breaking news New

SBY Dinilai Sedang Melakukan Impeachment Terhadap Presiden Jokowi

Jakarta – Perppu No. 2 Tahun 2017, Tentang Ormas sudah disahkan menjadi UU oleh DPR RI, sekaligus merubah secara signifikan UU No. 17 Tahun 2013, Tentang Ormas. Hal tersebut merupakan sebuah penilaian dan keputusan politik yang obyektif dan demokratis dari DPR RI bahwa sebuah keadaan kegentingan yang memaksa benar-benar telah terjadi dengan dikeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus kepada Kabarnusantara.net di Jakarta.

Menurut Petrus, pengesahan yang dilakukan oleh DPR sekaligus menutup perdebatan apakah hal ihwal kegentingan memaksa itu benar-benar ada atau tidak dan apakah benar UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas memiliki kelemahan atau kekurangan yang mendasar sehingga perlu dirubah, sudah terjawab.

“Perppu No. 2 Tahun 2017 telah memberi kepastian hukum kepada pemerintah untuk bertindak menyelamatkan negara ketika negara berada dalam keadaan ancaman perpecahan yang serius yang dilakukan oleh Ormas,” katanya.

Ia menjelaskan, beberapa saat lagi Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas, akan segera diundangkan dalam Lembaran Negara menjadi UU karena telah disahkan oleh DPR dan diterima oleh Presiden untuk diundangkan menjadi UU.

“Sebagai sebuah keputusan politik yang demokratis, setelah melalui proses legislasi di DPR maka Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas yang semula hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan subyektif Presiden Jokowi tentang adanya kondisi kegentingan yang memaksa, maka saat ini, mengenai hal ihwal kegentingan memaksa telah mendapatkan justifikasi melalui proses legislasi dan pertimbangan obyektif DPR bahwa negara memang benar-benar pernah berada dalam kondisi kegentingan memaksa ketika Perppu No. 2 Tahun 2017 dikeluarkan,” tuturnya.

SBY Sedang Merancang “IMPEACHMENT” Terhadap Jokowi

Menurut Advokat Peradi ini, ketika Pemerintah dan DPR telah mencapai persetujuan untuk menjadikan Perppu No. 2 Tahun 2017 menjadi UU, maka secara yuridis, filosofis dan sosiologis UU Tentang Ormas itu telah memenuhi syarat sah untuk diundangkan dan sudah tidak ada persoalan lagi.

“Mengapa SBY melayangkan ancaman dan mengultimatum Presiden Jokowi untuk segera merevisi isi UU Ormas yang berasal dari Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut. Bukankah Perppu No. 2 Tahun 2017, Tentang Ormas, sesungguhnya merupakan sebuah koreksi secara total terhadap kekeliruan SBY ketika menerbitkan UU No. 17 Tahun 2013, Tentang Ormas, sementara Fraksi Partai Demokrat termasuk yang ikut menyetujui pengesahannya, meski dengan sejumlah catatan untuk direvisi,” Petrus mengkritisi.

Ia mengatakan, sikap SBY yang mendesak Presiden Jokowi harus segera merevisi Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi UU itu dengan alasan karena Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi UU itu dinilai sebagai simbol betapa negara dan pemerintah sangat berkuasa dan dikhawatirkan bisa berbuat apa saja menggunakan instrumen UU Ormas, sebagai sikap yang sangat berlebihan, melanggar fatsoen politik bahkan diduga memiliki “hidden agenda” yang mengarah kepada upaya untuk mengimpeachment Presiden Jokowi, mengapa, karena revisi sebuah UU sudah jelas dan baku mekanismenya dimana Partai Demokrat dapat mengunakan Fraksinya di DPR untuk menginisiasi sebuah perubahan UU, itupun setelah UU itu dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan “Tercela” Untuk Mengimpeachment Presiden

Menurut Petrus, sikap SBY yang mengancam jika pemerintah tidak merevisi UU Ormas, maka Presiden Jokowi dicap sebagai ingkar janji dan Partai Demokrat yang dipimpinnya tidak ragu untuk menerbitkan “petisi politik” untuk melawan perbuatan ingkar janji, yang menurut SBY adalah perbuatan yang sangat tercela.

“Ancaman SBY ini (sekiranya benar), hal ini menjadi aneh karena persoalan sebuah UU direvisi atau tidak hal itu sudah diatur dalam UU. Begitu pula dengan persoalan ingkar janji dalam merevisi UU oleh SBY dikategorikan sebagai “perbuatan tercela” yang dilakukan oleh Presiden Jokowi,” tuturnya.

Padahal, kata dia, perbuatan tercela menurut pasal 7A UUD 1945, dapat menyebabkan seorang presiden diimpeachmant, sehingga pertanyaannya, dimana ukuran dan korelasi “perbuatan tercela” oleh seorang Presiden dalam konteks revisi sebuah UU.

Begitu pula dengan kekhawatiran SBY bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan instrumen UU Ormas untuk bertindak sewenang-wenang juga tidak memiliki dasar hukum, karena bukankah kewenangan Presiden sudah dibatasi dengan berbagai perundang-undangan yang ada dan apakah Presiden Jokowi memiliki karakter demikian.

“Tuduhan bahwa Presiden Jokowi dianggap ingkar janji dan menggolongkannya sebagai “perbuatan tercela” mengandung pesan bahwa SBY sedang memasang ranjau untuk mengimpeachment Presiden Jokowi manakala UU Ormas tidak segera direvisi dan menjadikan itu sebagai sebuah ingkar janji yang dikualifikasi sebagai “perbuatan tercela” yang menurut pasal 7A UUD 1945 dapat berakibat seorang Presiden diimpeachment,” tutup Petrus menjelaskan.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password