Beranda Editorial Dua Masalah Demokrasi: Partisipasi dalam Representasi dan Korupsi Kartel-Elite

Dua Masalah Demokrasi: Partisipasi dalam Representasi dan Korupsi Kartel-Elite

0

Oleh : Haryatmoko

Kabarnusantara.net – Masalah pertama tentang partisipasi demokrasi itu bisa dirumuskan dalam pertanyaan apakah kedaulatan rakyat masih punya makna atau menunjuk kepada realitas tertentu. Bukankah kedaulatan rakyat tidak bermakna lagi sehingga hanya menutupi realitas pertarungan kekuasaan di antara kelompok-kelompok (partai politik)? Tujuan utamanya menjamin kendali negara dan mendistribusikan secara sepihak posisi-posisi kekuasaan.

Masalah kedua tentang korupsi kartel-elite menjadi berat karena melibatkan partai politik, pengusaha, birokrat dan penegak hukum semakin marak karena mau menjamin kekuasaan ada di tangan. Sistem demokrasi belum mampu menjamin prosedur fair untuk
mencapai kekuasaan. Korupsi kartel-elite biasanya mendapat dukungan jaringan politik (partai politik), ekonomi (pengusaha), aparat penegak hukum dan birokrasi dalam situasi sosial-politik yang ditandai dengan ciri-ciri (M.Johnston, 2005: 89): (i) para pemimpin
menghadapi persaingan politik dalam lembaga-lembaga yang masih lemah; (ii) sistem peradilan penuh kompromi atau korup; (iii) partai politik tidak benar-benar mengakar dalam masyarakat, tapi lebih mewakili elite yang bersaing; (iv) birokrasi terlalu besar dan rentan korupsi. Maka suasana politik penuh resiko dan ketidakpastian.

Situasi seperti itu mendorong terjadinya korupsi kartel-elite yang berfungsi
melindungi dan memperkaya jaringan itu. Korupsi jenis ini membantu mempertahankan hegemoni dalam suasana persaingan politik sementara institusi-institusi masih lemah.
Transaksi atau perjanjian dilakukan bukan hanya antara pejabat publik dan sektor swasta, pimpinan politik dan pengikutnya, tetapi juga di antara para pemimpin politik yang berkuasa,
birokrat dan pengusaha. Tujuan korupsi ini tidak hanya untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik tertentu, tetapi untuk menghalangi atau mengkooptasi pesaing-pesaing yang potensial, menghimpun pengaruh untuk menguasai dan menjauhkan keuntungan-keuntungan ekonomi dan kebijakan publik dari tekanan sosial dan elektoral (M.Johnston, 2005: 90).

Korupsi kartel-elite bukan hanya masalah penyalahgunaan kepercayaan oleh
kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi korupsi jenis ini menjadi cara yang dipakai elite untuk menggalang dukungan politik dari masyarakat serta untuk memenangkan kerjasama dengan lembaga legislatif, penegak hukum dan birokrasi (F.Lordon, 2008: 10). Bisa dibayangkan betapa berat dan sulitnya menghadapi korupsi semacam itu, baik untuk melakukan investigasi maupun untuk menemukan bukti, karena korupsi melibatkan jaringan kekuasaan. Apalagi korupsi jenis ini biasanya juga menggunakan strategi komunikasi politik yang canggih untuk merekayasa opini publik.

Situasi memprihatinkan itu, selain mempertanyakan peran partai politik yang terlalu dominan, juga mendorong untuk mempertanyakan kembali bentuk-bentuk dan prosedur yang bisa mencerminkan kedaulatan rakyat. Sejauh mana partisipasi warganegara efektif? Peran media dalam memberdayakan masayarakat dipertanyakan karena media sendiri menjadi tempat perjuangan keras untuk mempengaruhi dan mendapat kekuasaan dengan pertaruhan utamanya informasi, kontrol produksi dan penyitaan kebebasan (Y.C. Zarka, 2010: 6). ***