Bahaya Laten Korupsi : Fee Proyek Pemerintah Perlu Dievaluasi

Kastra.co – Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Bahayanya merembet kemana-mana, paling kentara adalah dia mempertahankan situasi kemiskinan. Pemerintah harus secara serius menciptakan langkah-langkah yang nyata guna mengurangi kecenderungan orang atau pejabat negara untuk melakukan korupsi. Sebagaimana kita tahu, negara-negara di dunia di bawah payung PBB telah memandang korupsi sebagai musuh bersama. Bahkan, banyak negara telah meratifikasi ketentuan internasional tersebut. Sebagaimana negara berkembang, pemerintah Indonesia seharusnya secara serius mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Namun, faktanya hingga saat ini kasus korupsi masih menjadi persoalan akut yang mengancam perencanaan pembangunan nasional. Masa depan Indonesia menjadi kabur jika persoalan korupsi ini tak selesai.

Berdasarkan hasil temuan KPK, Korupsi di Indonesia terjadi di banyak sektor. Sektor yang paling rawan terjadi korupsi salah satunya adalah sektor pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Sektor ini menjadi lahan basah dari tahun ke tahun. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pengadaan biasanya berasal dari berbagai komponen, mulai dari pengusaha, birokrat maupun pejabat dinas, lembaga dan kementerian.

Salah satu alasan, kenapa sektor ini menjadi lahan basah karena banyak celah untuk merampas uang negara. Sebut saja, praktik fee proyek yang hampir ada di setiap dinas, lembaga atau Kementerian.

Tidak bisa dipungkiri Fee atau komisi jual beli Proyek setiap pekerjaan yang ada di pemerintah harus menggunakan Fee atau komisi. Baik Anggaran APBN maupun Anggaran APBD semua sama. Besarnya Fee atau komisi dalam setiap Proyek berbervariasi tergantung dari besarnya anggaran. Mulai dari 5% sampai dengan 20% bahkan ada yang lebih dari 40%. Kalau tidak mengikuti atauran ini tentu tidak mendapatkan pekerjaan.

Sudah berbagai cara dilakukan pemerintah guna mencegah masalah korupsi, dari mulai adanya KPK dan aturan-aturan lain semisal menerima Paket cendramata maupun hadiah pun sudah dilarang. Namun Dalam prakteknya masalah komisi dan jual beli proyek tetap saja berjalan dengan aman dan lancer dan berbagai cara dilakukan dengan mewujudkan ini semua. Pelaku Jual beli Proyek dalam hal mendapatkan uang yang masuk ke kantong pribadi pun semakin lihai dan licin dengan berbagai dalih dan alasan.

Dalam setiap tender pekerjaanpun sering kali kita mendengar adanya tender odong-odong yang artinya proses tender tetap dilaksanakan seperti biasanya namun pemenang tender sudah dipersiapkan. Dan ini biasa terjadi di mana saja. Baik pekerjaan kecil maupun besar, dan ini selalu melibatkan semua pihak, baik pejabat lelang yang mempunyai wewenang sampai dengan Pajabat Kuat DPRD sampai dengan tokoh masyakat.

Tentu masalah Komisi Proyek dan Fee yang berlebihan akan membebani perusahaan yang mengerjakan setiap pekerjaan yang pada akhirnya hasil pekerjaan aatu output dari pekerjaan tidak sesuai dengan spek yang sudah di sepakati. Yang dirugikan tentu saja pemerintah dan masyakat umum secara langsung.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera menyusun langkah-langkah konkrit yang bisa mencegah terjadinya praktik penarikan fee yang membebani perusahaan yang akan mengerjakan. Jika tidak, maka kualitas atau mutu proyek kita dari tahun ke tahun tetap buruk. Uang negara menjadi tidak efektif dan masalah kemiskinan tidak pernah selesai.

Hipatios, S.H

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here