Polri dan Kementerian Hukum Tidak Jalankan Perintah UU

Kastra.co –¬†Terkait kerusuhan Rutan Mako Brimob banyak hal yang harus dikaji terlebih dulu dari aspek historisnya.

Timbul pertanyaan buat apa Rutan di Mako Brimob? Rutan ini hanya diperuntukkan bagi anggota polisi yang sedang menghadapi proses hukum atau pelanggaran etika agar polisi tidak digabungkan dengan tahanan lain guna melindungi keselamatan anggota kepolisian termasuk pasca pemisahan TNI Polri sehingga polisi membuat tahanan tersendiri bagi anggotanya.

Selanjutnya, harus dipahami makna Rutan dan Lapas, Rutan adalah penempatan penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa namun jika sudah jadi nara pidana dan berkekuatan hukum tetap maka pembinaan semestinya di Lapas .

Namun, ironisnya disaat yang sama terjadi overkapasitas Lapas sehingga Rutan pun dijadikan tempat pembinaan.

Ini yang jadi masalahnya sehingga Mabes Polri dan Kementrian Hukum HAM menjadikan Mako Brimob sebagai unit pelaksana teknis dari Kemenkumham berdasarkan Permenkumham nomor 01/PR.02/03/ 2007.

Pasal 1 angka 2 PP 27 tahun 1983 tentang pedomaan pelaksana Kuhap sudah tegas memberikan batasan defenisi dan penempatan termasuk dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 tahun 1995 sehingga sangat jelas kreteria batasan antara Rutan dan Lapas.

Ketentuan di atas yang tidak dijalankan oleh Polri dan Kemenkumham. Polri dan Kemenkumham melalui Permenkumham tahun 2007 menjadikan celah berubahnya fungsi Rutan Mako Brimob .

Pasal 12 UU Nomor 12 tahun 1995 jo Pasal 7 PP 58 tahun 1999 sudah menjelaskan dalam penempatan klasifikasi Rutan atau Lapas harus ada persamaan terhadap umur, jenis kelamin dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ini juga tidak dijalankan oleh Kementrian Hukum walaupun memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu tempat menjadi Rutan.

Kekeliruannya adalah dengan menggabungkan napi dari macam macam tindak pidana di Rutan, ini adalah hal yg tidak tepat dan tidak menjalankan UU, Kuhap dan peraturan pelaksana Kuhap.

Apalagi jika sudah mengetahui kapasitas yang melebihi jumlah napi sehingga fungsi sasaran pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan optimal atau ditindaklanjuti perintah dan kehendak UU permasyarakatan, inilah yang dapat menjadi salah satu pemicu sehingga kini semua pihak prihatin sampai harus ada korban yang meninggal dan luka luka.

Maka tidak ada pilihan lain selain mengembalikan fungsi Mako Brimob sebagaimana mestinya. (KS)

Dr Azmi Syahputra Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here