breaking news New

TPDI: Bupati Ende Bisa Diberhentikan Jika Terlibat Dalam Jaringan Nepotisme

Jakarta, Kabarnusantara.net – Tim Pembela Demokrasi (TPDI) menerima Informasi dari Masyarakat untuk diteruskan kepada KPK hingga ke Presiden Jokowi atas dugaan korupsi pekerjaan sejumlah proyek yang menggunakan dana APBD Kabupaten Ende.

Demikian disampaikan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus kepada kabarnusantara.net di Jakarta, Senin (6/10/2017).

Menurutnya, dugaan Korupsi tersebut melibatkan peran kroni-kroni Bupati Ende MARCEL PETU lewat sebuah Perusahaan Konsultan an. CV. SAO RIA PLAN.

“Perusahaan ini diduga keras mempunyai hubungan pemilikan dan/atau pengurusan dengan Bupati Ende MARCEL PETU, dan merupakan salah satu Perusahaan Konsultan dalam Kroni Bupati Ende yang nyaris tak bisa disentuh oleh aparat Penegak Hukum di Kabupaten Ende. Padahal banyak Laporan Masyarakat tentang dugaan korupsi yang terjadi, namun Pihak Kepolisian sulit melakukan Penyelidikan maupun Penyidikan atau kalaupun melakukan Penyidikan,” ugkapnya.

Saat ini, kata Petrus, terdapat sejumlah kasus untuk sejumlah proyek yang ditenggarai bermasalah hukum yang mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi atau KKN.

“Terkait penanganan 44 Paket Perencanaan Pekerjaan pada sejumlah Instansi Pemerintah Kabupaten Ende, untuk Tahun Anggaran APBD Tahun 2015, yang lazimnya sudah ditetapkan pada pertengahan Bulan Desember Tahun 2014, masing-masing : Dinas Pendidikan dan Olahraga sebanyak 18 Paket; Dinas Kesehatan sebanyak 6 Paket; Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 3 Paket; Sekretariat Daerah sebanyak 1 Paket; Dinas Pertanian sebanyak 5 Paket; Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sebanyak 5 Paket; Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 5 Paket; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 Paket,” jelasnya.

Petrus menambahkan, jika dianalisis dari masa Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015, maka Penetapan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015 ditetapkan pada Anggaran Tahun Berjalan, yaitu pertengahan Desember 2014, sehingga kegiatan survey desain dan perhitungan anggaran (Gambar dan RAB) dimulai pada bulan Januri s/d. bulan Mei 2015 atau 5 x 26 hari kerja) sebanyak 130 hari kerja.

“Pertanyaannya adalah apakah dalam waktu hanya 130 hari kerja itu CV. SAO RIA PLAN dapat menyelesaikan pekerjaan survey, pembuatan desain/gambar dan penghitungan RAB, yang hanya membutuhkan waktu (130 hari dibagi 44 Paket Proyek = 2,95 hari kerja), padahal untuk menyelesaikan 1 (satu) Paket Proyek dengan kondisi topografi Kabupaten Ende yang sulit dijangkau dengan cepat, maka sulit rasanya alias mustahil, CV. SAO RIA PLAN dapat menyelesaikan 1 (satu) Paket Proyek hanya dalam waktu 2,95 hari,” ujarnya.

Melanggar perbuatan yang dilarang bagi seorang Bupati

Untuk peran siluman ini, tambah Petrus, sebuah informasi yang masuk ke TPDI menyebutkan bahwa CV. SAO RIA PLAN yang hanya bekerja 130 hari untuk 44 Paket Proyek, mendapatkan pembayaran dari Pemda Kabupaten Ende sebesar Rp. 684.240.276 (enam ratus delapan puluh empat juta, dua ratus empat puluh ribu, dua ratus tujuh puluh enam ruliah), belum lagi kalau dihitung untuk pekerjaan Pengawasan, CV. SAO RIA PLAN mendapat sebanyak 15 Paket Proyek.

Data ini, jelas dia, belum termasuk Proyek APBD Tahun Anggaran 2016. Sebuah informasi masyarakat yang disampaikan kepada TPDI, bahwa pemilik CV. SAO RIA PLAN ini adalah Ir. MARCELINUS Y.W PETU (apakah nama ini sama dengan nama Bupati Ende yaitu MARCEL PETU). CV. SAO RIA PLAN ini disebut dioperasikan oleh Sdr. ALBERTUS MAGNUS EMANUEL SARA, yang menurut informasi yang masuk ke TPDI diidentifikasi sebagai adik kandung dari seorang yang bernama Ir. MARCELINUS Y.W. PETU).

