breaking news New

Opini: Hukum Tanpa Sebait Puisi


Oleh: Gabriel Mahal, S.H.


Tidak lazim, bahkan aneh rasanya, jika hukum dan puisi itu kita tempatkan dalam satu relasi yang saling melengkapi. Mungkin kebanyakan para sarjana hukum akan mengatakan bahwa hukum dan puisi itu berada dalam dua dunia berbeda. Tidak ada kaitan satu sama lain. Benarkan begitu?

Hukum, Campuran “Pure Science” dan “Pure Art”

Oliver Wendell Holmes, mantan hakim agung AS dan penulis buku terkenal The Common Law, menyatakan hukum bukan tempatnya para seniman atau penyair (Holmes, 1886a). Pernyataan Holmes ini seperti menegaskan hukum itu adalah dunia ilmu pengetahuan yang mengandalkan logika. Tidak dapat dimasuki dunia seni (pure art) yang lebih berpusat pada rasa (emotion). Tetapi di tempat lain Holmes yang dikenal sebagai “The Great Dissenter” ini mengatakan , “the life of the law is not logic but experience”. (Holmes, 1881).

Kedua pernyataan Holmes ini nampaknya saling bertentangan. Dalam pandangannya yang kedua itu Holmes menegaskan bahwa hukum itu bukan logika, tetapi pengalaman. Ketika melihat hukum dari perspektif pengalaman, maka hukum tidak lagi berada di atas menara gading ilmu pengatahuan murni (pure science), tetapi berada dalam realitas pergumulan kehidupan manusia. Dalam wilayah realitas itu hukum mesti bersentuhan dengan dunia seni sebagai bagian realitas kehidupan manusia.

Jika terus menelusuri pandangan Holmes ini pada akhirnya kita temukan bahwa Holmes hendak menyatakan, hukum merupakan campuran antara ilmu pengetahuan (pure science) dan seni (pure art). Hukum merupakan “science fiction”: sebagian ilmu pengetahuan, sebagiannya lagi adalah fiksi. Itulah esensi hukum. Karena itu, menurut Holmes, roh pendidikan hukum tidak dapat mencapai ekspresinya yang penuh dan utuh tanpa adanya apresiasi keharmonisan esensi hukum itu sendiri.

Hal ini diungkapkannya ketika berbicara tentang “The use of law schools”. Dia mendeskripsikan “sarjana hukum yang terhormat” adalah mereka yang mengakui ketergantungannya pada pikiran abstrak, ilmu pengetahuan, keindahan, puisi dan seni, dan setiap bunga peradaban (“abstract thought, of science, of beauty, of poetry and art, of every flower of civilization”) dan yang memiliki komitmen untuk menemukan tanah subur mendukung hal tersebut (“finding a soil generous enough to support it”) (Holmes, 1886b).

Hukum, Seni Yang Tinggi

Gary Watt, dosen hukum senior dan Director of Undergraduate Studies, School of Law, University of Warwick, tidak setuju dengan pendapat Holmes yang menyatakan hukum itu bukan tempat bagi seniman atau penyair. Watt menukil pendapat Martha Nussbaum, penulis buku “Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life” (1996). Nussbaum mengatakan, puisi hasil olahan nalar yang terlatih (cultivated poetry) adalah pusat bahasa hukum. Istilah “cultivated poetry” dimaksudkan Watt sebagai lawan dari jenis puisi bebas.

Puisi bergaya hiperpola, metafora, dan kiasan merupakan gaya sering digunakan dalam hukum. Bukankah preseden tidak lain daripada suatu kiasan? Hal yang juga sama dengan asas hukum, seperti “nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, “satius est impunitum telinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari” (lebih baik tidak menghukum seorang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah). Demikian juga ungkapan mengenai hukum seperti dikatakan Cicero, “legum servi sumus ut liber esse possimus” – kita adalah hamba hukum, sehingga kita bisa bebas; “accipere quam facere praestat injuriam” – lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukan suatu yang tidak adil.

Ungkapan-ungkapan ini merupakan fiksi yang diutarakan dalam gaya puitis. Hukum tidak dapat berjalan tanpa fiksi-fiksi. Hukum tidak dapat diterapkan tanpa adanya keahlian praktisi hukum sebagai seniman sebab hukum merupakan seni yang tinggi (high arts). Dalam membuat suatu draft, Karl Llwellyn (1930), mengungkapkan “I know of no art more difficult. I know of no no art more fascinating”.

Lord Steyn (2003), mengutip pendapat seorang hakim senior mengenai interpretasi suatu undang-undang, mengungkapkan bahwa interpretasi suatu undang-undang merupakan suatu seni, bukan suatu ilmu pengetahuan (“it’s not a science. It is an art).” Pendapat senada diungkapkan oleh Hakim Learned Hand. Menurut Hand pekerjaan seorang hakim adalah suatu seni seperti yang dilakukan penyair dan pematung (Shanks, 1968). Demikian juga bagi para jaksa dalam melakukan tugasnya sebagai penuntut umum.

Seni penuntutan dan seni penerapan hukum tidak beda dengan seni puisi (art of poetry) seperti yang diungkapkan Robert Lee Frost (1874 – 1963), penyair Amerika terkenal itu. Dalam esainya “The Figure a Poem Makes” (1995), penerima empat Pulitzer Prizes ini, melukiskan bagaimana penyair lewat puisi menghasilkan “a clarification of life… a momentary stay against confusion”. Demikian juga jaksa, pengacara, hakim, yang lewat hukum dapat memberikan terang dan klarifikasi atas masalah kehidupan, suatu momen menghapus keragu-raguan para pencari keadilan.

Kesadaran Profesi Terhormat

Dalam konteks ini pandangan Holmes di atas jadi penting, yakni penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara) yang terhormat adalah penegak hukum yang menyadari dan mengakui ketergantungannya pada pikiran-pikiran abstrak, ilmu pengetahuan, keindahan, puisi, seni, dan setiap bunga peradaban, serta memiliki komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai tanah subur pendukung perkembangan hal-hal tersebut.

Kesadaran, pengakuan, dan komitmen ini memungkinkan penegak hukum memberikan nafas pada dewi keadilan yang didambakan masyarakat dan memberikan nafas dan nafkah kemanusiaan dalam hukum. Sebaliknya jika tidak ada kesadaran, pengakuan dan komitmen ini, maka penegak hukum tidak lebih daripada teknisi hukum dengan senjata hukum siap tembak sesuai kehendak siapun yang berkepentingan dan berkuasa. Hukum seperti itu pada hakekatnya adalah hukum tanpa sebait puisi. Mati.*

Penulis adalah pengamat tembakau serta pengacara/konsultan hukum asal Manggarai, Flores yang menetap di Jakarta.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password