breaking news New

TPDI : Lima Kapolda NTT di Era Jokowi Tak Satupun yang Berprestasi

Koordinator TPDI Petrus Selestinus
Bagikan

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian kembali mengganti KAPOLDA NTT Irjen Pol. Agung Sabar Santoso dan menggantikannya dengan Irjen Pol. Raja Erizman untuk memimpin Polda NTT.

Dengan begitu, berarti hanya dalam 3 (tiga) tahun jalannya pemerintahan Jokowi-JK dengan program  Revolusi Mental di Bidang Penegakan Hukum, Polda NTT sudah 5 (lima) kali mengganti Kapoldanya.

Menurut Koordinator  TPDI Petrus Selestinus, rotasi kepemimpinan tersebut tidak ada satupun KAPOLDA yang secara cemerlang membuahkan prestasi.

“Kasus-kasus besar jalan di tempat, banyak janji untuk perbaikan kualitas Penegakan Hukum di NTT, namun kenyataannya belum membuahkan hasil bahkan masih banyak muncul kasus-kasus secara multi dimensi tidak tertangani dengan baik sehingga menjadi hutang pejabat lama yang diwariskan lagi kepada pejabat penggantinya dstnya,” tegas Petrus Selestinus kepada Kabarnusantara.net, Minggu (7/1/2018) di Jakarta.

Hal Ini, kata dia, sekaligus membuktikan bahwa kebijakan Penegakan Hukum yang dijanjikan Presiden Jokowi dalam program Nawacitanya belum diimplementasikan dengan baik oleh KAPOLRI dan JAKSA AGUNG dan pejabat terkait di bawahnya.

Petrus menjelaskan, sebagai  Provinsi dengan jumlah penduduk sekitar  4,9 juta jiwa, terbesar kedua di Indonesia Timur setelah Provinsi Sulawesi Selatan, maka jumlah personil anggota Polisi di NTT hanya sebanyak 10.026 personil. Mereka tersebar di 16 Polres yang ada di 22 Kabupaten/Kota. Menurutnya, jumlah itu baru 48 persen dari kebutuhan

Menurutnya, jumlah tersebut sangat minim dan jauh dari memadai, ditambah lagi dengan 6 (enam) Kabupaten belum memiliki Polres sendiri seperti di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka.

Kondisi ini, kata dia, sering dijadikan sebagai alasan bahwa Polri di NTT belum bisa berprestasi dan belum bisa menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk bidang Penegakan Hukum dan Pelayanan Kamtibmas.

“Padahal dalam banyak kasus sering ditemukan ada oknum-oknum polisi terlibat di dalam Tindak Pidana tertentu, seperti Narkoba, Human Trafficking,  Backing Bisnis Hitam (Prostitusi, Perjudian, Human Trafficking), Korupsi dll., masih muncul dimana-mana,” ungkapnya.

“Jika kita amati mutasi KAPOLDA NTT selama 3 (tiga) tahun masa jabatan Presiden Jokowi, maka sudah 5 (lima) KAPOLDA NTT  mengalami mutasi dalam masa tugas kurang dari satu tahun, masing-masing adalah Drs. Ketut Untung Yoga tahun 2013 – 2014, Drs. Endang Sunjaya 2014 – 2015, Drs. Estasius Widyo Sunaryo, 2015 – 2016, Drs. Agung Sabar Santoso, 2016 – 2017 dan sekarang Drs. Raja Erizman, 2018) dan pergantian dari KAPOLDA yang satu kepada KAPOLDA lainnya hanya meninggalkan hutang kasus-kasus pidana yang tidak tertangani serius, karena begitu pendek waktu bertugas yang diberikan, sehingga tidak ada satupun berprestasi,” imbuhnya.

Petrus menyatakan, mereka (Kapolda) mendapatkan Bintang dan Jabatan prestisius sebagai KAPOLDA tetapi itu hanya sebagai batu loncatan ke jabatan lain yang lebih bergengsi dan/atau ada yang pensiun karena usia tua.

“Dengan demikian, meskipun minim prestasi dan tidak ada sesuatu yang berharga ditinggalkan untuk masyarakat NTT, namun Perwira ybs. tetap mendapatkan promosi jabatan baru atau pensiun dengan pangkat Jenderal. Pertanyaannya masyarakat NTT dapat apa,” ujar Advokat PERADI ini.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password