIP) disebut Jaksa Penuntut Umum KPK dalam Surat Dakwaan a/n. Terdakwa Irman, Sugiharto dan Andi Narogong, menerima jatah proyek e-KTP masing-masing Partai Golkar sebesar Rp. 150 miliar, Demokrat Rp. 150 miliar dan PDIP sebesar Rp. 80 miliar.

“Dengan demikian maka KPK berkepentingan untuk mengkonfirmasi kebenaran temuannya itu langsung kepada Setya Novanto dkk. untuk membuktikan kebenarannya dalam proses hukum lebih lanjut soal adanya jatah 3 Partai Politik (Partai Golkar, Demokrat dan PDIP) dari uang hasil korupsi e-KTP,” ucap Petrus.

Segera Tahan Setya Novanto

Selain itu, Petrus mengatakan sebagai Partai Politk yang pembekuannya dimungkinkan oleh UU Parpol dan bisa dipidana sebagai kejahatan korporasi jika terbukti membiayai Partainya dari uang hasil korupsi, menururt UU Tindak Pidana Korupsi, maka sikap ngotot sejumlah anggota DPR RI melalui Pansus Hak Angket KPK, sebagaimana pernyataan Henrry Yosodiningrat dkk. anggota DPR RI dari Fraksi PDIP agar KPK dibekukan kegiatannya, tidak dapat dilepaskan dari temuan KPK dalam kasus korupsi e-KTP.

“Bahwasanya Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDIP mendapat jatah uang hasil koripsi e-KTP yang saat ini sedang dalam penyidikan dan penuntutan KPK. Karena itu hanya dengan menahan Setya Novanto sebagai Tersangka, maka manuver-manuver politik dari Senayan yang mengintimidasi KPK akan berhenti dengan sendirinya,” tegas Advokat Peradi tersebut.

Ia menjelaskan, pertarungan DPR RI dengan KPK secara head to head dalam posisi berhadap-hadapan saat ini, akan menetukan, apakah KPK yang dibekukan kegiatannya atau Partai Demokrat, Golkar dan PDIP yang harus dibekukan.

“Apakah pimpinan Partainya dimintai pertanggungjawaban pidana karena Parpolnya disebut-sebut dalam Surat Dakwaan Jaksa sebagai mandapat jatah proyek e-KTP, melalui peran Setya Novanto dan Nazaruddin, hanya boleh dipastikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan secara terpisah dalam perkara tersendiri,”.

Karena itu, kata Petrus, KPK tidak boleh berhenti hanya pada mempidana Irman, Sugiharso, Andi Narogong, Setya Novanto dkk. akan tetapi juga harus memulai menyelidiki kebenaran aliran dana hasil korupsi e-KTP ke Partai Golkar, Demokrat dan PDIP. Karena UU Partai Politik sendiri memberi sanksi administratif dan sanksi pidana bagi Partai Politik yang menerima dan membiayai aktivitas Partainya dari uang hasil korupsi proyek e-KTP.

“Fenomena menarik yang perlu diwaspadai saat ini adalah dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, KPK dan pimpinan KPK mendapatkan serangan beruntun. Ada praperadilan Setya Novanto, ancaman pembekuan kegiatan KPK dari Henrry Yosodiningrat, anggota Pansus Hak Angket dan anggota DPR RI Fraksi PDIP, ada usul pembubaran KPK dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, ada Laporan Polisi dari dari Brigjen Pol. Aris Budiman dkk terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK dan terakhir ada laporan dari Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara terhadap Agus Rahardjo, Ketua KPK ke Kejaksaan Agung RI karena diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP,” papar Petrus.

Publik Diintimidasi

Praperadilan Setya Novanto dan usul pembekuan dan pembubaran KPK oleh Henry Yosodiningrat dan Fahri Hamzah, merupakan sebuah rangkaian intimidasi terhadap KPK dan terhadap masyarakat luas, karena masyarakat masih mendambakan sebuah pemerintahan yang dikelola oleh Penyelenggara Negara Yang “Bersih dan Bebas” dari KKN dan hanya KPK-lah yang dipercaya sebagai Lembaga Penegak Hukum yang kredible dan mampu melahirkan Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Karena itu, menurut Petrus, Praperadilan Setya Novanto, benar-benar mengintimidasi publik, karena melalui praperadilan pula, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperluas wewenang praperadilan berupa membatalkan status tersangka dan  menghentikan penyidikan yang sedang ditangani oleh KPK dalam kasus BG vs. KPK.

Perlawanan terhadap KPK yang akhir-akhir ini muncul secara simultan, tidak saja oleh orang perorang yang kebetulan tersangkut perkara korupsi, akan tetapi perlawan terhadap KPK juga terjadi dan dilakukan oleh Partai Politik dan oleh Lembaga Negara, Cq. DPR RI berikut sejumlah oknum Penyelengara Negara.

“Terakhir Masinton Purba, anggota DPR RI Fraksi PDIP membawa koper ke KPK meminta dirinya ditahan, anggota Pansus Hak Angket KPK Henrry Yosodiningrat meminta agar KPK segera dibekukan kegiatannya kemudian pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah agar KPK segera dibubarkan, jangan dianggap remeh, karena tidak tertutup kemungkinan KPK dibubarkan hanya dengan revisi UU KPK, UU Polri atau UU Kejaksaan,” tutup Petrus. (Wirawan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password