breaking news New

Jelang Pilgub 2018, TPDI Sebut NTT Dalam Bayang-bayang Politik Dinasti

Kabarnusantara.net – Publik NTT harus mewaspadai proses rekrutmen para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam pilgub 2018, terutama pasangan calon yang berasal dari kader-kader dalam struktur Partai Politik yang sudah dibina puluhan tahun oleh Partainya tetap dimunculkan sebagai bakal calon tetapi yang kelak akan ditampilkan sebagai bakal calon atau calon adalah yang berasal dari politik dinasti, entah sebagai Istri atau Suami, Adik/Kakak dari Gubernur/Wakil Gubernur.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus kepada Kabarnusantara.net di Jakarta.

Menurut Petrus, politik dinasti dalam Pilgub di NTT tahun 2018, sudah sering terdengar karena sebentar lagi Frans Lebu Raya akan mengakhiri tugas jabatan sebagai Gubernur NTT, karena sudah dua periode memimpin NTT sementara nama Ibu Lucia Adinda Lebu Raya disebut-sebut akan ikut dalam proses rekrutmen sebagai salah satu bakal calon Gubernur NTT dari PDIP melalui jalur hak prerogatif Ketua Umum DPP PDIP.

Dikatakannya, sistem politik dinasti dalam pilkada yang sempat menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama aktivis anti korupsi yang secara tegas menolak, akhirnya terjawab kepastiannya melalui putusan MK bahwa dinasti politik tidak dilarang karena bagian dari HAM dan demokrasi.

“Namun demikian diakui pula bahwa politik dinasti itu sendiri ternyata berbahaya karena yang hendak dibangun adalah regenerasi kekuasaan untuk mempertahankan jalur-jalur dan jaringan-jaringan korupsi yang sudah terorganisir selama suami/Istri/anak menjadi Kepala Daerah dan perlu dipertahankan dan dilindungi,” kata Petrus.

Di sini sesungguhnya bertemu antara kekuatan politik oligarki, politik dinasti dan feodalisme dalam Partai Politik yang cenderung menguat.

Khusus untuk NTT, lanjut Petrus, karena Gubernur NTT Frans Lebu Raya akan mengakhiri jabatannya setelah dua periode memimpin NTT, Istrinya Ny. Lucia Adinda Lebu Raya disebut-sebut akan maju dalam kontestasi Pilgub NTT 2018 sebagai salah satu bakal calon dari PDIP yang sengaja tidak dimunculkan.

“Kehadiran Lucia Adinda Lebu Raya dalam Pilgub NTT mau tidak mau pasti terjebak dalam sistem politik dinasti yang oleh sebagian besar masyarakat memandang sebagai sesuatu yang ditabukan, karena sarat dengan KKN,” jelasnya.

Menurut Petrus, pilihan politik dinasti ini sebagai langkah mundur dan harus diamputasi dengan cara meminta pemilih tidak memilihnya dalam pilkada, karena sistem dinasti politik dianggap masuk dalam sistem yang korup dan memiliki daya rusak yang tinggi yang sudah terpola dalam struktur kekuasaan yang dibangun oleh Frans Lebu Raya selama 10 tahun memimpin NTT dengan predikat sebagai provinsi termiskin, terkorup, tertinggi human trafficking, gizi buruk balita dan Ibu-Ibu hamil, infrastruktur tidak dibangun dll. maka sangat beralasan untuk dilawan habis-habisan jika sistim dinasti ini muncul

“Ini tidak boleh terjadi dalam pilkada NTT dan harus dilawan dari segala penjuru dengan semua kekuatan yang kita miliki, jika NTT ingin keluar dari ketertinggalan dengan berbagai predikat minus untuk sejumlah bidang yang selalu melekat dalam 10 tahun kepemimpinan Frans Lebu Raya,” ujarnya.

Ditambahkan Petrus, ini sebetulnya sebuah kepemimpinan yang gagal total, minus prestasi, penegakan hukum lemah, korupsi dan human trafficking merajalela, gizi buruk, busung lapar dan orang kelaparan tidak pernah berkurang, lantas apa yang mau diharapkan dari politik dinasti, jika Ny. Adinda Lucia Lebu Raya dicalonkan PDIP dan terpilih.

“Karena bagaimanapun kalau suami gagal memimpin sebuah organisasi, maka itu sesungguhnya kegagalan seorang Istri dalam mengelola pola dan gaya hidup suami ketika memimpin sebuah organisasi,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan Petrus, jika kita melihat trend korupsi yang akhir-akhir ini semakin gencar karena OTT KPK dan pengembangannya, maka yang kena OTT KPK dan pengembangannya adalah mereka yang berada dalam lingkaran dalam Partai Politik dan/atau dari politik dinasti (suami dan istri atau anak) demi menjaga jalur KKN yang sudah terbangun demi melangengkan relasi kekuasaan dan korupsi atau KKN.

“Berkali-kali KPK sudah mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memilih para calon Gubernur, Bupati/Walikota dalam politik dinasti. Sejumlah OTT dan pengembangannya oleh KPK membuktikan bahwa politik dinasti ternyata bertujuan untuk meneruskan matarantai kekuasaan untuk korupsi di suatu daerah,” paparnya.

Jadi ada tren politik dinasti dalam pilkada ternyata bertujuan untuk menciptakan penjahat dalam keluarga, guna mempertahankan dan melindungi matarantai korupsi yang sudah ada, saling menyandera antara kekuasaan eksekutif daerah dengan oknum pejabat pusat di daerah yang memiliki kekuasaan dan jabatan yang strategis, karena ingin mempertahankan jalur-jalur korupsi yang sudah dibina lama oleh suami atau istri yang sedang memimpin daerah.

“Padahal KPK sudah mewanti-wanti tentang bahaya munculnya calon pimpinan daerah dengan sistim politik dinasti, karena di dalam politik dinasti itu yang hendak dibangun adalah memciptakan penjahat dalam keluarga untuk melanjutkan matarantai korupsi yang sudah dibangun agar terpelihara dengan baik dan dilindingi, ditutup jejak korupsinya dan agar tidak terbongkar,” tutup Petrus. (Stefan/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password