Sejak 2013, 4 Kajari Mabar Dinilai Hanya Janji Tuntaskan Kasus Sail Komodo

LABUAN BAJO, Kastra.co – Julius Kristanto adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggarai Barat (Mabar)  ke 4 (empat) sejak Kajari Mabar dikepalai oleh Jaksa Sutjipto, SH pada 2013.

Sutjipto menyelidiki kasus dugaan korupsi dana Sail Komodo 2013 hanya sampai tahap penyelidikan.

Pengamat hukum dari TPDI, Petrus Selestinus menyoroti lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi dana Sail Komodo tersebut.

“Bayangkan 4 (empat) Kajari Mabar sejak tahun 2013 hingga 2018, hanya berhenti di tahap penyelidikan, sekarang Kajari Julius Kristanto, SH berjanji akan umumkan tersangkanya,” ujar Petrus Selestinus kepada Kastra.co, Kamis (31/5/2018).

Hingga saat ini, kasus dugaan korupsi dana Sail Komodo sudah ditangani oleh 4 (empat) Kajari.

“Sejak era Kajari Mabar Sdr. Sutjipto, SH, kemudian mewariskan tidak hanya perkaranya tetapi model penanganan perkaranya berupa janji manis-pun diwariskan kepada Sdr. Jaksa Sugiarta, SH., Subhekan, SH hingga  Kajari Julius Kristanto, SH. Kajari Mabar sekarang,” ungkap Petrus.

Petrus menyampaikan, Kajari Mabar pasca Sugiarta yang mendapat warisan hutang beban kasus inipun, sikapnya sama dengan Kajari Sutjipto.

“Janji yang sama diulang lagi oleh Kajari Mabar berikutnya yang digantikan oleh Kajari Subeckhan, SH. dengan pola yang sama, karena begitu menerima warisan hutang perkara dugaan Sail Komodo di awal menduduki jabatan Kajari Mabar dengan lantang berjanji akan tuntaskan kasus dugaan korupsi Sail Komodo, ternyata sama hanya omong besar di awal tetapi loyo di ujung hingga lengser tanpa pertanggungjawaban kepada publik,” kata Petrus.

Julius Kristanto pun dengan pernyataan yang sama berjanji akan segera umumkan tersangka kasus dugaan korupsi Sail Komodo.

Menurut Petrus, sejak era Kajari Sutjipto hingga era Julius Kristanto, tidak ada satupun yang mempunyai prestasi cemerlang dalam tugas pemberantasan korupsi.

“Para Kajari itu justru dalam tugas penyelidikan dan penyidikannya diduga kuat telah menerapkan praktek penyidikan yang bertujuan melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya atau dengan kata lain lebih banyak melindungi koruptornya dari pada menjalankan tugas negara sebagai Jaksa Penyidik dan Penuntut umum untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan keuangan negara,” tegas Petrus.

Indikatornya, kata dia, adalah pernyataan yang memberi angin surga dari Kajari Julius Kristanto, SH bahwa akan segera ada tersangka dugaan korupsi Sail Komodo.

“Ini berarti Kajari-Kajari sebelumnya tidak serius menangani kasus ini, atau menangani tetapi bertujuan meilindungi pelaku yang sesungguhnya sementara pelaku kelas teri atau pelaku lain yang perannya tidak signifikan itu yang dipenjarakan. Katakanlah besok Kajari Mabar umumkan tersangkanya tetapi kapan proses ke penuntutannya, karena pola kerja mereka biasanya mewariskan status tersangka itu akan diteruskan lagi oleh Kajari berikutnya sampai 4 (empat) atau 5 (lima) Kajari lagi atau hingga tahun 2024 baru diketahui siapa yang divonis bersalah,” imbuhnya.

Di dalam UU Tentang KPK, praktek penegakan hukum yang berlarut-larut selalu melahirkan KKN baru karena campur tangan kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif juga Partai Politik yang berujung dengan pola penyidikan yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya.

“Inilah yang kemudian melahirkan sinisme masyarakat dengan bahasa bawa para calon tersangka korupsi telah dijadikan ATM selama proses hukumnya berlarut-larut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bayangkan 4 (empat) Kajari dalam waktu 5 (tahun) tidak ada prestasi apa-apa, kecuali hanya sampai pada tahap peyelidikan” terang dia.

Petrus pun mempertanyakan keseriusan Kajari Julius Kristanto mengumbar janji akan mengumumkan tersangka kasus Sail Komodo dengan angka kerugian Rp. 2,5 miliar itu. (Wirawan/CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here