Beranda Hukum Beredar Sertifikat Kepemilikan Tanah Sengketa di Labuan Bajo, Bupati dan Kepala BPN...

Beredar Sertifikat Kepemilikan Tanah Sengketa di Labuan Bajo, Bupati dan Kepala BPN Diminta Klarifikasi

0

Kabarnusantara.net – Kisruh kepemilikan tanah seluas 30 Ha di Toroh Lema Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) belum menemui titik terang. Perkembangan terakhir, beredar beberapa dokumen fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sedang diperebutkan antara Pemda Mabar dengan H. Adam Djudje tersebut.

H. Adam Djudje mengklaim tanah seluas 30 Ha sebagai miliknya tetapi dibantah oleh Pemda Kabupaten Manggarai Barat.

Hingga saat ini, Pemda Manggarai Barat maupun Haji Adam Djudje belum pernah menunjukan kepada publik apa yang menjadi alas haknya masing-masing.

Selain itu, kedua pihak belum menjelaskan bagaimana bentuk peralihan hak atas tanah dimaksud kepada pihak ketiga.

Tanah 30 Ha tersebut secara fisik dikuasai oleh Haji Adam Dju Dje tanpa ada keberatan dari pihak Pemda. Namun, kenyataannya Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat secara diam-diam telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada beberapa pihak.

Tanah kosong 30 Ha di Toroh Lema Batu Kallo pada bagian Utara berbatasan dengan Tanah Milik Ir. Niko Naput dan Tanah Yayasan. Bagian Selatan  berbatasan dengan Pantai atau Laut Flores. Bagian Timur berbatasan Jln. Wae Cecu – Batu Gosok, dan bagian Barat berbatasan dengan Pantai atau Laut Flores.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan pihak penjual dan pembelinya. Dengan demikian, belum diketahui siapa yang menerima uang atas penjualan tanah tersebut. Apakah Pemda Mabar atau H. Adam Djudje.

Menurut Pengamat Hukum dari TPDI, Petrus Selestinus, ketidakjelasan itu terjadi karena hingga saat ini belum ada yang bereaksi untuk menuntut.

Untuk diketahui, tanah seluas 30 Ha yang sedang bermasalah itu telah dijual kepada pihak ketiga. Berdasarkan dokumen surat yang diterima media ini, ada beberapa pihak yang sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut.

Sertifikat Hak milik

Mereka adalah H. Sukri dengan tanah seluas 20.130 M2 atau 2, 130 Ha, sudah bersertifikat Hak Milik No. 02448/Kel. Labuan Bajo. Lalu, kepada Supardi Tahiya seluas 6.643 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 02446/Kel. Labuan Bajo dan sekitar 8.847 M2 diberikan Hak Milik kepada Suaib.

Bahkan, menurut Petrus, masih ada nama-nama lainnya, sehingga menyebabkan total tanah 30 Ha yang diklaim sebagai milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat itu sudah berkurang jumlahnya.

Sementara itu, kata Petrus, Bupati Mabar, Agustinus Dula maupun H. Adam Dju Dje seakan-akan tidak tahu siapa yang menjual dan mengapa dijual kepada pihak ketiga serta sikap apa yang seharusnya diambil terkait peralihan Hak atas tanah itu kepada pihak ketiga.

“Jika benar Bupati Agustinus Ch. Dula tidak tahu atau belum tahu atau pura-pura tidak tahu, maka sekarang saatnya Bupati Agustinus Ch. Dula harus mengambil langkah hukum untuk mempertanggung-jawabkan secara hukum pula mengenai beralihnya pemilikan sebagian tanah yang diklaim sebagai milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang Sertifikat Hak Miliknya baru diterbitkan pada tahun 2016 yang lalu, sebagaimana foto copynya sudah beredar. Atau tuntutan hukum bisa datang dari pihak Haji Adam Djudje manakala pihak H. Adam Dju Dje merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik ke atas nama H. Sukri, Supardi Tahiya, Suaib dkk,” jelas Petrus.

Menurut Petrus Selestinus, posisi Bupati Agustinus Dula akan semakin dilematis ibarat memakan buah Simalakama.

“Jika seandainya tanah yang diperjualbelikan itu benar-benar milik Pemda dan ternyata Agustinus Ch. Dula selaku Bupati Manggarai Barat secara diam-diam dan melawan hukum mengalihkan Hak Milik atas tanah itu kepada pihak ketiga, maka pengalihan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan DPRD jelas menjadi cacat hukum dan batal demi hukum serta berimplikasi menjadi Tindak Pidana Korupsi,” jelas Advokat Peradi ini.

Namun demikian seandainya tanah itu adalah milik H. Adam Dju Dje, maka Bupati Agustinus Ch. Dula patut dimintai pertanggung jawaban secara hukum sebagai telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan.

“Oleh karena itu, Bupati Manggarai Barat dan Kepla BPN Manggarai Barat harus segera mengklarifikasi kebenaran beredarnya foto copy Sertifikat Hak Milik atas sebahagian tanah seluas 30 Ha yang tertulis atas nama H. Sukri, Supardi Tahiya, Suaib dan beberapa nama beken lainnya yang saat ini sedang dalam atau akan disengketakan oleh atau antara pihak H. Adam Dju Dje dengan Pemda Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana dokumennya sempat beredar luas dimasyarakat Manggarai Barat beberapa waktu yang lalu,” pungkas Petrus. (CBN)