breaking news New

Fungsi Densus Tipikor, Dulu Menjadi Wewenang KPKPN

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendukung gagasan sejumlah pihak untuk memfokuskan kerja Densus Tipikor pada bidang Pencegahan Korupsi, karena selama ini misi pencegahan korupsi di KPK, Polri dan Kejaksaan nyaris tidak jalan sama sekali. Jika KAPOLRI ingin memfungsikan Densus Tipikor pada fungsi pencegahan korupsi, maka sambil merevisi UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, juga yang pertama-tama harus dilakukan oleh Densus Tipikor adalah membongkar dugaan korupsi di internal Polri dengan menyelidiki Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Khususnya Anggota Polri yang sudah dilaporkan ke dalam LHKPN kepada KPK, namun belum pernah dilakukan klarifikasi.

Selama ini LHKPN yang sudah masuk ke KPK tidak pernah diselidiki, diverifikasi dan ditindaklanjuti satu persatu, untuk mencari tahu apakah LHKPN itu sudah diisi secara benar dan jujur serta didukung dengan bukti pemilikan dan bukti-bukti sah lainnya serta apakah pemilikan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ybs. telah diperoleh melalui sumber penghasilan yang sah dari Penyelenggara Negara ybs. atau dari kekayaan yang dimiliki secara sah. Jika jumlah kekayaan yang dimiliki ternyata tidak sebanding dengan penghasilan yang sah atau bersumber dari usaha lain yang sah dari Penyelenggara Negara ybs., maka Penyelenggara Negara ybs., patut diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Densus Tipikor harus memulai dengan membongkar dugaan korupsi di internal Aparat Kepolisian dengan menyelidiki asal usul harta kekayaan yang tercantum dalam LHKPN Anggota Polri, apakah LHKPN sudah diisi secara jujur dan benar atau masih terdapat sejumlah kekayaan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan. Sebab berdasarkan temuan-temuan KPKPN pada masa lampau, banyak Penyelenggara Negara yang tidak jujur ketika mengisi LHKPN, apalagi semenjak KPKPN dibubarkan dan fungsi KPKPN diambilalih oleh KPK, maka fungsi pencegahan korupsi yang diemban oleh KPKPN melalui UU No. 28 Tahun 1999, beralih fungsinya menjadi bagian Pencegahan di KPK, namun fungsi itupun oleh KPK tidak berjalan karena pasal-pasal dari UU No. 28 Tahun 1999 dimaksud dicabutdan tidak diatur lebih lanjut dalam UU KPK.

Namun demikian dalam kenyataannya, Fungsi Pencegahan inipun tidak berjalan secara normal, karena beberapa pasal dari UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, sepanjang mengatur tentang wewenang untuk memeriksa dan mengumumkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke publik telah dicabut dan tidak diatur lebih lanjut di dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang KPK. Akibatnya pencegahan korupsi yang bisa diungkap melalui penelusuran asal usul dan jumlah Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di dalam LAHKPN menjadi lumpuh total hingga saat ini dan tidak ada yang mau bertanggung jawab.

Namun demikian tidak berarti penelusuran tentang asal usul, jumlah dan ratio kekayaan yang dimiliki seorang Penyelenggara Negara dengan pendapatan yang sah dari negara tidak dapat diusut melalui meknisme KUHAP dan UU Tipikor. Densus Tipikor dapat melakukan kerja sama dengan KPK sepanjang menyangkut penyelidikan dugaan korupsi dari aspek pemilikan kekayaan secara berlebihan oleh seorang Penyelenggara Negara dengan menelusuri LHKPN yang sudah ratusan ribu jumlahnya bertumpuk di KPK dan sebagai langkah awal harus dimulai dari internal Polri sebagai bukti komitmen KAPOLRI untuk membenahi Aparat Polri yang bersih dari KKN.

Melalui LHKPN, diharapkan Densus Tipikor akan menemukan seorang Penyelenggara Negara memiliki kekayaan secara berlebihan melebihi pendapatannya sebagai seorang Penyelenggara Negara atau seorang Penyelenggara Negara dengan gaya hidup yang glamour tetapi jumlah kekayaan yang dilaporkan hanya sedikit, maka Penyelenggara Negara yang dalam kondisi demikian patut dicurigai sebagai telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak jujur dalam melaporkan jumlah Harta Kekayaannya dan hal itu akan mudah dilacak dengan cara bekerja sama dengan masyarakat melalui sumber informasi dari masyarakat.

Jika Densus Tipikor berhasil mencegah korupsi di internal Polri melalui Penelusuran Harta Kekayaan Anggota Polri dalam LHKPN, maka Polri boleh melangkah ke tahap berikutnya yaitu mencegah korupsi di kalangan seluruh Penyelenggara Negara di semua Instansi Pemerintah bekerja sama dengan KPK sebagai pihak yang memiliki kewenangan menerima LHKPN seluruh pejabat negara. Untuk hal ini, Mabes Polri bisa bekerja sama dengan para mantan pejabat KPKPN yang dahulu mengkhususkan diri memeriksa kekayaan seluruh Penyelenggara Negara dalam rangka mencegah korupsi, namun sayang lembaga KPKPN ini hanya berjalan tidak sampai 5 tahun usianya sudah dibubarkan oleh Pemerintah seiring dengan lahirnya KPK.

Oleh: PETRUS SELESTINUS, MANTAN KOMISIONER KPKPN DAN KOORDINATOR TPDI

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password