breaking news New
Marsi Edon,Presidium Hubungan Antar Perguruan Tinggi, PP PMKRI periode 2016-2018. (Foto : Facebook Marsi Edon)

MENOLAK CALON TUNGGAL PILKADA 2018

OLEH : MARSIANUS EDON

Keberadaan calon tunggal dalam pelaksanaan pilkada serentak pada bulan februari lalu menjadi perhatian menarik untuk didiskusikan dalam diskursus demokrasi yang menjamin kebebasan dan partisipasi terutama dalam konteks penyelenggaran demokrasi pemilukada di indonesia. Dari jumlah 101 daerah yang melaksanakan pemilukada di indoensia, ada 9 daerah kabupaten/ kota  yang melaksanakannya dengan satu paket tunggal yaitu Kota Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Kabupaten Landak, Kabupaten Pati, Kabupaten Buton, Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tambrauw dan Kota Sorong. Demokrasi yang sejatinya mendambakan partisipasi publik dalam kontestasi merebut kekuasaan politik dalam sebuah daerah, terhenti karena beberapa faktor yang diyakini secara sengaja didesain demi keberlangsungan agenda-agenda politik kekuasaan. Dalam hal keberadaan calon tunggal tersebut, apakah partisipasi politik masyarakat kita semakin rendah? Mengacu kepada perkembangan kehidupan berdemokrasi di Indonesia menunjukan trend kemajuan positif, dimana pengakuan negara terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dan hak-hak sipil masyarakat yang dijamin oleh konstitusi, terasa sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi kita cenderung menurun.

Dari sisi historis perkembangan demokrasi indonesia bahwa, kita pernah melewati masa kelam demokrasi pada rezim orde baru berkuasa, dimana partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dibatasi oleh konstitusi diikuti oleh kehendak rezim yang berkuasa membatasi masyarakat untuk aktif secara langsung dalam kehidupan sosial politik negara. Keran demokrasi dibatasi dan dibungkam oleh rezim yang tidak menginginkan adanya kemerdekaan dan kebebasan berpendapat serta berdemokrasi dalam arti yang sangat luas. Posisi rezim yang berkuasa dan masyarakat warga berada dalam kondisi timpang, dimana rezim sangat superior dan masyarakat inferior. Rezim mengendalikan sepenuh kehidupannya kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat warga persis tidak dapat berbuat apa-apa, dan tunduk pada pengedalian dan kemauan rezim yang berkuasa. Demokrasi berjalan atas niat dan cita-cita kekuasaan yang sedang berjalan.

Membaca perkembangan dan kondisi faktual demokrasi kita, diawali dengan gerakan reformasi yang membuka keran kehidupan berdemokrasi di indonesia, memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk menujukan diri dalam kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Terkhusus dalam partisipasi politik masyarakat, ada ruang ideal dalam konstitusi mengatur dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengekspresikan diri baik secara langsung maupun melalui kontestasi gagasan dalam perpolitikan. Ruang demokrasi ini berkembang secara dinamis ditandai dengan aktualisasi dalam ruang-ruang politik yang nyata. Keberadaan organisasi masyarakat adalah bukti nyata dari hal tersebut. Tumbuh suburnya partai politik juga menujukan bukti dari argumentasi diatas. Seyogianya, perkembangan partai politik yang semakin pesat mesti seiring sejalan dengan meningkatnya partispasi masyarakat warga dalam konstestasi politik yang ril dalam masyarakat, misalnya pemilihan kepada daerah.

Kuasa Oligarki

Memahami oligarki dari sudut pandang politik kekuasaan diartikan sebagai kekuasaan politik ditangan sekelompok orang. Kekuasaan politik sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh segelintir elit politik. Pada dasarnya mereka mempunyai sumber daya yang mapan untuk menggerakkan kekuasaan politik yang ada. Dengan demikian, sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk  mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, serta mempengaruhi orang lain untuk tunduk dan taat kepada kekuasaan yang mereka miliki. Dalam kondisi tersebut, kita memahami bahwa ada sekelompok orang berada pada posisi untuk memerintah dan ada orang yang diperintah. Secara jumlah, keduanya mempunyai perbedaan yang tajam. Artinya ada minoritas elit yang menguasai banyak orang karena memiliki modal atau  sumber daya untuk melakukan hal tersebut.

Melihat kembali keberadaan calon tunggal dalam pelaksanaan pilkada serentak kemarin dan mempertanyakan mengapa itu terjadi dengan menggunakan kerangka  pemikiran diatas adalah sangat mungkin kita lakukan. Wajarlah kita mempertanyakan itu. Dalam alam demokrasi yang menyediakan ruang politik kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses politik baik secara langsung maupun langsung, dalam kondisi demikian, masyarakat dipaksakan untuk menerima keberadaan calon tunggal dalam proses pemilihan daerah adalah sebuah kemunduran besar dalam berdemokrasi. Kemunduran dalam berdemokrasi karena masyarakat dituntut untuk memilih pasangan calon kepala daerah dengan kotak kosong yang notabene adalah benda mati, yang mana bila ditelusuri dalam sejarah perkembangan demokrasi tidak pernah ditemukan. Kita memproduksi sejarah demokrasi dengan mengabaikan prinsip dasar dalam demokrasi yaitu partisipasi masyarakat warga.

