breaking news New
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus.

TPDI: KPK Harus Menyelidiki Kemungkinan Hakim Cepi Iskandar Berada Dalam Tekanan

Jakarta, Kabarnusantara.net – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta KPK tidak boleh hanya berwacana untuk menetapkan kembali status Tersangka baru terhadap Setya Novanto pasca putusan Hakim Praperadilan Cepi Iskandar yang “Membatalkan Status Tersangka Setya Novanto dan Memerintahkan Penghentian Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek nasional e-KTP.

Menurut Petrus, KPK juga harus membuat terobosan guna membuka sebuah Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Hakim Cepi Iskandar, untuk mengungkap kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang Hakim dengan berlindung dibalik “Asas Kebebasan Hakim” yang selama ini menjadi wilayah sakral yang tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan manapun.

“Banyak pihak sejak awal sudah memprediksi bahwa praperadilan Setya Novanto akan dimenangkan oleh Hakim Cepi Iskandar, bahkan beberapa hari menjelang putusan, isu seputar kemenangan Setya Novanto sudah beredar luas di kalangan elit politik,” ujar Advokat Peradi ini.

Alasan mereka, kata Petrus, sama yaitu: (1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menjadi surga bagi koruptor kelas kakap ketika dikejar kasus korupsi dan (2), Setya Novanto sudah beberapa kali memenangkan Gugatan Praperadilan dan PMH dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus itu antara lain ketika SP3 kasus korupsi Cessie Bank Bali digugat praperadilan oleh MAKI dan ketika dalam Gugatan PMH oleh FAKSI (FORUM ADVOKAT PENGAWAL KONSTITUSI) terhadap Kejaksaan Agung RI, Setya Novanto dkk. yang menuntut agar penyidikan Kasus Korupsi Cessie Bank Bali yang di SP3 tahun 2003 dibuka kembali.

“Jika kita memperhatikan skor kemenangan dan lolos dari jerat hukum, baik di Kejaksaan maupun di KPK, maka skor kemenangan Setya Novanto sudah 4-0, masing-masing dua untuk praperadilan penyidikan kasus korupsi, satu gugatan PMH untuk membuka kembali penyidikan korupsi Cessie Bank Bali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan satu lagi kasus Papa Minta Saham di Kejaksaan Agung,” ungkapnya.

“Ini memang sebuah malapetaka bagi rasa keadilan publik tetapi sebuah kebanggan bagi Setya Novanto, karena betapa rapuhnya integritas moral dan kejujuran sejumlah oknum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketika menghadapi orang kuat bahkan lembaga Penegak Hukum terkuat sekalipun bisa menjadi korban ketika Hakim melakukan kesewenang-wenangan atas nama Kebebasan Hakim,” sambung Petrus.

Ia menambahkan, ini menjadi sebuah ironi, karena untuk kesekian kalinya rasa keadilan publik menjadi korban penggunaan Asas Kebebasan Hakim yang berlebihan, sehingga Ketidakadilan justru menjadi produk dari lembaga yang seharusnya berfungsi melahirkan putusan yang seadil-adilnya.

Ia mengatakan, sejumlah nama besar sebagai Tersangka atau Terdakwa pernah menikmati putusan Praperadilan bahkan putusan Bebas Murni dari Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk kasus-kasus besar dan menarik perhatian masyarakat luas.

“Mereka antara lain: mantan Presiden Soeharto, Budi Gunawan, Hadi Poernomo dll. terakhir Setya Novanto,” ucapnya.

Menurut Petrus, KPK harus mengawali sebuah penyelidikan dengan memeriksa Hakim Cepi Iskandar karena patut diduga telah bertindak di luar kepatutan dengan berlindung di balik dalil Kebebasan Hakim atau apakah ada campur tangan kekuasaan Eksekutif, Yudikatif atau Legislatif termasuk informasi tentang suap.

“Sebuah penyelidikan dan penyidikan merupakan keharusan guna memastikan apakah ada penyalahgunaan Asas Kebebasan Hakim sehingga terjadi kesewenang-wenangan ketika Hakim Cepi Iskandar memutus praperadilan Setya Novanto. Atau sebaliknya Asas Kebebasan Hakim yang dimiliki Cepi Iskandar telah dikekang, akibat tekanan dari kekuasaan Eksekutif, Yudikatif atau Legislatif, sehingga Hakim Cepi harus membatalkan status Tersangka dan menghentikan Penyidkan terhadap Setya Novanto,” jelas Petrus.

Ia pun menjelaskan, Jika dengan putusan praperadilan dimaksud, Hakim Cepi berniat menggaransi Setya Novanto untuk lolos dari jeratan kasus korupsi e-KTP, beranikah KPK melakukan terobosan dengan menyelidiki dan menyidik Hakim Cepi Iskandar, karena dengan putusannya itu, telah secara langsung dan tidak langsung bertujuan untuk menghalang-halangi, merintangi dan menggagalkan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp. 2,3 triliun.

“Apalagi perluasan wewenang Praperadilan di luar KUHAP, hal itu hanya boleh menjadi wewenang Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan pasal 79 UU No.14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung yaitu bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebIh lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU,” tutupnya menerangkan. (Hipatios/KbN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password