breaking news New

Dipidana, Menolak Pasien Dalam Keadaan Darurat

Fransiskus Ramli, S.H., Advokat/Konsultan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di NTT, Direktur LBH Manggarai Raya

Oleh; Fransiskus Ramli, S.H


Peristiwa bayi Debora yang terjadi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta telah menjadi perhatian banyak pihak. Bayi Debora itu bisa saja tidak sendirian, mungkin ada kisah Debora lainnya namun tidak terpublikasi karena jauh dari pengamatan dan pengawasan.


Saya menonton di televisi, pihak Kepolisian mengambil inisiatif untuk melakukan penyelidikan atas kasus bayi Debora tersebut. Menurut saya hal itu baik dan perlu didorong terus.

Fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan serta masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu baik sudah maupun belum tercover oleh BPJS Kesehatan, harus mengetahui bahwa pasien yang dalam keadaan gawat darurat harus diberikan pertolongan pertama. Urus selamatkan pasien gawat darurat dulu, kemudian baru urus (meminta) uang (muka). Itu amanat undang-undang.

Dalam Pasal 32 ayat 1 UU Kesehatan ditegaskan bahwa, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Selain itu, Pasal 32 ayat 2 UU Kesehatan menegaskan pula, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Jika dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat dipidana.

Dalam Pasal 190 ayat (1) UU Kesehatan disebutkan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 190 ayat (1) UU Kesehatan) tegas dinyatakan, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal berikutnya yang harus diketahui adalah apa itu fasilitas pelayanan kesehatan dan jenis-jenis fasilitas kesehatan.
Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan disebutkan bahwa, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan disebutkan bahwa, jenis pelayanan kesehatan terdiri atas: tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Jadi, bukan hanya rumah sakit (sebagai fasilitas kesehatan). Fasilitas kesehatan lainnya seperti tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, tidak boleh menolak pasien dalam keadaan gawat darurat. Prinsipnya, nyawa pasien gawat darurat harus diselamatkan secara terlebih dahulu.

Hal yang sama berlaku pula pada rumah sakit (sebagai fasilitas kesehatan) yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah keadaan darurat pasien teratasi dan dapat dipindahkan, fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

(Fransiskus Ramli, S.H., Advokat/Konsultan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di NTT, Direktur LBH Manggarai Raya)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password