breaking news New
Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono.

KPK Periksa Saksi Terkait Korupsi Dirjen Hubla

Jakarta, kabarnusantara.net – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa empat saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017.

Empat saksi yang diperiksa itu, antara lain, Ketua Pokja Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Tahun 2016 Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak Salim, Bagian Administrasi PT Adhi Guna Keruktama Asep Alfan, PNS Sekretariat Ditjen Perhubungan Laut Sri Rejeki, dan karyawan swasta Oscar Budiono.

Pemeriksaan Adiputra Kurniawan tersebut untuk mendalam aliran pada Antonius Tonny Budiono (ATB).

“Penyidik mendalami terkait aliran dana pada ATB yang diketahui Adiputra memiliki banyak sekali rekening dan proses bagaimana Adiputra memenangkan proyeknya,” kata Febri di KPK.

Sementara itu, Salim (Ketua Pokja Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau TA 2016 KSOP Kelas II Pontianak) diperiksa untuk mendalami proses pemenangan PT Adiguna Keruktama terkait proyek di Pulang Pisau

“Kapasitas Salim sebagai ketua Pokja. Tim mendalami proses pemenangan PT Adiguna Keruktama terkait proyek di Pulang Pisau. Diketahui PT Adiguna Keruktama memenangi beberapa proyek,” ujar Febri.

Selain keduanya, KPK juga memeriksa Aloys Sutarto dan Oscar Budiono, BSC.

Kedua tersangka diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ‎pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan oleh PT Adiguna Keruktama. Dalam hal ini ada dugaan uang suap sebesar Rp1,147 miliar yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono.

Sebagai pihak penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Sius/KbN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password