Penangguhan Kasus Hukum Calon Kepala Daerah Bertentangan dengan Supremasi Hukum

Jakarta, Kastra.co – Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu instrumen penting demokrasi. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL).

Kita tahu, konsekuensi menganut paham demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai raja. Seharusnya memang seperti itu : rakyat adalah segalanya. Prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan menempatkan rakyat sebagai unsur terpenting demokrasi, maka proses seleksi pemimpin sepenuhnya ada di tangan rakyat. Rakyat menentukan masa depan kehidupan bersama melalui instrumen pemilu.

Meskipun waktunya singkat, hari pemilihan umum hanyalah saat untuk menentukan pilihan terbaik. Sebelum itu, rakyat diharapkan mampu menilai seorang calon pemimpin dari berbagai aspek.

Di era komunikasi sekarang, kebutuhan akan informasi tentang calon semakin mudah didapatkan. Perkembangan jaringan internet dan sarana informasi dan komunikasi yang begitu cepat membantu masyarakat untuk mencari referensi tentang pemimpinnya.

Ada banyak hal yang perlu diketahui masyarakat tentang figur calon pemimpinnya. Semuanya bisa didapatkan dengan mencari rekam jejak (track record) calon tersebut.

Terkait ini, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Namun, paling penting adalah jangan sampai menyembunyikan informasi terpenting tentang figur seorang calon. Apalagi, jika yang disembunyikan itu berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan publik. Masyarakat harus dibeberkan informasi yang utuh dan tidak direkayasa tentang calon pemimpinnya. Hal ini tentunya berkaitan dengan keterbukaan informasi tentang calon.

Termasuk dalam kategori ini adalah soal kepribadian, kemampuan memimpin, cara pandang, cara memecahkan masalah, etika, kasus hukum bahkan kehidupan sehari-harinya.

Penulis merasa tertarik menulis soal ini karena seorang pemimpin adalah ikon suatu daerah yang dipimpinnya. Suka atau tidak, pemimpin paling tidak menjadi orang yang dibanggakan.

Namun, ada yang menarik dalam praktik demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Pasal itu adalah Penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi Konstitusional. Artinya demokrasi adalah kereta yang berjalan di atas rel hukum.

Ini pula yang menjadi cikal bakal munculnya istilah Supremasi Hukum. Artinya hukum sebagai Panglima, berada di atas segalanya, sehingga harus dijunjung tinggi.

Penegasan yang ada di dalam Konstitusi tersebut adalah hukum tertinggi (Lex Superiori). Lex Superiori derogat legi inferiori (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah) Karenanya dia harus didahulukan di dalam praktik bernegara.

Begitu pun dalam konteks demokrasi. Politik lebih rendah dari hukum atau hukum lebih tinggi dari politik. Artinya di atas segalanya adalah hukum. Maka, pemilihan umum sebagai proses politik tidak boleh serta merta mengabaikan hukum.

Sebagaimana dianalogikan sebelumnya, bahwa hukum adalah rel dan politik adalah kereta. Jika politik tidak sesuai jalur rel, maka tidak jelas tujuannya kemana. Politik akan mengambang dan berujung pada ketidakpastian. Dengan demikian, hukum merupakan patokan kemana demokrasi kita melangkah.

Salah satu yang dikritik penulis soal praktik demokrasi kita adalah keputusan atau aturan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum.

Menurut penulis, Kapolri Jenderal Tito Karnavian belum memahami apa itu Supremasi Hukum dalam konteks demokrasi. Tak hanya itu, Kapolri Tito mengabaikan hukum dalam proses politik. Padahal, seharusnya hukum harus selalu diutamakan dalam bernegara.

Ketika Jenderal Tito Karnavian menunda proses hukum, maka hal itu sekaligus menegasikan Indonesia sebagai negara hukum. Kapolri Tito tampaknya tidak lagi menjadikan hukum sebagai Panglima, tidak lagi menjunjung tinggi hukum atau tidak menjunjung tinggi Supremasi Hukum.

Dengan mengabaikan aspek hukum, maka proses demokrasi itu cacat. Lebih buruk, bisa dikatakan melanggar Konstitusi. Apalagi, yang dikesampingkan itu adalah persoalan hukum publik bukan hukum privat.

Hukum publik misalnya adalah korupsi, Narkoba, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Sebenarnya hukum privat hanya seputar masalah perceraian, jual-beli dan lain sebagainya.

Hukum publik ini tentu erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat umum. Jika seorang pemimpin ternyata berpotensi dihukum karena melakukan kejahatan, maka itu seharusnya menjadi salah satu referensi pemilih dalam pemilu. Masyarakat harus diberikan informasi yang utuh dan apa adanya.

Namun, ketika seorang Kapolri menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah, itu sama artinya dengan melakukan penipuan. Rakyat seolah-olah disodorkan pilihan-pilhan terbaik. Namun, ternyata yang jahat dan buruknya disembunyikan. Tentu ini adalah praktik politik yang menciderai demokrasi. Rakyat tidak lagi dianggap sebagai raja. Ia ditipu dan dibohongi.

Praktik politik yang memanfaatkan hukum seperti inilah yang membuat masyarakat semakin yakin bahwa memang hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Hal ini menegaskan apa yang pernah disampaikan oleh John Austin, bahwa Hukum adalah Perintah Penguasa (Law is a Command of the Lawgiver). (KS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here