breaking news New

Jonan Perlu Diberi Ruang Besar Menentukan Divestasi Saham Freeport

Kabarnusantara.net – Publik perlu menyambut positif masuknya kembali nama menteri ESDM, Ignas Jonan dalam proses renegosiasi kontrak antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proses renegosiasi kontrak saat ini sekarang ada di tangan menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Namun, dua kementerian itu mengalami jalan buntu dalam proses renegosiasi kontrak, terutama terkait divestasi saham.

Renegosiasi seharusnya tak perlu mengalami kebuntuan jika dua menteri ini luwes dan dinamis dalam menjalankan proses renegosiasi kontrak. “Baik Rini maupun Sri Mulyani dua-duanya sama-sama kaku dan terlalu teknis, padahal, proses renegosiasi kontrak itu kan harus sedikit dinamis. Karena ini adalah renegosiasi dagang atau bisnis”.

Rini dan Sri Mulyani juga terlalu menggunakan market approach dalam renegosiasi kontrak, bukan constitutional approach. Jika menggunakan market approach, divestasi saham tak akan tuntas. Market approach akan memposisikan pemerintah sebagai pembeli. Penjual akan mematok harga setinggi-tingginya dengan alasan valuasi aset dan seterusnya. Sementara pembeli ingin mendapat harga serendah-rendahnya. Padahal, renegosiasi kontrak adalah tugas konstitusional UUD’45, agar pertambangan strategis seperti Freeport Indonesia lebih memberi manfaat bagi rakyat.

Secara politisi, Rini dan Sri Mulyani juga kurang diterima para politis. Karena proses renegosiasi kontrak nanti akan dihadapkan dengan politisi di senayan. Pengalaman kasus divestasi 24 persen saham pada rejim sebelumnya harus menjadi patokan. Dalam proses divestasi saham Newmont beberapa tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak mampu berhadapan dengan maneuver dan kekuatan politis di Senayan.

Atas dasar itu, saya berharap menteri Jonan lebih diberi ruang dan porsi besar dalam proses renegosiasi kontrak. Jonan sudah memberikan jalan dan krangka dasar dalam renegosiasi kontrak. Jonan sudah sukses mengajak Freeport untuk sepakat dengan divestasi 51 persen, mengubah Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus  (IUPK) dan mendorong Freeport Indonesia membangun smelter dalam negeri. Tinggal sekarang adalah soal harga divestasi dan beberapa aturan fiskal lainya.

Pendakatan yang dilakukan Jonan selama ini adalah constitutional approach. Dalam meja perundingan baik formal dan informal dengan Freeport Indonesia, rujukan Jonan selalu konstitusi. Jonan juga jagonya dalam bidang keuangan. “Soal valuasi aset dan perhitungan nilai wajar sebuah perusahaan, saya kira itu adalah bidangnnya Jonan, sejak di Bahana Sekuritas dan BUMN. Tetapi, selain menguasi keterampilan teknis tinggi, Jonan sangat dinamas dan luwes. Jonan juga lebih diterima banyak kalangan, termasuk DPR dan mungkin saja, Freeport Indonesia sedikit lebih nyaman bernegosiasi kontrak dengan Jonan”

Kalau soal nyali tentu Jonan memiliki semuanya. Jonan dikenal petarung, berani, bernyali, keras kepala dan pekerja keras. Di Kementerian Perhubungan, Jonan sering melawan kepentingan orang-orang kuat yang berbisnis di perhubungan udara, darat dan laut. Dia tak pernah takut mengusik kepentingan orang-orang kuat, meskipun harus mempertaruhkan jabatannya. Meskipun demikian, di kementerian ESDM medannya sudah sedikit berbeda. Di kementerian ini, Jonan tidak hanya berhadapan dengan mafia, tetapi juga bagaimana mengambil kebijakan strategis berhadapan dengan kepentingan orang-orang kuat yang sudah lama bercokol di ESDM.

Untuk itu, kita mengapresiasi pendekatan Jonan yang selalu berpijak pada konstitusi dalam melakukan renegosaisi kontrak dengan Freeport.

Jika menggunakan pendekatan konstitusional, divestasi saham tak sesulit yang dilakukan sekarang. Pasal 33 UUD’45 tegas mengatakan, bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dimiliki negara dan dipergunakan sebebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pertambangan strategis seperti Freeport juga harus dikuasai dan dikontrol negara untuk kesejahteraan rakyat. Dengan bunyi pasal 33 UUD’45, saya kira jelas, posisi negara dalam kepemilikan saham haruslah dominan.

 

Oleh : Ferdy Hasiman

Peneliti Pada Alpha Research Database, Indonesia/Pengamat Pertambangan

<

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password