breaking news New

Proyek Lando Noa, Demonstrasi dan Karir Politik Bupati Dula

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula.

Labuan Bajo, Kabarnusantara.net – Proyek Jalan Lando Noa hingga saat ini masih menjadi salah satu kasus yang hangat diberitakan media di NTT. Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Bahkan aksi demonstrasi yang dilakukan mendesak Bupati Dulla untuk dipenjara.

Menyikapi tuntutan tersebut,  Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula mengaku tidak pernah berniat buruk dalam proyek Lando Noa yang hingga kini menjadi senjata para lawan politiknya.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang selama ini dilakukan masyarakat lebih bernuansa dendam atau sakit hati karena politik. Ia mempertanyakan kenapa masyarakat membencinya seperti itu.

“Demo hari ini tetap nuansanya dendam, sakit hati dan selalu berpikir kalau bupati tidak menjaga dirinya dengan baik sejak awal proyek ini disiapkan oleh DPRD dan Pemerintah dalam APBD 2014 apalagi menjelang Pilkada. Bayangkan kalimat ‘seret’ bupati ke Penjara. Kenapa tidak tanya bupati dulu atau tanya polisi, jaksa, pengacara atau bertanya kenapa bupati ini koq tenang-tenang saja,” kata Bupati Dula kepada kabarnusantara.net, Senin, 13 November 2017.

Untuk diketahui, pada hari ini, Senin (13/11/2017) Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemasi) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur menggelar aksi demonstrasi, Senin (13/11) di Kantor Polres dan Kejari Mabar.

Mereka menuntut aparat penegak hukum agar segera memeriksa Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula terkait kasus dugaan Korupsi proyek jalan Lando-Noa di Kecamatan Macang Pacar tahun 2015 senilai Rp 4 miliar.

Dendam Politik

Sementara itu, Bupati Gusti Dula menjelaskan, dalam persoalan Lando Noa awalnya tidak ada masalah. Bahkan rakyat senang setelah proyek jalan tersebut selesai dikerjakan.

“Jalan, usai dikerjakan rakyat senang karena penderitaan berbulan bulan sudah tidak ada lagi,” ungkap dia.

Bupati Dula pun menceritakan bagaimana lawan politik berusaha menjatuhkan reputasinya menjelang Pilkada 2015 lalu.

“Memang saat selesai pekerjaan itu saya perkirakan dapat mendongkrak suara dalam pilkada 2015 tetapi ternyata tidak karena terlanjur beredarnya black campaign. saya dituduh korupsi 4 M. Fotocopi beredar dimana-mana tentu tidak lain tujuannya agar saya ditangkap sebelum pilkada.Tetapi kenyataan berjalan lain. Saya menang satu putaran. Memang saya bernasar Lando Noa saya serahkan kepada Tuhan yang tentu memiliki mata lebih besar dari pada manusia,” ungkapnya.

Lebih jauh, Bupati Dula mengkritisi beberapa pihak yang selalu menyudutkan dirinya dalam persoalan Landasan Noa. Menurutnya, mereka yang menyerang tidak menggunakan asas praduga tak bersalah.

“Yang pertama kelihatan orang-orang mengeneralisasi persoalan KKN dan tidak menggunakan asas praduga tak bersalah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan situasi Politik. Selalu menduga kalau PL (Penunjukan Langsung) berarti bupati seolah-olah diberi uang oleh pemborong, Bupati dapat perintah langsung pemborong tanpa tender,  Bupati mengangkangi aturan, Bupati melangkahi PPK/Dinas PU, Bupati ikut urus bersama PPK susun RAB dan banyak dugaan lainnya,” ujarnya.

Dirinya mengaku prihatin dengan Penegak Hukum yang selalu ditekan untuk memaksa kehendak untuk membenarkan generalisasi KKN.

“Tidak hanya menekan tingkat kabupaten tetapi juga tingkat Propinsi. Puji Tuhan Penegak hukum tegar dan pengacara juga demikian untuk berjalan sesuai proses hukum,” jelasnya.

Taat Aturan

Ia menjelaskan, sejak awal dirinya sudah waspada dengan Proyek Lando Noa, sehingga ia tetap mengikuti aturan yang ada.

“Sejak awal DPRD menetapkan anggaran saya sudah sadar-sesadarnya kalau ini sangat berbahaya apalagi penunjukan Langsung. Ini sangat erat kaitannya dengan Pilkada. Sehingga saya tetap berusaha untuk ikut aturan main dan yang membantu saya dalam hal ini adalah Kadis PU dan Kabag Pemangunan,” jelas Bupati Dula.

Dikatakannya, Kadis PU dan Kabag Pembangunan menjaga agar tidak di luar koridor dan apalagi penanganan tindakan darurat ini sudah sering dijalankan pemkab di mana saja.

“Saya kalau tahu tandatangan pernyataan bencana membawa persoalan seperti ini bukan untuk mempercepat proses mengatasi penderitaan rakyat Macang Pacar dst maka saya tidak mau tandatangan,” tegasnya.

Ia pun mempersoalkan tudingan terhadap dirinya terkait kerugian negara dalam proses Lando N.oa.

“Bahwa ada persoalan kerugian negara ya jangan saya yang dituding. Karena itu rananya pihak Dinas, PPK, Konsultan, rekanan dll. Bupati kembali pada porsinya sebagai pengawas dan tidak pernah ada laporan tentang hal-hal kemandegan pekerjaan,” tuturnya.

Ia juga mengklarifikasi soal teleponnya kepada pemborong. Menurutnya, Telpon Pemborong bukan minta uang atau melangkahi PPK tetapi sebagai Pemimpin memerintahkan segera mengatasi penderitaan rakyat.

“Karena Kadis PU melaporkan pemenangnya tapi belum turun ke lokasi. Saya sebagai bupati marah besar, lalu telpon dan saya tidak pikir lagi harus ada proses SK kontrak karena itu urusan teknis oleh PU, yang penting dialah pemenangnya,” aku Bupati.

Sebagai pemimpin, kata Bupati Gusti, bukan hanya saya tapi untuk semua pemimpin harus sadar kehadirannya untuk selalu siap dengan kekuasaan yang ada untuk segera ambil tindakan melindungi rakyatnya dan membantu meringankan beban penderitaan rakyatnya.

“Harus memilik empati dan ini termaktup dalam pembukaan UUD 1945,” tutup Bupati Manggarai Barat ini.

Seperti diketahui dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 1 miliar itu, polisi telah menetapkan tiga tersangka yakni Kadis Pekerjaan Umum Agus Tama, Kontraktor pelaksana Direktur PT.Sinar Lembor Vinsen Tunggal dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jimi Ketua.

Agus Tama dan Vinsen Tunggal ditetapkan penjara oleh Pengadilan Tipikor selama 1 tahun. Sedangkan Jimi Ketua hingga saat ini berkasnya belum P21.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password