breaking news New

KPUD Ende Diminta Diskualifikasi Pencalonan Marselinus Petu

Bagikan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ende diminta mendiskualifikasikan pencalonan Bupati Ende, Marselinus Petu.

Permintaan itu datang dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terkait dengan adanya dugaan korupsi yang menjerat Bupati Petu.

“Tim Pembela Demokrasi/TPDI, telah menerima Informasi dari Masyarakat tentang “dugaan korupsi Ir. MARSELINUS Y.M PETU, Bupati Kabupaten Ende dan Jaringan Kroni-kroninya yang disebut memonopoli pekerjaan sejumlah proyek yang melibatkan peran kroni-kroninya, sudah berlangsung cukup lama yaitu 4 (empat) tahun dan akan berlangsung terus,” ujar Petrus kepada Kabarnusantara.net, Senin (8 /1/2018) malam.

Diketahui, pada saat ini Marselinus Y.W Petu sedang mengikuti proses penjaringan Bakal Calon Bupati di Ende dalam Pilkada 2018.

TPDI, kata Petrus, sangat berkepentingan dengan proses dan hasil Pilkada 2018 yang melahirkan Pemimpin Daerah yang memiliki Integritas Moral dan Kejujuran serta bersih dan bebas dari KKN sesuai dengan cita-cita reformasi.

“Oleh karena itu, sebagai bahan Informasi kepada Pimpinan Partai Politik yang mengusung Pasangan Bakal Calon Bupati dan KPU Kabupaten Ende, selaku lnstansi yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi tentang Rekam Jejak dan Ingegritas Moral seorang Bakal Calon sebelum Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada, maka Informasi dan Laporan Masyarakat tentang dugaan KKN dan Jaringan Kroni-Kroni Bupati Ende Ir. Marselinus Y.W Petu perlu  disampaikan sebagai bahan informasi dalam penilaian dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada 2018 oleh KPU Kabupaten Ende,” ujar Advokat PERADI ini.

Petrus mengaku telah menerima Laporan Masyarakat disertai foto copy dokumen tertulis tentang dugaan KKN dalam tubuh Pemda Kabupaten Ende yang dibangun oleh Bupati Ende.

Petrus menyatakan, Bupati Ende dapat dipastikan berada dalam semangat KKN dan dengan Bangunan Kroni-kroninya.

“Bupati Ende, Ir. MARSELINUS Y.W. PETU dengan nada sombong mencoba sekuat tenaga berusaha menghadapi Pilkada Ende 2018 dengan sebutan melawan Kotak Kosong alias memborong semua Partai Politik, agar tidak ada Bakal Calon yang mampu bertanding melawan dirinya selaku Petahana dalam Pilkada 2018,” ungkapnya.

Laporan Masyarakat kepada TPDI tersebut telah mengungkap fakta-fakta bahwa sebuah CV. SAO RIA PLAN, yang bergerak di bidang konsultan, didirikan dengan Akte Pendirian No.: 101, dibuat di hadapan SILVESTER JOSEPH MAMBAIT FETO, SH. Notaris di Kupang pada tanggal 20 Oktober 1994.

Kemudian diubah dengan Akte PERGANTIAN PESERO PENGURUS No. 1 dibuat di hadapan Notaris & PPAT SILVESTER JOSEPH MAMBAIT FETO, tertanggal 1 November 1999, dengan susunan Pengurus masing-masing, PETRUS CORNELIUS PETU selaku Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur, sedangkan Pesero Komanditer adalah ALBERTUS MAGNUS EMANUEL SARA.

Petrus menyebutkan, nama – nama-nama tersebut diduga kuat adalah kerabat dekat Bupati Ende Ir. Marselinus Y.W. Petu.  Mereka telah menjadi rekanan Pemda Kabupaten Ende yang selalu mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Ende.

Petrus menjelaskan, pada tanggal 17 November 2003, telah terjadi pergantian pesero sengan Akta No. 425, tanggal 17 November 2003, dibuat di hadapan Notaris & PPAT CLEMENS NGGOTU, SH. SK, di Kupang yang mengubah susunan Pengurus CV. SAO RIA PLAN, yaitu ALBERTUS MAGNUS EMANUEL SARA menjadi Direktur CV. SAO RIA PLAN terhitung sejak tanggal 17 November 2003 hingga sekarang.

