Beranda Hukum Ahli Hukum : Putusan Praperadilan Hakim Efendi Tunjukkan Kelemahan KUHAP

Ahli Hukum : Putusan Praperadilan Hakim Efendi Tunjukkan Kelemahan KUHAP

0

JAKARTA – Putusan hakim tunggal Efendi Muhtar dalam perkara Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN/Jkt.Sel adalah “tidak biasa”. Muncul banyak perbedaan pendapat diantara ahli hukum dan Praktisi Hukum.

Menurut Ketua Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum (Alpha), Azmi Syahputra, untuk dapat memahami putusan tersebut perlu ditarik benang merahnya.

Azmi menjelaskan, di dalam KUHAP terdapat asas legalitas yang dalam praktik sifatnya “ketat dan tertutup”.

“Namun sebuah undang-undang tidak ada yang sempurna maka dalam perjalanan dan perkembangan KUHAP selama 37 tahun, beberapa hal yang diatur mulai menimbulkan ketidaksesuaian dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat,” kata Azmi.

Indikatornya, lanjut Azmi, adalah sudah banyak pihak yang mengajukan uji materi undang undang dan ditemukannya praktik yang menyimpang dari KUHAP.

Azmi juga mengungkapkan, di dalam KUHAP belum ada aturan atau mekanisme penyelesaian terhadap “Penyidikan yang berlarut-larut” .

“Faktanya dalam kasus bank century sejak tahun 2013 ini belum tuntas juga dengan berbagai alasan khususnya tentang minimnya alat bukti,” kata dia.

Menurutnya, ketiadaan aturan atau kondisi ini menimbulkan penyalahgunaan kewenangan antara lain dengan dua opsi.

Pertama, Impunitas secara diam-diam. Kedua, Intimidasi tanpa henti dan menjadikan “sandera” atau “atm” bagi terperiksa.

“Jadi jika hanya melihat satu sisi dengan fungsi dan tujuan lembaga praperadilan untuk mengatur upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum pasti bukanlah tempatnya untuk menetapkan tersangka dalam sidang praperadilan. Apalagi, dengan menyebutkan nama-nama tersangka secara langsung,” ujar Dosen Hukum Pidana ini.

Namun, kata dia, di sisi lain jika mau diakui secara ilmiah hakim itu adalah pembuat undang undang (law maker) atau ada yang disebut “putusan jalan tengah”.

“Jadi di sini hakim telah membentuk dan menemukan hukum berdasarkan fakta-fakta baru yang mengharuskan hakim untuk menyimpang dari strict recht yang telah ada, atau adanya kekosongan hukum serta Living Law (melihat perkembangan masyarakat ) kekritisan masyarakat yang mulai dapat mengemukakan fakta fakta sehingga hakim mempergunakan hukum progresif”.

Ia menuturkan, kedua pandangan yang menjadi “gap” inilah yang akhirnya menimbulkan pro-kontra. Padahal masalahnya adalah terdapat kekurangan dalam aturan KUHAP yang tidak mengatur tentang mekanisme bagi penyidikan yang berlarut larut.

“Meskipun demikian prinsipnya dalam peradilan pidana itu adalah battle, sebuah arena pertempuran dari dua kubu yang berbeda dalil kepentingan. Masing-masing pihak dalam hal ini nantinya akan menimbulkan perlawanan (pemohon dan termohon praperadilan termasuk personil nama nama yang disebutkan dalam putusan prapid tersebut) karena kepentingan hukumnya terganggu”.

Sehingga, Azmi menjelaskan, tidak ada cara yang efektif selain mendorong DPR dan Pemerintah untuk pengesahan KUHP dan KUHAP dengan segera agar ada kepastian hukum bagi aparatur hukum serta adanya jaminan hak asasi manusia yang tercermin dalam hukum acara pidananya.

“KUHP dan KUHAP akan berhasil disahkan sepanjang DPR, Pemerintah serta aparatur penegak hukum mempunyai itikad baik dan keinginan luhur secara bersama sama mewujudkan indonesia yang lebih baik. Karena faktanya sampai saat ini KUHP dan KUHAP belum disahkan,” pungkas dia. (CBN)