breaking news New

Rekaman Johannes Marliem Tidak Bisa Dijadikan Alat Bukti

Bagikan

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan rekaman milik Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem salah satu bukti yang membuat Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP.

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi berpendapat, rekaman tersebut tidak bisa digunakan menjadi bukti.

“Kan tahu sendiri rekamannya tidak diambil oleh penyidik dan tidak ada izin dari penyitaan dari pengadilan dan tidak bisa digunakan sebagai barang bukti yang sah di pengadilan,” kata Fredrich di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/11).

Hal itu kata Fredrich, sesuai dengan putusan MK pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa Informasi elektronik tidak bisa dijadikan alat bukti sah jika bukan dari penegak hukum.

“Tidak bisa, sebagaimana putusan MK No. 20/PUU-XVI/2016 yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik bukanlah sebagai alat bukti yang sah kecuali diperoleh atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi penegak hukum,” jelasnya.

Selain itu, Fredrich juga tak ambil pusing dengan keterangan Andi Narogong tentang peran Setya Novanto dalam proyek pengadaan e-KTP yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Menurut Fredrich, keterangan Andi yang disampaikan selaku terdakwa korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta harus dibuktikan.

“Ya silakan saja dia mau membongkar, kan hak setiap orang. Tapi dalam hal ini kan katanya, dia harus bisa membuktikan,” ujar Fredrich.

Ia menegaskan, Andi Narogong harus bisa membuktikan keterlibatan kliennya dalam proyek senilai Rp5,9 triliun, jangan hanya dengan ucapan yang disampaikan di persidangan.

“Dia harus bisa buktikan, bukan dengan mulutnya saja. Kalau kita belajarlah, bicara itu harus benar. Jangan ada saksi katanya, enggak baik,” ujarnya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password