breaking news New

Warga NTT Diminta Tidak Terprovokasi Pernyataan Eggie Sudjana

Jakarta, Kabarnusantara.net – Keluarga Besar Maumere Jakarta Raya dan se Jabodetabek (KBM JAYA) meminta seluruh warga NTT untuk tidak terpancing dengan pernyataan Eggie Sudjana dalam video rekaman wawancara yang bernada provokatif, Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan/sara, terlebih-lebih membanding-bandingkan agama-agama yang ada dengan parameter Perpu No. 2 Tahun 2017, Tentang Ormas.

Hal itu disampaikan Ketua KBM JAYA, Petrus Selestinus kepada Kabarnusantara.net, Minggu (8/10/2017) pagi di Jakarta.

“Mengukur agama-agama sebagai ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tolak ukur sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks Perpu No. 2 Tahun 2017, jelas sebuah pilihan sikap dan pandangan yang sesat, arogan, sok tau bahkan congkak, karena Perpu No. 2 Tahun 2017, Tentang Ormas tidak dimaksudkan untuk mengatur kehidupan agama-agama, karena agama-agama tidak sama atau tidak sederajat dengan Ormas-Ormas semacam HTI yang bisa dibubarkan,” jelas Petrus Selestinus.

Ia menjelaskan, pernyataan Eggie Sudjana, setidak-tidaknya mengandung 4 hal yang kontroversial, antara lain (1). Menurunkan status hukum dan derajat semua agama sejajar dengan ormas, (2). Memprovokasi emosi publik, dengan menempatkan keberadaan Perpu No. 2 Tahun 2017, sebagi ancaman serius bagi agama-agama lain, karena hanya agama Islam yang tidak bertentangan dengan sila pertama Pancasila. (3). Menggiring publik untuk percaya bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017, mengatur kehidupan agama-agama sehingga bagi agama yang tidak seasas dengan Pancasila bisa dibubarkan.

Padahal, lanjut dia, di dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat komitmen kuat para pendiri negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham dan golongan dalam suatu dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

“Kemudian diatur lebih lanjut dalam beberapa UU sebagai hukum nasional, bahwa semua agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu dll.) diakui sama kedudukannya oleh negara. UU No. 1/PNPS/1965 bahkan secara tegas mengancam dengan pidana penjara jika ada orang yang menistakan agama atau kalau yang melakukan atas nama ormas, maka ormasnya yang dibubarkan,” tegasnya.

Menurut Petrus Salestinus, Eggie Sudjana tidak menyadari bahwa keberadaannya di MK pada waktu itu dalam rangka uji materil menolak Perpu No. 2 Tahun 2017, terkait wewenang pemerintah membubarkan ormas jika terbukti melakukan aktivitas sosial kemasyarakatannya bertentangan dengan atau ingin menggantikan Pancasila sebagai Ideologi negara.

Sementara agama-agama yang ada di Indonesia, jelas dia, tidak ada yang menolak Pancasila dan tidak ada yang tidak mengakui bahkan menempatkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar dalam mengatur kehidupan beragama di negeri ini .

“Pernyataan Eggie Sudjana, sungguh berbahaya jika dipahami secara harafiah, bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan antar umat beragama, karena bisa saja sebagian masyarakat percaya dan memaknai bahwa sebuah agama bisa dibubarkan oleh Pemerintah lewat Perpu Ormas,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Dengan demikian, jelas Petrus, pernyataan Eggie Sudjana dapat dikualifisir sebagai telah merendahkan status agama setara dengan Ormas bahkan Ormas HTI, sehingga KBM JAYA sangat berkepentingan meminta kepada seluruh warga bangsa untuk tidak terprovokasi.

“Sulit diterima akal sehat publik, seorang Eggie Sudjana, ketika sedang menguji Perpu Ormas, tetapi mempersoalkan “pembubaran agama” karena agama, bukan domainnya MK dan bukan pula domain Perpu Ormas. Karena substansi Ormas dan substansi Agama adalah dua hal yang jauh berbeda,” tegasnya lagi.

Sementara itu, lanjutnya, baik di dalam naskah akademis maupun di dalam rumusan pasal demi pasal tentang Perpu Ormas, sama sekali tidak mengatur tentang syarat-syarat sebuah agama dibubarkan.

“Oleh karena itu, KBM JAYA meminta seluruh warga masyarakat, khususnya warga NTT dimanapun untuk tidak terpancing dan percayakan kepada Polri menindak siapapun yang bersikap anarkis,” kata Advokat Peradi ini.

Ia menegaskan, KBM JAYA mendukung Perpu No. 2 Tahun 2017 , Tentang Ormas, karena Perpu dimaksud, sesungguhnya sebuah koreksi total Presiden Jokowi atas kebijakan legislasi yang keliru dari Presiden SBY ketika membuat UU No. 17 Tahun 2013, Tentang Ormas, karena mempersulit kekuasaan eksekutif negara ketika hendak mengeksekusi kebijakan penegakan hukumnya secara cepat dan tepat, manakala terdapat Ormas yang mencoba mengggantikan Pancasila atau Ormas yang aktifitasnya bertentangan dengan asas Pancasila. (Wirawan)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password