breaking news New
Foto: Kabarnusantara.net

Lanjutkan Kerjasama, KPK dan LPSK Sepakat Perpanjang MoU Perlindungan Saksi

Kabarnusantara.net- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) bersepakat untuk memperpanjang nota kesepahaman terkait perlindungan saksi dan korban.

Sebab, kerja sama keduanya diketahui sudah berakhir sejak tahun 2015 lalu. Dengan demikian, kedua lembaga pun bersepakat memperpanjang kerja sama itu.

“Tadi sudah ada diskusi sepakat antara LPSK dan KPK saling mendukung dalam hal memberantas tipikor. Oleh karena itu kami sepakat segera menandatangani MoU,” kata Ketua LPSK Abdul Aris Semendawai usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Meski belum ada penandatanganan kerja sama, pihaknya dan KPK tetap melakukan perlindungan terhadap para saksi dan korban. Selama ada permintaan dari saksi dan korban dalam kasus korupsi.

“Kami tidak bisa memaksa mereka untuk memberikan perlindungan,” ujar dia. Sejauh ini ada 200 saksi yang mendapat perlindungan LPSK, 46 di antaranya saksi dari KPK. Rata-rata, mereka yang meminta perlindungan mendapat ancaman dan teror.

“Biasanya senjata pelaku korupsi tuduhan pencenaran nama baik terhadap saksi. Ini yang kita perhatikan mereka harus aman,” kata Abdul.

Haris menuturkan, kedua instansi sepakat perpanjangan nota kesepahaman terealisasi akhir tahun ini. Sementara itu, dia membantah adanya kurangnya kerjasama antara LPSK dengan KPK. Sebab, kedua institusi tersebut sempat mencuat kekompakannya dalam menangani perlindungan saksi. Pansus hak angket KPK, pun pernah mengundang Haris dalam rapat dengar pendapat umum.

Haris menegaskan, ada tidaknya perpanjangan nota kesepahaman dengan KPK tidak mengendurkan optimalisasi perlindungan saksi. Sebab, ujar dia, undang-undang telah mengatur sedemikian rupa tentang perlindungan saksi.

“Mudah-mudahan sudah bisa selesai. Masing-masing berdasarkan undang-undang ada kewenangan kita ingin dalam perlindungan justice dan saksi kita berusaha maksimal karena ini satu tindak pidana kiranya dari KPK lebih banyak lagi,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik pembaharuan kerjasama itu. Dia menuturkan pada dasarnya setiap saksi pelapor, ahli ataupun korban berhak mendapat perlindungan.

“Dia harus merasa aman dan nyaman dalam hal ini menurut Undang-undang ditunjuk LPSK khusus menanganai perlindungan saksi dan korban,” kata Basaria. (Wira/KbN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password