breaking news New

Pengusaha Mangkir dalam Pleno UMK 2018 Batam

Batam, Kabarnusantara.net – Unsur pengusaha tidak menghadiri Pleno Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2018 yang berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Selasa (24/10/2017).

Pleno ketiga ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengupahan, Rudi Syakyakirti yang juga sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam .

Pada kesempatan ini, unsur dari Pekerja tetap menolak memakai Formula PP 78 Tahun 2015 yang mana salah satu formulanya berdasarkan Inflasi Nasional yaitu 8,71 persen.

“Kami dari unsur pekerja tetap menolak UMK 2018 berdasarkan PP 78 Th 2015, kami tetap mengacu kepada UU Ketenagakerjaan No 13 Th. 2003 Tentang KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” kata Panusunan Siregar, salah satu Dewan Pengupahan Kota Batam dari Unsur Pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Menurutnya, pembahasan upah harus mengacu pada survei pengupahan sesuai keputusan menteri nomor 13 tahun 2012.

“Pembahasan upah harus mengacu kepada survei unsur pengupahan sesuai kepmen no 13 tahun 2012, 60 item khl yg sekarang sudah diperbaiki menjadi 84 item,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Daerah Garda Metal Batam, Suproto menyampaikan bahwa akan ada penolakan jika pemerintah tetap menggunakan PP 78 Tahun 2015.

“Apabila Pemerintah tetap memaksakan UMK 2018 memakai PP 78 tahun 2015 maka Serikat Pekerja akan melakukan pengawalan atau aksi besar-besaran saat penetapan UMK ini yang batas Penetapannya Tanggal 7 November 2017 yaitu ke Kantor Walikota Batam dan Kantor Gubernur Kepri, seperti yang dilakukan saat ini beberapa perwakilan dari Pekerja dari beberapa perusahaan melakukan pengawalan Pleno ini,” tegasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Dewan Pengupahan Unsur Pekerja yaitu FSPMI , KSPSI dan KSBSI. (Gusril)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password