Kedai Bung Karno: Masalah 150.000 Korban Gagal Umroh Harus Dievaluasi

JAKARTA, Kastra.co – Fakultas Hukum Universitas Bung Karno menyelenggarakan diskusi hukum dengan tema “apakah korban gagal berangkat umroh dapat perlindungan LPSK?”.

Kajian ini dibahas Melalui wadah kelompok Diskusi Aktual Ilmiah (Kedai) Bung Karno pada sabtu 26 Mei 2018 di Kampus Jalan Kimia No.20 Jakarta.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendaway dan Azmi Syahputra selaku dosen hukum UBK hadir sebagai narasumber dalam acara ini.

Dalam paparannya, Ketua LPSK prihatin dengan semakin banyaknya korban gagal berangkat umroh dan akan mendorong agar korban ini mendapatkan kompensasi dan restitusi.

Namun, ia mengakui masih ada kendala karena tindak pidana penipuan belum termasuk dalam prioritas perlindungan di LPSK. Sehingga hal ini ke depan akan menjadi perhatian untuk disesuaikan

Sementara itu, Azmi Syahputra menyatakan masyarakat sudah menjadi korban sejak tahun 2017 hingga awal tahun 2018.

Terdapat hampir 150.000 calon jamaah tidak dapat berangkat akibat tindak penipuan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara umroh dengan total kerugian lebih dari 2 Triliyun.

“Ini adalah modus kejahatan baru atas nama bisnis ibadah. Melihat masalah ini tidak dapat semata seolah penipuan biasa. Penipuan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah sebagai pintu masuk atau predicate crime untuk selanjutnya melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini adalah ancaman sekaligus wujud kejahatan yang serius . Korbannya dapat tertekan secara psikologis, stres berkepanjangan. ini sangat berbahaya. Negara harus hadir guna melindungi warganya,” ungkap Azmi.

Azmi meminta Pemerintah harus serius menangani hal ini. “Khususnya Kementrian agama harus lebih selektif mengeluarkan izin penyelenggra umroh,” ujar dia.

Selain itu, pemerintah perlu segera melakukan pembenahan nyata pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalananan ibadah umroh.

Ia menambahkan, hal  penting lagi dalam pengelolaan umroh ini bahwa harus ada sinergisitas antar lembaga dan departemen termasuk PPATK dapat melacak peputaran uang yang diperoleh pengusaha dari jamaah umroh agar tidak disalahgunakan untuk investasi bodong atau pencucian uang.

“Termasuk dimuatnya standard pelayanan minimal maupun batasan keberangkatan jamaah paling lama 3 sampai 6 bulan sejak uang diterima pengelola. Jika waktu tunggu 2 tahun untuk berangkat umroh itu terlalu lama bagi jamaah untuk menanti. Ini jadi celah dimana uang jàmaah dapat disalahgunakan oleh okunum pengusaha yang berniat curang akhirnya merugikan jamaah umroh. Seperti yang terjadi dengan korban penipuan saat ini yang terkecoh dengan harga yang lebih murah namun berangkatnya dalam rentang 2 tahun kedepannya,” pungkas dia. (CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here