breaking news New

Lebih Dari Setengah Abad, Provinsi NTT Masih Digerogoti Masalah

Foto Kantor Gubernur NTT
Bagikan

JAKARTA – Provinsi NTT memasuki usia ke-59 pada tahun ini. Namun, di usia yang lebih dari setengah abad itu, Provinsi NTT masih digerogoti banyak masalah, sebut saja masalah kemiskinan, pendidikan, human trafficking dan sebagainya.

Salah satu tokoh NTT di Jakarta, Petrus Selestinus, mengatakan ulang tahun Provinsi NTT ke – 59 merupakan ajang membungkus kegagalan memimpin dengan sukses-sukses semu.
Petrus Selestinus mempertanyakan, apakah kondisi NTT yang serba minus itu, sudah mengalami perubahan yang signifikan?

Menurut Petrus, pembangunan yang disebut-sebut untuk masyarakat, nyatanya belum dinikmati oleh masyarakat sebagai pihak yang menjadi target pembangunan.

“Momentum perayaan ulang tahun yang dilakukan di tengah kemajuan pembangunan fisik di Kupang, Kota Provinsi NTT, hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang kota di Provinsi dan Kabupaten, sementara mayoritas masyarakat di Desa belum dibangun kesadarannya untuk melepaskan diri dari ketertinggalannya dan ketergantungannya,” kata pengacara senior ini.

Ia menambahkan, masyarakat di desa-desa yang jumlahnya jauh lebih besar hanya bisa menatap dari jauh hasil pembangunan sebagai barang mewah di dalam etalase, tanpa mereka nikmati.

Menurut Petrus, NTT termasuk salah satu Provinsi yang beruntung karena letaknya yang strategis.

“Provinsi yang lahir pada tanggal 20 Desember 1958, dibentuk melalui UU Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTT, NTB, menjadi Provinsi yang paling beruntung. Provinsi NTT dalam perjalanannya karena perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk, dimekarkan menjadi Provinsi sendiri, yang berbatasan langsung dengan dua negara sahabat yaitu Timor Leste dan Australia.

“NTT menjadi Provinsi yang beruntung, karena pemisahannya berbatasan langsung dengan dua negara sahabat, Provinsi NTT memiliki posisi strategis dari aspek politik luar negeri, perdagangan, ekonomi, dll,” sambung Petrus.

Namun, hal itu tak membuat provinsi NTT menjadi lebih baik. Justru banyak masalah strategis yang belum diselesaikan hingga di usianya kini.

Padahal, kata Petrus, Presiden Joko Widodo sudah memberikan perhatian dengan mengunjungi NTT pada perayaan ulang tahun Provinsi NTT ke 56 tanggal 20 Desember 2014 yang lalu. Saat itu Presiden Jokowi bersama Ahok, Gubernur DKI Jakarta dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.

“Perhatian Presiden Jokowi pada Provinsi NTT memang sangat besar, setelah dalam kampanye Pilpres 2014 Presiden Jokowi melihat secara langsung kondisi NTT yang serba kekurangan, sehingga sangat beralasan, kalau Presiden Jokowi hampir setiap tahun berkunjung ke Provinsi NTT dan melakukan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT, ” tuturnya.

Ia menyatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke NTT, sesungguhnya signyal bahwa Presiden Jokowi sudah melihat secara langsung Pemerintah Provinsi gagal melaksankan dan mendistribusikan hasil pembangunan secara adil, hingga ke desa-desa.

” Mayoritas masyarakat Desa di NTT belum mendapatkan akses untuk bisa menikmati hak-haknya atas pembangunan, karena memang masyarakat dibiarkan untuk tidak bangkit dari ketertinggalannya selama puluhan tahun. Presiden Jokowi tahu bahwa mayoritas masyarakat NTT yang diam, belum disentuh oleh target pembangunan, sementara kejahatan korupsi melanda di hampir semua level pejabat dibiarkan, sehingga predikat sebagai salah satu Provinsi terkorup, melekat terus hingga sekarang,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, predikat Provinsi terkorup, minus dan defisit dalam berbagai bidang, sebagaimana terbukti dari hasil survei sejumlah lembaga survei, menempatkan NTT sebagai Provinsi dengan kejahatan Human Trafficking tertinggi, masyarkat kurang gizi, gizi buruk di kalangan balita (Stunting) yang tinggi, busung lapar dan kelaparan akut yang muncul saban tahun, narkoba, HIV, dll. adalah potret buram kondisi NTT yang realistis.

“Oleh karena itu kunjungan Presiden Jokowi untuk pertama kali pada Ulang Tahun Provinsi NTT ke 56 bulan Desember 2014, sesungguhnya Presiden ingin dengarkan Laporan dan Informasi yang jujur atau sesungguhnya dari Gubernur NTT tentang kondisi NTT sebagaimana Presiden Jokowi sudah dengar dan lihat sendiri saat kampanye Pilpres tahun 2014,” imbuhnya.

Dari banyak sumber, kata dia, Presiden Jokowi tahu apa yang dilakukan oleh Pejabat Daerah di NTT.

“Tidak kurang dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri RI, berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak kurang dari 16 orang Kepala Daerah di NTT, tersangkut kasus hukum atau sedang menghadapi proses hukum pidana. Bisa dibayangkan kalau saja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan Para Bupati se-NTT, semuanya hadir pada setiap Presiden Jokowi berkunjung ke NTT, maka dapat dipastikan bahwa Presiden Jokowi dikelilingi oleh mayoritas Pejabat Daerah  dengan status “sedang bermasalah dengan hukum”, termasuk Gubernur Frans Lebu Raya dan Wakilnya, Benny Litelnoni yang disebut-sebut tersangkut kasus dugaan korupsi,” jelas koordinator TPDI ini.

“Karena itu, hingga HUT Provinsi NTT ke-59-pun, Gubernur NTT tidak menjadikan peryaan Ulang Tahun Provonsi NTT sebagi momentum saling mendengarkan guna memperbaiki yang salah, untuk melakukan refleksi dan koreksi secara total kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari norma-norma Hukum, Moral dan Etika, terlebih-lebih kebijakan yang tidak bermakna bagi upaya memperbaiki kesejahteraan warga masyarakat NTT, peningkatan mutu pendidikan, perbaikan penegakan hukum dll. tetapi hanya bermakna seremonial sesaat, membungkus kegagalan dengan sukses-sukses semu demi pencitraan Gubernur NTT,” tutup Petrus.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password