breaking news New

DPR RI Dinilai Mengintervensi KPK Dalam Kasus Yang Menyeret Setya Novanto

Jakarta, Kabarnusantara.net – Intervensi DPR RI dalam kasus Setya Novanto semakin terbuka. Pasalnya, DPR melalui pimpinanya meminta proses penyidikan terhadap Novanto ditunda.

Surat permintaan tersebut, menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengancam posisi KPK.

“Surat permintaan penundaan proses penyidikan yang dibuat dan dikirim oleh Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI untuk dan atas nama serta demi kepentingan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang ditujukan ke KPK saat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang memproses permohonan praperadilan atas nama Setya Novanto melawan KPK, sangat membahayakan posisi KPK, Prapradilan dan Profesi Advokat,” ujar Petrus kepada Kabarnusantara.net.

Menurut Petrus, surat tersebut menunjukan bahwa DPR RI secara terbuka mengintervensi jalannya praperadilan dengan target politk untuk menghentikan penyidikan KPK terhadap Setya Novanto yang sedang diperjuangkan Advokat-Advokat yang menjadi Kuasa Hukum Setya Novanto.

“Sementara langkah penghentian Penyidikan atau penundaan sebuan Penyidikan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK justru bukan domain pimpinan DPR, bukan domain KPK melainkan domain Praperadilan yang sepenuhnya menjadi wewenang badan peradilan,” jelasnya.

Petrus menambahkan, surat Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI yang ditujukan kepada KPK itu ternyata bukan untuk menunda pemeriksaan pada tanggal 12 September 2017, tetapi untuk menunda proses penyidikan KPK terhadap Tersangka Setya Novanto.

“Ini sungguh-sungguh Fadli Zon mempertaruhkan DPR pasang badan dan menyalahgunakan lembaga DPR RI dan menempatkan kepentingan Setya Novanto di atas kepentingan umum atau kepentingan rakyat, sehingga segala cara dilakukan oleh Fadli Zon untuk mengadu kecepatan apakah Surat Fadli Zon lebih ampuh untuk meniadakan penyidikan sementara waktu atau upaya hukum praperadilan yang ditempuh Tim Advokat selaku Kuasa Hukum Setya Novanto lebih ampuh untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap Setya Novanto,” papar Petrus Selestinus.

“Atau sebaliknya Setya Novanto dan Fadli Zon sudah tidak yakin lagi dengan upaya praperadilan yang ditempuh tim Penasehat Hukum akankah berhasil membebaskan Setya Novanto dari status tersangka dan tidak ditahan?” sambung Petrus.

Ia mengatakan, ketika seorang Tersangka telah menunjuk Kuasa Hukum untuk menempuh segala upaya hukum yang tersedia untuk dan atas nama seorang Tersangka, maka seketika itu juga segala upaya terkait dengan proses hukum sebagaimana yang sudah dikuasakan kepada Tim Kuasa Hukum, hanya boleh dilakukan oleh Kuasa Hukum yang adalah para Advokat Profesional yang sudah ditunjuk.

Karena itu, kata dia, yang dipertanyakan sekarang, mengapa persoalan seorang Setya Novanto dalam proses praperadilan, telah menyeret keterlibatan institusi negara tidak saja DPR RI tetapi juga Kejaksaan Agung atau Jaksa Agungung harus ikut-ikutan berada dalam barisan untuk menghambat KPK ketika KPK sedang beradapan dengan Setya Novanto.

Dengan demikian, lanjut Petrus, langkah Fadli Zon meminta agar KPK menghentikan sementara proses penyidikan terhadap Setya Novanto, jelas bertujuan menghentikan sementara seluruh proses penuntutan terhadap Setya Novanto yang berarti juga menghentikan sementara proses hukum terhadap sebagian orang yang berada di belakang dan terkait dengan atau terindikasi terlibat bersama Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP tanpa batas waktu di luar proses hukum.

“Ini bukanlah sebuan persoalan kecil atau sederhana tetapi sudah merupakan permainan besar dan menjadi bola liar yang tidak jelas arahnya mau kemana yang penting bebaskan Setya Novanto dengan cara hentikan seluruh proses hukum di KPK. Karena pada tahap ini alat bukti sudah terpenuhi di tangan KPK dan tersangka pelakunyapun sudah ditemukan, tinggal menunggu proses penuntutan ke Pengadilan,” tegas Petrus.

“Pertanyaanya sekarang lebih mahal siapa, mempertahankan Setya Novanto kah ataukah menyelamatkan kepentingan rakyat yang dia wakili dan/atau yang diemban oleh DPR RI,” tutupnya. (Wirawan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password