breaking news New

Anis Baswedan Dinilai Melanggar Hukum

Kabarnusantara.net – Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) sangat menyayangkan penggunaan kata pribumi dalam pidato perdana Anies Baswedan saat acara pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, terlebih-lebih karena pidato itu disampaikan di hadapan ribuan pendukungnya.

Dalam isi pidatonya itu Anies Baswedan mengangkat isu perjuangan pribumi melawan kolonialisme, yang menurut Anies Baswedan semua warga pribumi harus mendapatkan kesejahteraan”, bahwa dahulu semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini kita merdeka dan saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Ketua Task Force FAPP, Petrus Selestinus menilai kata – kata dan kalimat pidato Anies Baswedan berbau sangat rasis dan berpotensi memapankan sentimen sara.

“Penggunaan kata pribumi dalam konteks Anies Baswedan sebagai seorang Gubernur di Jakarta dengan warganya yang multi etnis, sangat tidak layak dan dapat dikulaifisir sebagai melanggar hukum karena diucapkan saat mengawali tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang seharusnya menjaga persatuan,” jelas Petrus.

Ia mengatakan, penggunaan kata pribumi dalam pidato Anies Baswedan bermakna ingin memposisikan dirinya dan kelompok pendukungnya adalah pribumi yang harus didahulukan atau diutamakan dalam pembangunan dan kelompok lain sebagai nonpribumi dinomorduakan.

“Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak-hak yang sama bagi semua warga negara akan dikesampingkan demi pribumi yang lebih berhak,” kata dia.

Dengan demikian, lanjut Petrus, meskipun dalam keseluruhan pidato Anies Baswedan terdapat ajakan untuk bersama-sama bergotong royong membangun Jakarta sebagai milik kita semua, akan tetapi dengan menggunakan kata pribumi, nampak Anies hendak membangun basis manusia di Jakarta berdasarkan kelas, memposisikan dirinya sebagai kelas pribumi yang akan menegakan hak-hak pribumi yang selama 72 tahun merdeka tidak terwujudkan.

“Ini memang sebuah ketidakjujuran dan ketidakiklasan Anies Baswedan terhadap kelompok masyarakat yang di mata Anies Baswedan termasuk kategori nonpribumi. Padahal dalam pidatonya itu Anies menegaskan bahwa dirinya sudah menjadi Gubernur bagi semua, termasuk mereka yang tidak memilihnya,” paparnya.

Anies Baswedan, kata Petrus, lupa bahwa pasal 26 UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bahkan Inpres No. 26 Tahun 1998 dari Presiden Habibie tanggal 16 September 1998 sesungguhnya telah melarang, menghapus penggunaan nomenklatur pribumi dan nonpribumi yang sangat diskriminatif pada suku, ras dan agama seseorang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Ini sebuah langkah mundur dan sekaligus sebuah kesombongan atau keangkuhan pribadi yang akan menimbulkan anomali dalam pemerintahan Anies Baswedan selama 5 tahun berjalan ke depan, karena sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies dituntut untuk tidak boleh mengeluarkan kebijakan atas nama apapun yang bersifat diskriminatif,” ujarnya.

Hal Ini sangat berbahaya karena akan mengancam persatuan bangsa Indonesia.

“Pidato Anies Baswedan dapat dimaknai sebagai sedang membangkitkan untuk kembali kepada sikap dan perilaku diskriminatif atas dasar ras dan etnis bahwa hanya orang dengan kriteria pribumilah yang berjasa melawan penjajah dan karena itu hanya pribumi pulalah yang layak diprioritaskan mendapatkan hak untuk disejahterakan,” pungkasnya.

Advokat Peradi ini mengatakan, Anies seharusnya mendasarkan pidatonya itu dalam konteks kondisi riil Ibukota Jakarta yang belum tuntas soal radikalisme, soal sara dll. yang selama pilkada muncul tanpa ada yang bisa mengendalikan.

Padahal, kata Petrus, dengan merujuk pada konsiderans dan isi dari pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2008, Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 26 UUD 1945 serta Inpres No. 26 Tahun 1998, mestinya Anies Baswedan tidak boleh menggunakan istilah pribumi dalah konteks kebijakan untuk memberikan kesejahteraan kepada pribumi untuk menjadi tuan rumah bagi negerinya sendiri.

“Oleh karena itu FAPP mendesak Anies Baswedan dalam kapasitas sebagai apapun terlebih-lebih sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik untuk segera “meminta maaf kepada seluruh warga negara penduduk DKI Jakarta dan mencabut kata-kata atau kalimat dalam pidato perdananya, sepanjang menyangkut kata “pribumi” dalam konteks pelayanan publik,” jelasnya. (RR/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password