breaking news New

Bahaya! Novanto Melibatkan Presiden Dalam Kasus e-KTP

Setya Novanto

JAKARTA – Penggunaan alasan untuk menolak panggilan KPK memeriksa Setya Novanto sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi e-KTP, karena harus disertai dengan izin tertulis Presiden RI kepada KPK untuk memeriksa Setya Novanto, jelas merupakan upaya mencatut Lembaga Kepresidenan yang dilakukan oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, tanggal 6 November 2017, yang ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI, untuk menghalangi pemeriksaan KPK terhadap Setya Novanto sebagai Saksi.

Hal itu disampaikan Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis yang diterima kabarnusantara.net, Rabu 8 November 2017.

Hal ini, menurut Petrus, jelas merupakan bentuk penyalahgunaan Lembaga DPR, karena Surat Panggilan KPK tidak ditujukan kepada Institusi tetapi kepada Setya Novanto, karenanya bukan wewenang Sekretaris Jenderal DPR RI untuk melakukan Penolakan atau Keberatan.

“Ini adalah bentuk perlawanan secara terbuka oleh Setya Novanto untuk kesekian kalinya menggunakan Lembaga DPR ketika menghadapi panggilan KPK sekaligus merusak Lembaga DPR RI sendiri,” jelas Petrus.

Dikatakannya, pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto untuk menjadi Saksi, “wajib hukumnya” dipenuhi, bukan saja karena kapasitas Setya Novanto sebagai seorang warga negara akan tetapi juga sebagai seorang Penyelenggara Negara-pun menjadi saksi adalah salah satu dari tujuh kewajiban Penyelenggara Negara menurut ketentuan pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999.

“Apalagi Penyidik KPK berdasarkan bukti-bukti yang ada, nama Setya Novanto disebut-sebut atau tertera dalam dokumen atau rekaman/sadapan sehingga dianggap memiliki pengetahuan memadai, guna membuat perkara menjadi terang dan menemukan siapa yang menjadi tersangka pelakunya,” ujar Advokat Peradi ini.

Dengan demikian, lanjutny, yang berwenang untuk mengajukan Surat Keberatan kepada KPK untuk memanggil dan memeriksa Setya Novanto sebagai Saksi atau Tersangka hanyalah Setya Novanto sendiri atau Kuasa Hukumnya.

“Penggunaan Lembaga atau Organ Lembaga DPR RI Cq. Sekretaris Jenderal, jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang Lembaga Negara atau menjadikan Lembaga DPR RI dan Presiden RI sebagai perisai untuk menghalang-halangi pelaksanaan tugas KPK, karena KPK tidak memanggil Setya Novanto dalam jabatan sebagai Ketua DPR RI tetapi dalam kapasitas sebagai seorang Saksi yang kebetulan menjabat Ketua DPR RI,” tutur Petrus.

Ia menambahkan, penolakan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menghadapkan Setya Novanto sebagai Saksi di KPK dengan alasan belum adanya izin dari Presiden, selain tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai nilai hukum apapun karena ketentuan pasal 245 ayat (3) UU MD3 No. : 42, Tahun 2014 tidak memberlakukan izin Presiden untuk memeriksa Anggota DPR dalam perkara tindak pidana khusus, juga hal demikian merupakan tindakan kesewenang-wenangan pimpinan DPR RI yang pada gilirannya mempersulit posisi Setya Novanto dan berpotensi dikenakan tindak pidana baru berupa menghalang-halangi Penyidikan dan Penuntutan perkara korupsi,” paparnya.

Yang perlu diwaspadai, kata Koordinator TPDI ini, adalah Setya Novanto bukan saja menjadikan Lembaga DPR RI sebagai perisai untuk berlindung dan menghindar dari panggilan KPK, tetapi Setya Novanto dan Sekjen DPR RI-pun tidak segan-segan mencoba menarik Presiden Jokowi masuk di dalam proses hukum perkara korupsi e-KTP untuk menghalang-halangi KPK dalam penyidikan perkara korupsi proyek e-KTP. Padahal baik Sekjen DPR RI maupun Setya Novanto tahu bahwa UU MD3 dan Putusan MK telah membatalkan perihal perlakuan khusus terhadap pejabat negara dalam proses peradilan pidana khusus, termasuk panggilan KPK dalam perkara kasus korupsi.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password