DPR Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Lombok

Jakarta – DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini membahas evaluasi penanganan bencana gempa di Pulau Lombok, NTB.

Dari pemerintah, hadir Kepala Kepala BNPB Doni Mondardo. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, dan Kemensos.

Selain itu, hadir Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.

Fahri mengatakan agenda rapat membahas evaluasi pembiayaan dan penanganan gempa NTB. Dia menyatakan rapat dibuka untuk umum.

“Sehubungan dengan hal itu, mengingat materi yang kita bahas adalah evaluasi pembiayaan dan penanganan dampak gempa di NTB, maka saya menyatakan sebagai rapat terbuka,” kata Fahri.

Dalam rapat itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan ada kekurangan dana untuk bantuan pascagempa NTB sebesar Rp 1,8 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah di Lombok.

Najmul mengakui sebanyak 73 ribu unit rumah rusak akibat gempa yang terjadi pada 29 Juli 2018 lalu. Ia juga menyebut baru menerima dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,07 triliun.

“Untuk rumah, verifikasi awal totalnya kekurangannya yang rusak 73 ribu rumah. Dana yg sudah masuk ke rek Rp 1,77 triliun dan kekurangannya Rp 1,8 triliun,” ujar Najmul.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, ingin membentuk tim khusus dalam upaya menangani bencana di Indonesia. Tim tersebut nantinya terdiri dari TNI dan Polri.

Berdasarkan keterangan BNPB, personil TNI yang diturunkan untuk menangani dampak gempa NTB mencapai 1.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 800 orang personil TNI AD dan 200 orang dari TNI AL.

“Usulan saya, kita bentuk tim khusus penanganan bencana yang tergabung dari TNI dan Polri,” ujar Kepala BNPB, Doni Mordano.

Sementara itu, Anggota DPR Komisi VIII dari Partai Hanura Pdt. Tetty Pinangkaan meminta pemerintah pusat dan daerah supaya perbaikan rumah pasca bencana harus memperhatikan aspek kesehatan.

“Dalam kunjungan kerja ke lokasi, kami memperhatikan bahwa banyak rumah yang sudah dibangun tetapi tidak memiliki fasilitas MCK. Padahal itu sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Karena itu, pembangunan rumah harus memperhatikan aspek kesehatan” ungkap politisi perempuan Partai HANURA ini. (CBN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here