breaking news New

Ada Insiden Memalukan dalam Sidang Uji Materil Perpu No.2 Tahun 2017

Kabarnusantara.net – Pernyataan Eggie Sudjana yang kontroversial tentang Perpu No. 2 Tahun 2017 terkait sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan pembubaran agama-agama di luar Islam jika Perpu No. 2 Tahun 2017 diberlakukan, masih menimbulkan insiden kecil dalam persidangan MK hari ini.

Pasalnya, Kuasa Hukum Pemohon Uji Konstitusionalitas Perppu No. 2 Tahun 2017 meminta jaminan dari MK agar Majelis Hakim memberikan jaminan keamanan terkait dengan Pernyataan Eggie Sudjana yang berdampak pada munculnya beberapa Laporan Maayarakat kepada Polri untuk memproses hukum Eggie Sudjana guna dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)  permintaan tersebut adalah insiden yang sangat memalukan.

“Padahal sidang Uji konstitusionalitas Perppu No. 2 Tahun 2017 hari ini tanggal 12 Oktober 2017 di MK, agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dari pihak Pemohon No. 48 atau Yayasan Alqhonuni yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Achmad Khozinudin, SH dkk. Namun ternyata ahli yang disiapkan tidak hadir.” kata Petrus.

Sementara, jelas Petrus,  dari Pihak Terkait Tidak Langsung hadir diwakiki oleh FAPP Cq. Advokat-Advokat Pancasila, masing-masing Ibu Benedikta Dinuk, Pitria, Cahyo Gani dkk. dan Pemerintah Cq. Kementerian Pol.Hukam, Kemenkum HAM dan Kemendagri.

Pihak Yayasan Alqhonuni selaku Pemohon 48, sempat bersitegang dengan Majelis Hakim MK dan nyaris terjadi insiden, karena pihak Pemohon Yayasan Alqonuni melalui Kuasa Hukumnya Ahmad Khozinudin, SH. yang semula akan menghadirkan ahlinya untuk didengar pendapatnya dalam persidangan tetapi batal hadir dan hanya menitipkan pendapatnya secara tertulis untuk disampaikan dalam persidangan. Karena itu Pemohon No. 48/ Yayasan Alqonuni meminta kepada Majelis Hakim agar pendapat ahlinya itu dibacakan dalam persidangan, namun oleh Majelis Hakim Mk ditolak dengan pertimbangan untuk menghemat waktu, mohon dianggap sudah dibacakan saja.

Oleh pihak Pemohon No. 48 berkeberatan maka mereka menyampaikan protes ke Majelis Hakim dengan menuduh bahwa Majelis Hakim bersikap tidak adil dan meminta agar statemen Eggie Sudjana yang dilaporkan oleh beberapa pihak  masyarakat terkait pernyataan Eggie Sudjana di luar sidang, supaya tetap dianggap sebagai bagian dari proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu Pihak Pemohon No. 48 juga meminta agar Majelis Hakim MK bersikap adil dan menjamin keamanan pihak Pemohon.

Majelis Hakim menegaskan bahwa MK menjamin keamanan semua pihak dalam ruangan ini, tidak hanya Pemohon, tetapi juga pihak Pemerintah, Pihak Terkait dan Pengunjung. Protes Pemohon No. 48/ PUU-Perpu tersebut sempat menjadi sebuah insiden kecil yang menimbulkan kegaduhan dalam sidang, sehingga Majelis Hakim MK menghentikan dan menutup sidang secara terburu-buru akibat insiden di atas.

Majelis Hakim tanpa menentukan agenda sidang berikutnya, langsung menutup sidang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demikian Majelis Hakim sebelum menutup sidang, sempat mengkomfirmasi kepada para pihak khususnya kepada pihak Pemerintah dan Pihak Terkait Tidak Langsung Cq. FAPP serta hadirin, apakah persidangan ini tidak adil dan tidak aman? Semua menjawab aman Yang Mulia. (RR/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password