breaking news New

Meikarta dan Posisi Perum Perumnas

Kabarnusantara.net Meikarta yang berlokasi di timur Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, memang digadang-gadang sebagai “Jakarta Baru”. Dikembangkan di atas lahan seluas 500 hektar dengan inovasi, dan terobosan baru.

Meikarta perlu diapresiasi sebagai upaya pengusaha nasional Indonesia menghadirkan properti berkelas internasional yang bisa bersaing dengan kota-kota maju di negara tetangga. Meikarta merupakan inisiatif besar dalam membangun Jakarta baru dengan desain dan infrastruktur berkelas internasional.

Karena itu, Meikarta dirancang oleh konsultan-konsultan arsitektur dan perencana asing dengan harapan dapat bersaing di kawasan regional Asia Tenggara.

Seperti dilansir kompas beberapa waktu lalu, di kota baru ini, rencananya akan dikembangkan 100 gedung tinggi dengan ketinggian masing-masing gedung sekitar 35 hingga 45 lantai.

Ke-100 gedung itu terbagi dalam peruntukan hunian sebanyak 250.000 unit, perkantoran strata title, 10 hotel bintang lima, pusat belanja dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi.

Fasilitas yang akan melengkapinya antara lain pusat kesehatan, pusat pendidikan dengan penyelenggara dalam dan luar negeri, tempat ibadah, dan lain-lain.

“Khusus untuk perumahannya, kami membidik segmen kelas menengah. Harga hunian yang kami patok senilai Rp 12,5 juta per meter persegi,” kata James dikutip kompas.

Namun begitu, ada pertanyaan besar dibalik Meikarta, ke mana pengembang pemerintah? Di mana posisi Perum Perumnas sebagai penyedia perumahan nasional? Ke mana BUMN-BUMN properti lainnya saat swasta justru berlomba menjadikan koridor timur Jakarta ini sebagai “tambang emas” baru?

Demikian kritik Jehansyah Siregar, Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait peluncuran megaproyek Meikarta oleh Lippo Group beberapa waktu silam.

Di tengah kota-kota Tanah Air yang masih berkutat dengan permukiman kumuh, besarnya defisit rumah, krisis ruang terbuka hijau (RTH), krisis fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), kenapa kesempatan pengembangan kawasan untuk kepentingan publik justru diabaikan?

“Padahal infrastruktur-infrastruktur dasar tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran negara,” tanya dia.

Menurut Jehansyah, pejabat kita terlalu fokus menghabiskan dana APBN dan APBD. Mereka tidak punya kapasitas untuk mengelola apa yang disebut land value gain capture demi kebutuhan publik.

Jangankan menjalankan amanat UUD 1945 pasal 28 H , UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga terkait pasal-pasal Kawasan Siap Bangun (Kasiba) saja, masih abai.

Karena itu, Jehansyah menengarai pembangunan infrastruktur tersebut dipersembahkan untuk kepentingan bisnis properti para pengembang naga.

Akhirnya, pemerintah tidak bisa berharap kepada pengembang swasta untuk membantu menyediakan perumahan rakyat, menyediakan RTH, mengentaskan permukiman kumuh, memasok fasilitas publik dan lain sebagainya.

Demikian halnya untuk mengatasi persoalan mega urbanisasi Jabodetabek-Bandung Raya yang akan melahap lahan pertanian secara besar-besaran di Pulau Jawa.

“Apakah ini memang direncanakan di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Jawa Barat, RTRW Jabodetabek ataupun RTRW Bandung Raya,” ucap dia.

Semua poin di atas, dinilai Jehansyah, semakin mengonfirmasi betapa lemahnya peran pemerintah dalam mengembangkan kawasan permukiman dan kota-kota baru.

Jika pemerintah tetap bertahan seperti sekarang, maka tidak ada lagi yang tersisa selain menagih kewajiban-kewajiban pengembang yang selama ini justru susah sekali ditagih.

Perum Perumnas sendiri sebagai salah BUMN yang punya kewajiban menyediakan hunian rakyat, belum akan bergerak dalam waktu dekat, meskipun sudah memiliki lahan di daerah Karawang, Jawa Barat.

Direktur Pemasaran Perum Perumnas Muhammad Nawir mengatakan, saat ini pihaknya fokus pada pengembangan proyek yang sudah diluncurkan sebelumnya di kota-kota seluruh Indoensia.

“Lahan di Karawang masih lama (digarap). Itu land bank kita. Kita tidak punya lahan di Cikarang,” kata Nawir.

Dia melanjutkan, nantinya lahan di Karawang akan dimanfaatkan untuk pengembangan hunian dengan segmen kelas menengah. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password