Kembali kepada pertanyaan diatas bahwa mengapa bisa terjadi adanya calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah serentak yang kemarin? Kenyataan bahwa tidak banyak orang yang  mau mencalonkan diri dapat menjadi jawaban sementara sebagai kondisi awal untuk ditelaah secara lebih lanjut. Kita juga dapat mencari jawaban lain sebagai kemungkinan kedua dari kondisi tersebut. Pilihan jawaban yang dapat kita temukan sebagai kenyataan terakhir dari masalah ini dapat dianalisis dari konsep oligarki diatas bahwa ada minoritas elit yang terus berupaya untuk tetap mengendalikan kekuasaan politik. Kemapanan dari sisi sumber daya  ekonomi mendorong mereka lebih berpeluang  untuk melakukan mobilisasi politik dalam setiap konstestasi politik didaerah. Bisa jadi mengerucutnya dukungan partai politik kepada satu pasangan calon kepala daerah karena semakin masifnya politik transaksional.

Kenyataan diatas secara langsung menutup ruang bagi warga negara yang mempunyai keinginan kuat untuk membaktikan diri kepada masyarakat, mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, namun karena alasan tidak memiliki keterbatasan dalam segi sumber daya ekonomi, mereka diikutsertakan sebagai konstestan dalam pemilihan kepala daerah. Kita dapat memastikan bahwa kualitas dari keseluruhan proses demokrasi seperti ini sangat rendah, karena tidak lagi bertolak pada bagaimana kualitas sumber daya manusia dari individu yang akan memimpin, tetapi lebih kepada kemampuan individu tersebut dalam hal menggalang dukungan partai politik melalui kekuatan finansial. Bisa jadi warga negara yang mempunyai pengalaman dan dianggap mampu memimpin sebuah daerah tidak dapat  mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena alasan tidak memiliki uang untuk mendapatkan dukungan partai politik. Kalaupun ada yang alternatif yang diberikan oleh undang-undang melalui jalur independen tanpa partai politik, tetapi dengan melalui mekanisme yang begitu rumit dan pasti membutuhkan biaya politik yang tinggi. Kondisi seperti ini,memberikan kesempatan kepada warga negara yang boleh dianggap tidak memiliki pengalaman dan kemampuan menjadi kepada daerah, tetapi karena mempunyai modal uang maka ia bisa menjadi kepala daerah.

Adagium Lord Acton, “Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely”, mendeskripsikan secara terang benderang tentang korelasi antara kekuasaan dan perbuatan korupsi. Korupsi yang dimaksudkan adalah bukan hanya korupsi berupa uang, melainkan juga korupsi kebijakan. Disini kita diajak untuk memahami perbedaan yang cukup tajam antara orientasi  partai politik pendukung dan kekuasaan kepala daerah yang secara langsung menerima kepercayaan masyarakat melalui proses politik elektoral. Tujuan partai politik yang sepenuhnya merebut dan mempertahankan kekuasaan politik, tanpa adanya jaminan kesejahteraan kepada masyarakat berhadapan dengan kekuasaan politik kepala daerah yang dituntut untuk menjawab harapan masyarakat adalah kondisi yang mengarahkan kepala daerah terpilih kepada tindakan-tindakan korupsi dalam seluruh kebijakaanya.

Pembacaan yang cerdas terhadap hasil pilkada diperlukan, terutama menganalisis kebijakan pembangunan kepala daerah terpilih. Diawali dengan melihat tahapan proses pencalonan kepala daerah itu sendiri, dimana ada kekuatan politik besar memberikan dukungan politiknya. Yang terjadi adalah konsentrasi kekuasaan pemerintahan ditingkat daerah terpusat pada satu kekuatan politik tertentu dan berpotensi terhadap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketika konsentrasi kekuasaan terpusat pada satu kekuatan politik akan berdampak pada terpusatnya distribusi kesejahteraan di tingkat daerah, artinya apa bahwa kebijakan pembangunan dimonopoli dan diatur oleh segelintir orang. Pada titik inilah oligarki berkuasa memainkan peranannya. Kepala daerah terpilih  menjadi agen untuk melayani nafsu kuasa oligarki. Dalam kondisi demikian,apakah  kepala daerah terpilih  memungkinkan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro rakyat? Kepala daerah terpilih dituntut untuk keluar dari kuasa oligarki. Dibutuhkan kemauan politik yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis adalah Presidium Hubungan Antar Perguruan Tinggi, PP PMKRI periode 2016-2018.

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password