“Dokumen informasi yang diterima oleh TPDI, diperoleh fakta bahwa CV. SAO RIA PLAN, didirikan dengan Akta Notaris yang dibuat oleh KANTOR NOTARIS & PPAT CLEMENS NGGOTU, SH, SK. dengan Akte No. 425, Tanggal 17 November 2003. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi yang valid, maka KPK atau Kejaksaan Agung atau Bareskrim Mabes Polri perlu memanggil Notaris CLEMEN NGGOTU, SH. SK selaku Pejabat Pembuat Ake Pendirian CV. SAO RIA PLAN, untuk diperiksa sebagai saksi, guna memastikan siapa sesungguhnya pendiri, pemilik dan siapa yang dipercaya untuk mengoperasikan CV. SAO RIA PLAN serta sudah berapa besar uang negara yang diperoleh secara melawan hukum melalui peran CV. SAO RIA PLAN ini, telah memberi keuntungan kepada mereka yang menjadi kroni Bupati Ende MARCEL PETU,” tuturnya.

Ia menyampaikan, sebuah Investigasi sedang dilakukan oleh TPDI di Ende untuk memastikan semua tanda tanya di atas, sekaligus untuk menjawab apakah benar nama Ir. MARCELINUS Y.W. PETU itu tertera dalam Akta Pendirian sebagai pendiri dan/atau pemilik CV. SAO RIA PLAN dan apakah Ir. MARCELINUS Y.W.

“PETU ini adalah nama dari orang yang sama dengan nama Bupati Ende yaitu MARCEL PETU. Jika nama yang sama ini adalah nama dari orang satu yang sama, maka bagaimana hal ini bisa terjadi, karena jika ini merupakan sebuah siasat, maka ini merupakan siasat yang terlalu bodoh, karena di dalam UU Pemerintahan Daerah tegas dan jelas mengatur larangan bagi seorang Bupati untuk merangkap menjadi seorang Pengusaha dan dilarang membuat Keputusan yang menguntungkan kroni-kroninya, karena berimplikasi hukum kepada jabatan Bupati diberhentikan secara permanen,” kata advokat peradi ini.

Marcel Petu dapat didiskualifikasikan dari jabatannya

Petrus menjelaskan, penelusuran atau Investigasi terhadap keterkaitan hubungan antara Bupati Ende Ir. MARCEL PETU denga Ir. MARCELINUS Y.W. PETU selaku pendiri atau pemilik CV. SAO RIA PLAN dengan Sdr. ALBERTUS MAGNUS EMANUEL SARA selaku pelaksana CV. SAO RIA PLAN yang mengoperasikan proyek-proyek APBD di Kabupaten Ende, memiliki korelasi dan urgensi terkait dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan bahkan larangan oleh UU terhadap seorang Bupati/Wakil Bupati ketika atau selama sesorang memimpin daerah.

“Tugas, kewajiban dan wewenang seorang Bupati adalah memajukan kesejahteraan rakyat, bukan memajukan kesejahteraan kroni-kroninya dengan cara melanggar larangan yang sudah diatur di dalam UU dan Peraturan Pemerintah lainnya,” jelasnya.

Seorang Bupati, kata dia, selain memikul beban berupa tugas dan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan, mengamalkan Pancasila, NKRI dan mengembangkan kehidupan demokrasi, juga seorang Bupati/Wakil Bupati dilarang oleh UU untuk “membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok pokitiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; “membuat kebijakan yang merugikan kepentingan unun dan meresahkan sekelompok masyarkat; menjadi pengurus suatu perusahaan, baik mikik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan”; “melakukan KKN serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.

“Jika seorang Bupati melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah, maka konsekuensinya Bupati ybs., dapat diberhentikan atau didiskualifikasi dari Jabatan Bupati dan selanjutnya menghadapi proses hukum untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi, apabila pemberhentiannya terkait dengan KKN sebagaimana dimaksud dalam larangan bagi seorang Bupati. Untuk sebuah Laporan Pidana Korupsi sedang disiapkan oleh TPDI guna melaporkan Bupate Ende dengan semua kroni yang ada di dalamnya, dalam 1 (atu) Laporan Polisi ke KPK hingga Mendagri dan Presiden,” tutupnya. (Franz/KbN)

Reviewer overview

KKN - Jika seorang Bupati melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah, maka konsekuensinya Bupati ybs., dapat diberhentikan atau didiskualifikasi dari Jabatan Bupati dan selanjutnya menghadapi proses hukum untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi, apabila pemberhentiannya terkait dengan KKN sebagaimana dimaksud dalam larangan bagi seorang Bupati. Untuk sebuah Laporan Pidana Korupsi sedang disiapkan oleh TPDI guna melaporkan Bupate Ende dengan semua kroni yang ada di dalamnya, dalam 1 (atu) Laporan Polisi ke KPK hingga Mendagri dan Presiden,/10

Summary

Jika seorang Bupati melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah, maka konsekuensinya Bupati ybs., dapat diberhentikan atau didiskualifikasi dari Jabatan Bupati dan selanjutnya menghadapi proses hukum untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi, apabila pemberhentiannya terkait dengan KKN sebagaimana dimaksud dalam larangan bagi seorang Bupati. Untuk sebuah Laporan Pidana Korupsi sedang disiapkan oleh TPDI guna melaporkan Bupate Ende dengan semua kroni yang ada di dalamnya, dalam 1 (atu) Laporan Polisi ke KPK hingga Mendagri dan Presiden,

0 Bad!

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password