breaking news New
Foto: Kabarnusantara.net

Soal MoU Perlindungan Saksi dan Korban, Ada Kesepakatan Antar KPK dan LPSK

Kabarnusantara.net – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai Mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 10 Oktober 2017.

Kunjungan tersebut dalam rangka pembahasan perpanjangan nota kesepahaman dengan KPK terkait perlindungan saksi dan korban.

“Kami hari ini diterima oleh pimpinan KPK. Kami pimpinan dari LPSK diterima oleh empat pimpinan KPK dalam rangka membicarakan kerjasama antara LPSK dengan KPK,” ujar Haris di KPK, Selasa (10/10).

Ia menjelaskan, Kerjasamanya sebenarnya sudah berlangsung lama sejak tahun 2010, namun untuk perpanjangan MoU karena faktor kesibukan masing-masing sehingga berakhir 2015 belum ada perpanjangan.

“Nah tadi kita sudah diskusi, kita sudah sepakat bahwa pada dasarnya KPK dengan LPSK saling mendukung dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, LPSK berperan melindungi saksi, pelapor dan justice collaborator dalam rangka untuk mendukung kerja teman-teman di KPK maupun di lembaga penegak hukum yang lain,” ungkapnya.

Meski belum diperpanjang sejak 2015, hal tersebut tidak menjadi kendala terhadap dua instansi dalam melindungi saksi ataupun korban.

“Kerjasama LPSK dan KPK meski belum diperpanjang masih jalan terus perlindungan saksi,” ujar Haris di KPK, Selasa (10/10).

Haris menuturkan, kedua instansi sepakat perpanjangan nota kesepahaman terealisasi akhir tahun ini. Sementara itu, dia membantah adanya kurangnya kerjasama antara LPSK dengan KPK. Sebab, kedua institusi tersebut sempat mencuat kekompakannya dalam menangani perlindungan saksi. Pansus hak angket KPK, pun pernah mengundang Haris dalam rapat dengar pendapat umum.

Haris menegaskan, ada tidaknya perpanjangan nota kesepahaman dengan KPK tidak mengendurkan optimalisasi perlindungan saksi. Sebab, ujar dia, undang-undang telah mengatur sedemikian rupa tentang perlindungan saksi.

“Mudah-mudahan sudah bisa selesai. Masing-masing berdasarkan undang-undang ada kewenangan kita ingin dalam perlindungan justice dan saksi kita berusaha maksimal karena ini satu tindak pidana kiranya dari KPK lebih banyak lagi,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengaku senang adanya perpanjangan nota kesepahaman. Alasannya, perlindungan terhadap saksi tidak dititikberatkan terhadap KPK.

Dia menambahkan, perpanjangan nota kesepahaman dengan LPSK sebagai bentuk optimalisasi jika perlindungan saksi diperlukan secara tiba-tiba.

“MoU itu teknis di lapangan supaya kia kalau ada mendadak ini harus dilindungi. Tanpa MoU semua sudah diatur undang-undang otomatis kita laksanakan,” ujar Basaria. (Wira/KbN)

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password