breaking news New

FMU PGRI NTT : Selamatkan 13.000 Mahasiswa dan Alumni

Forum Mahasiswa Universitas PGRI NTT bersama Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional bertemu membahas polemik PGRI NTT di jakarta, senin 06 November 2017. (Foto: Rino Dedhi)

Jakarta, Kabarnusantara.net – Konflik internal di tubuh Universitas PGRI  NTT  yang melibatkan dua  kubu yakni kubu YPLP PT PGRI NTT dibawah pimpinan Drs. Sulaiman Radja,SH.,MH. versus  Universitas PGRI NTT dibawah pimpinan YPLP Pusat PGRI atau YPLP PT PGRI NTT terus bergejolak.

Forum  Mahasiswa Universitas (Fmu) PGRI NTT yang merasa dirugikan dengan adanya konflik tersebut mendatangi Kemenristek Dikti untuk menuntut kejelasan nasib 13.000 Mahasiswa dan Alumni PGRI NTT yang sampai saat ini tidak terurus.

Seperti diketahui gugat-menggugat pihak yang bersengketa di PGRI NTT berujung pada dicabutnya Ijin Universitas yang berdiri dengan Sk Mendikbud: 89/D/O/1999,  kemudian Pada hari dan tanggal yang sama Menristek Dikti mengeluarkan ijin baru dengan badan penyelenggara yang baru untuk kedua belah pihak yang sudah gagal dalam menyelenggarakan mempertahankan PGRI,  yakni Universitas Persatuan Guru 45 dan Universitas Aryasatya Deo Muri.

Dalam Sk Pencabutan Diktum KEDUA huruf d berbunyi “harus MENGALIHKAN mahasiswa pada program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ke Perguruan Tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dan melaporkan kepada Mentri melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah setempat” sedangkan dalam SK Pendirian dua Universitas baru itu khusus diktum KETUJUH huruf b berbunyi “data akademik, mahasiswa, dan lulusan Universitas PGRI NTT sebagaimana dimaksud pada hruf a, DICATATKAN pada pangkalan data pendidikan tinggi Aryasatya Deo Muri, setelah memperoleh memperoleh persetujuan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi”.

Koordinator Umum Forum  Mahasiswa Universitas (FMU)  PGRI NTT  Petrus Tansus Dedi mengatakan , SK menristek Dikti pada SK Pencabutan dan Pendirian menimbulkan multitafsir, karna tidak dijelaskan nama Pendidikan Tinggi yang akan menjadi PERALIHAN Mahasiswa Eks Universitas PGRI NTT, dan  hanya menjelaskan DICATATKAN pada Pangkalan Data Penidikan Tinggi baru.

“Mentri sangat tidak tegas dalam memberikan keputusan dan membiarkan bola api Universitas PGRI NTT terus bergulir. Keptusan itu juga  terkesan hanya mengakomodir kepentingan dua pihak yang bersengketa sementara ribuan mahasiswa  diterlantarkan”, Ujar Rino, Sapaan  Petrus Tansus Dedi

Julius Ju mone, Korlap Mahasiswa PGRI yang tergabung dalam FMU mengatakan bahwa Paska dikeluarkannya dua SK Menristek Dikti ini, muncul lagi pihak ketiga yaitu LSM, Lembaga Pemantau Pengawas Triaspolitika (LP2TRI) dibawah pimpinan Hendrikus Djawa yang mengangkat diri sendirinya sebagai Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI NTT dan langsung mewisudakan 129 orang mahasiswa Universitas PGRI NTT tanpa ada aturan hukum yang jalas, dengan dalil  bahwa Universitas PGRI NTT masih aktif.

“kami menyanyangkan munculnya Pihak ketiga yaitu LP2TRI yang secara tiba-tiba mendeklarasikan dirinya sebagai ketua yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI NTT lalu kemudian mewisudakan 129 Mahasiswa tanpa pendasaran Hukum yang jelas. Jujur, Kami Marah dan kecewa dengan kondisi yang semakin ngawur ini”, Ujar Ju.

Frans Ly Ratu, Anggota FMU turut mengecam sikap Gubernur NTT yang tidak peduli dengan kondisi belasan ribu mahasiswa yang menjadi korban akibat polemik PGRI NTT yang bekepanjangan.

“Tak terbayang rusaknya pelaksanaan pendidikan di NTT dan ironisnya Gubernur NTT Frans Lebu Raya hanya melihat dengan pasif tanpa mampu mengurus wilayahnya sebagai mana fungsinya sebagai pembinan Pendidikan Tinggi Swasta se-NTT”, ungkap Frans.

Dalam press release yang diterima media ini pada (7/11/2017) FMU membeberkan beberapa point pernyataan sikapnya, melalui tiga orang  perwakilan Forum di Jakarta, menyatakan sikap:

  1. Segera mengalihkan Mahasiswa Universitas PGRI NTT ke Universitas yang sudah ada rekam jejak akademik, bukan universitas yang barudidirikan di tahun 2017.
  2. Menolak dan tidak mau masuk ke kedua Universitas Baru
  3. Mengecam Keputusan Menristek Dikti yang memberikan ijin Universitas kepada mantan Narapidana Doktor palsu dan orang yang telah gagal dan yang telah mencederai ranah pendidikan tinggi di NTT.
  4. Segera mencabut izin kedua Universitas baru itu sebelum bertambahnya korban-korban pendidikan tinggi di NTT. (OWL/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password