Pansus Diisi Partai Pemerintah, BKH: Presiden Jokowi Seharusnya Bisa Jinakkan Pansus

Benny K. Harman (Pegang Mic)

Jakarta, Kabarnusantara.net – Politisi Partai Demokrat Benny K Harman (BKH) menyebut Presiden Joko Widodo seharusnya  bisa menjinakkan parpol pendukungnya yang ada di pansus hak angket KPK sebelum rekomendasi keluar dan tidak menjadi beban politik baginya. Hal itu disampaikan BKH dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

Menurut BKH, pansus angket KPK saat ini semuanya berasal dari Partai pendukung pemerintah.  “Kami dari Demokrat tidak berada di dalam Pansus angket. Kami tidak mendukung Pansus. Kami mendukung KPK, walaupun kami bukan bagian dari pemerintahan Jokowi-Kalla. Ini sikap politik kami”, demikian ditegaskan BKH.

BKH memandang bahwa dengan posisi dan keterlibatan partai-partai pendukung pemerintah dalam Pansus, seharusnya Presiden bisa menjinakkan partai-partai ini.

“Jika Presiden tidak bisa menjinakkan partai-partai ini, kami yang mendukung KPK dan bahkan rakyat Indonesia secara umum  akan sulit mendapatkan kejelasan sikap Presiden. Apakah Presiden benar-benar mendukung KPK atau seperti yang dilontarkan oleh beberapa anggota Pansus untuk membekukan dan bahkan membubarkan KPK?”, tanya BKH di depan peserta yang hadir.

Namun Benny mengatakan bahwa Presiden nampaknya berada dalam posisi terjepit antara desakan rakyat atau tekanan dari partai politik pendukungnya di pansus. Keputusan yang akan diambil presiden akan terkait dengan Pilpres 2019 mendatang. Presiden Jokowi akan mengambil langkah aman dengan menerima rekomendasi dari pansus hak angket KPK.

Karena itu, BKH menduga bahwa Presiden pasti ingin menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dengan tidak mengeluarkan keputusan yang berujung pada pelemahan KPK sebagai perwujudan kampanye yang lalu di satu sisi.

“Di sisi lainnya sebagai kampanye juga untuk Pilpres mendatang, ia membutuhkan dukungan nyata dari rakyat. Tetapi Presiden mungkin tidak akan mengeluarkan sikap ekstrim dengan menolak rekomendasi partai karena hal itu  akan berbahaya bagi Presiden,” ucap Benny.

“Akan jadi bumerang bagi Pak Jokowi jika tidak mengakomodir rekomendasi partai. Presidential Threshold  20 %  kursi di parlemen atau 25 % suara pemilu bisa menjadi pedang bermata dua bagi presiden,” ujarnya.

Atas dasar itu, saat ini BKH sering bertanya sendiri, mengapa kelompok-kelompok intelektual sering diam? Dimana para aktivis mahaiswa dan LSM? Mengapa semua diam? Kemana kelompok-kelompok kritis yang selama ini? “Ketika banyak kelompok memilih diam dengan berbagai pergulatan dan dinamika politik di republik ini, sesungguhnya republik ini republik mati”, ujarnya mengakhiri pembicaraan. (Wirawan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password