breaking news New

SK Pencekalan Setnov Tidak Termasuk Keputusan TUN Yang Bisa Digugat di PTUN

Ketua DPR RI Setya Novanto.

Jakarta, Kabarnusantara.net – Gugatan Setya Novanto terhadap Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 219/G/2017/PTUN.JKT. Tanggal 20 Oktober 2017,  yang menggugat keabsahan SK. Dirjen Imigrasi Tentang Pencekalan atas nama Setya Novanto tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bisa digugat.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan  Advokat Peradi, Petrus Salestinus saat dimintai tanggapanya di Jakarta, 22 Oktober 2017.

Menurut Koordinator TPDI, SK. Pencekalan dimaksud dikeluarkan atas dasar Perintah KPK dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi proyek e-KTP, berdasarkan UU Tipikor, KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersifat hukum pidana, yang oleh ketentuan pasal 2  UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentan Peradilan Tata Usaha Negara, dikecualikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat atau menjadi obyek gugatan PTUN.

Ia menilai Pencekalan yang dilakukan terhadap Setya Novanto, dilakukan atas dasar Perintah KPK sesuai wewenangnya menurut ketentuan pasal 12 UU KPK No. 30 Tahun 2002, dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan perkara pidana korupsi.

“Tindakan Pencekalan Dirjen Imigrasi terhadap Setya Novanto adalah merupakan pelaksanaan dari perintah KPK  kepada instansi yang terkait Cq. Dirjen Imigrasi untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri demi kepenetingan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan pencekalan terhadap Setya Novanto termasuk bagian dari tindakan Kepolisian atau sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang saksi atau tersangka dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, sehingga kewenangan untuk menguji keabsahannya adalah menjadi domain secara “dominus litis” Hakim Praperadilan bukan bukan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili,” ujarnya.

Petrus  meminta agar mengawasi proses tersebut karena sejumlah peristiwa yang melibatkan  Setya Novanto hilang secara misterius begitu saja.

“Meskipun ini merupakan sebuah upaya hukum, namun yang harus diwaspadai adalah kemungkinan terdapat Hakim PTUN Jakarta yang mudah goyah terhadap tekanan dan pengaruh kekuasaan politik dan uang yang berselimut pada asas kebebasan hakim”, Ujar Petrus.

Oleh karena itu, kata dia, Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali, KY dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Pers dan Masyarakat diminta untuk mengawasi secara sunghuh-sunghuh dan/atau mengingatkan Hakim-Hakim pada semua tingkatan pada seluruh Badan Peradilan di Indonesia untuk berhati-hati dalam menggunakan asas “Kebebasan Hakim” dan tetap menjunjung tinggi Prinsip-Prinsip Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia.

“Jangan karena demi melindungi kepentingan seseorang kuat dan kaya secara ekonomi dan politik, lantas Prinsip Hukum dan Rasa Keadilan Publik harus dikorbankan dengan menciptakan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang kontroversial yang tidak berpihak pada rasa keadilan public”, tutup Petrus. (OWL/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password