breaking news New
Petrus Selestinus, S.H. (Foto: Kabarnusantara.net)

Pengamat: Ada Upaya Membarter Keterlibatan Partai Politik Dalam Korupsi E-KTP

Jakarta, Kabarnusantara.net – Peristiwa korupsi proyek nasional e-KTP yang terjadi pada tahun 2012, ternyata tidak hanya melibatkan pelaku secara orang perorang, akan tetapi juga terungkap melibatkan Partai Politik, sebagaimana hal itu dinyatakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum/JPU KPK tanggal 9 Maret 2017 dalam perkara korupsi a/n. Terdakwa Irman, Sugiharto dan kemudian disusul dengan Surat Dakwaan Jaksa tanggal 14 Agustus 2017 dalam perkara korupsi a/n. Terdakwa Andi Narogong.

Hal itu disampaikan Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) di Jakarta, Sabtu, 23 September 2017.

Dalam Surat Dakwaan itu, Kata Petrus, JPU KPK dengan jelas menyebutkan bahwa pada akhir Februari 2011, Terdakwa Andi Narogong bersama Terdakwa Sugiharto dan Terdakwa Irman telah menyetujui rencana pemberian uang Rp. 520 miliar yang antara lain untuk Partai Demokrat akan diberikan sebesar Rp. 150 miliar, Partai Golkar sebesar Rp. 150 milir, Partai PDIP sebesar Rp. 80 miliar dan Partai-Partai lainnya mendapatkan Rp. 80 miliar dstnya.

“Ketiga Partai Politik besar disebut dalam Surat Dakwaan JPU KPK yang dibacakan pada tanggal 9 Maret 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017, hingga sekarang, belum memberikan klarifikasi apapun. Reaksi yang muncul justru datang dari Fraksi-Fraksi Koalisi Pemerintah di DPR RI dengan membentuk Pansus Hak Angket KPK, melakukan gerakan balik menyelidiki pelaksanaan tugas KPK selama ini. Sementara itu puluhan Anggota Komisi II DPR yang namanya disebut-sebut, ramai-ramai membantah keterlibatannya dan bolak balik memenuhi panggilan Penyidik KPK,” katanya.

Barter Korupsi Dengan Mencari “Kesalahan” KPK.

Menurut Advokat Peradi ini, Partai Demokrat, Golkar dan PDIP meskipun disebut telah disetujui akan diberikan jatah uang hasil korupsi e-KTP, akan tetapi mereka tidak memberikan klarifikasi hingga saat ini. Malahan Fraksi-Fraksinya di DPR aktif membentuk Pansus Hak Angket KPK, kecuali Demokrat, PKS, PAN dan Gerindra menolak ikut dalam Pansus. Pembentukan Pansus Hak Angket KPK, mendapat reaksi negatif dari publik karena dinilai sebagai sikap tolak Partai Politik terhadap pengungkapan kasus korupsi e-KTP, bahkan ada yang menduga Pansus Hak Angket KPK ini bertujuan untuk “membarter” keterlibatan Partai Politik dengan “kesalahan” KPK yang sedang dicari-cari.

“Sekarang Pansus Hak Angket KPK sudah mendeclare mengantongi sejumlah bukti tentang kesalahan KPK dan dengan bukti itu Pansus Hak Angket mengagendakan pertemuan dengan Presiden Jokowi disamping akan mengadukan Ketua KPK Agus Rahardjo ke Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam korupsi pengadaan barang dan jasa. Kondisi demikian telah menempatkan KPK dan DPR RI berada dalam posisi head to head, mengadu kekuatan, apalagi beberapa anggota dan pimpinan DPR sudah mengancam akan membubarkan atau membekukan kegiatan KPK,” kata Petrus.

Membongkar Korupsi Bagian Hulu.

Lebih lanjut dikatakan Petrus, sikap Pansus Hak Angket KPK ini tidak bisa dianggap remeh atau hanya sekedar check and balance, mereka jelas punya agenda politik negatif yang mengarah kepada pembubaran KPK.

“Bagi DPR membubarkan lembaga ad-hock bukanlah soal berat, apalagi DPR sangat berpengalaman dalam soal ini. Oleh karena itu kalau sekiranya Pansus Hak Angket ini dibentuk lantaran karena KPK dianggap sudah terlalu jauh memasuki wilayah “sakral”, maka KPK juga harus berani membuka sebuah penyelidikan guna membuktikan keterlibatan Partai Politik papan atas dalam korupsi e-KTP tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika dari hasil penyelidikan KPK ternyata ke-tiga Partai Politik dimaksud tidak terbukti mendapat jatah uang hasil korupsi e-KTP, maka KPK juga harus medeclare bahwa KPK menghentikan penyelidikannya karena tidak menemukan bukti-bukti keterlibatan ke-tiga Partai Politik itu. Namun sebaliknya, jika KPK mengantongi bukti-bukti cukup, maka KPK juga harus berani melanjutkan penyelidikannya hingga ke tahap penuntutan, sehingga dengan demikian KPK benar-benar “on the track” merevolusi mental Partai Politik dengan menggarap penindakan pada wilayah bagian hulu dari korupsi yang selama ini sulit ditembus.

“Ada 4 (empat) Fraksi di DPR RI (Demokrat, PAN, PKS dan Gerindra) justru menolak ikut di dalam Pansus Hak Angket dan tetap mendukung langkah KPK,” ujarnya.

Namun demikian, jelas Perus, KPK-pun belum kita dengar menjadwalkan sebuah penyelidikan terhadap Partai Politik yang disebut-sebut akan mendapat jatah uang korupsi dimaksud.

“Ini semakin menarik dan bukan perkara sepele, karena jika KPK terus melakukan penyelidikan ke arah keterlibatan Partai Politik, maka ini adalah untuk pertama kali KPK mengukir sejarah, karena mau membongkar korupsi pada bagian hulunya. Maka, tidak aneh kalau KPK menghadapi badai ketika “pusat segala korupsi” di negeri ini terganggu kenyamanannya,” tutupnya. (Hipatios/KbN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password