breaking news New

KPK Dalami Istilah Uang Pokir Terkait Kasus Suap Ketua DPRD Malang

Kabarnusantara.net – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap yang menjerat Ketua DPRD Kota Malang Muhamad Arief Wicaksono.

Dalam mengusut dugaan suap itu, tim penyidik memeriksa 11 anggota DPRD Kota Malang di Polres Kota Malang, Kamis (19/10/2017).

“Hari ini dilakukan pemeriksaan untuk 11 anggota DPRD Kota Malang lainnya,” kata Febri, Kamis (19/10) di gedung KPK.

Ia menjelaskan, penyidik mendalami proses pembahasan dan pengesahan APBD Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Salah satunya, menelisik istilah ‘uang pokir’ (pokok pikiran) untuk memuluskan anggaran tersebut.

“KPK terus mendalami bagaimana proses pembahasan dan pengesahan APBD-P 2015, apakah ada pertemuan-pertemuan dan komunikasi untuk menyukseskan pengesahan tersebut dan dugaan permintaan ‘uang pokir’ terkait hal itu,” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono sebagai tersangka dalam dua kasus. Dua kasus itu terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang.

Dalam kasus pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 Arief diduga menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono (JES) sejumlah Rp 700 juta.

Sementara terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015, Arief diduga menerima suap dari Hendarwan Maruszaman (HM) sebesar Rp 250 juta dari proyek sebesar Rp 98 miliar yang dikerjakan secara multiyears pada 2016 sampai 2018. (RR/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password