“Dimana  CV. SAO RIA PLAN tetap konsisten menjalankan misinya sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Konsultan dan menjadi rekanan Pemda Kabupaten Ende hingga mengantarkan Ir. MARSELINUS Y.W. PETU menjadi Bupati Ende sejak tahun 2013, sehingga makin kokohlah CV. SAO RIA PLAN menjadi rekanan bahkan disebut-sebut memonopoli proyek-proyek  yang dibiayai oleh APBD di Kabupaten Ende dan nyaris tidak bisa disentuh oleh aparat Penegak Hukum setempat,” terang Petrus.

Saat ini terdapat sejumlah proyek yang ditenggarai bermasalah hukum, baik yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang dan kebijakan yang hanya berpihak pada kroni-kroni Bupati, maupun akibat adanya proyek-proyek yang mangkrak karena rendahnya tanggung jawab yang mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana penanganan 44 Paket Perencanaan Pekerjaan pada sejumlah Instansi Pemerintah Kabupaten Ende, pada Tahun Anggaran APBD Tahun 2015, seperti pada : Dinas Pendidikan dan Olahraga sebanyak 18 Paket; Dinas Kesehatan sebanyak 6 Paket; Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 3 Paket; Sekretariat Daerah sebanyak 1 Paket; Dinas Pertanian sebanyak 5 Paket; Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sebanyak 5 Paket; Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 5 Paket; dan Dinas Perindustrian & Perdagangan sebanyak 1 Paket, semuanya dikerjakan melalui peran CV. SAO RIA PLAN milik Kroni Bupati Ir. MARSELINUS Y.W PETU sebagai Konsultan,” tuturnya.

Petrus menambahkan, ada informasi yang masuk ke TPDI menyebutkan bahwa CV. SAO RIA PLAN hanya bekerja 130 (seratus tiga puluh) hari untuk 44 (empat puluh empat) Paket Proyek, mendapatkan pembayaran dari Pemda Kabupaten Ende sebesar Rp684.240.276.

“Belum lagi kalau dihitung untuk pekerjaan Pengawasan,  CV. SAO RIA PLAN mendapat sebanyak 15 Paket Proyek. Data ini belum termasuk Proyek APBD Tahun Anggaran 2016. Sebuah informasi masyarakat menyebutkan bahwa, pemilik CV. SAO RIA PLAN ini adalah Ir. MARSELINUS Y.W PETU, Bupati Ende namun dioperasikan oleh Sdr. ALBERTUS MAGNUS EMANUEL SARA, yang diidentifikasi sebagai adik kandung dari MARSELINUS Y.W PETU,” tambah dia.

Sejumlah nama yang tercantum dalam dokumen laporan masyarakat ini adalah nama dari orang-orang yang satu sama lain memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, baik berdasarkan hubungan keluarga maupun hubungan berdasarkan perkoncoan sebagai Tim Sukses Pilkada Tahun 2013 dan akan berlanjut pada Pilkada 2018.

Tindakan ini, kata Petrus, telalu nekad karena, berdasarkan Sumpah Jabatan dan  UU Pemerintahan Daerah, soal kroni-kroni dengan tegas dan jelas dilarang bagi seorang Bupati, baik merangkap menjadi seorang Pengusaha maupun dilarang membuat Keputusan yang menguntungkan kroni-kroninya, karena berimplikasi hukum kepada jabatan Bupati diberhentikan secara permanen.

“Investigasi terhadap keterkaitan hubungan antara Bupati Ende Ir. MARSELINUS Y.W. PETU selaku pendiri atau pemilik CV. SAO RIA PLAN dengan Sdr. ALBERTUS MAGNUS EMANUEL SARA selaku pelaksana CV. SAO RIA PLAN yang mengerjakan proyek-proyek APBD di Kabupaten Ende, ditemukan korelasi yang kuat dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan bahkan larangan oleh UU terhadap seorang Bupati selama memimpin daerah. Tugas, kewajiban dan wewenang seorang Bupati adalah memajukan kesejahteraan rakyat, bukan memajukan kesejahteraan kroni-kroninya,” Petrus menjelaskan.

Sesuai ketentuan UU, kata dia, maka seorang Bupati dilarang untuk “membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu.

Semjumlah dokumen berisi informasi tentang dugaan korupsi dan jaringan nepotisme Bupati Ende sudah dikirim TPDI ke KPU Kabupaten Ende.

Harapannya, kata dia, agar ketika KPU memverifikasi data kelayakan MARSELINUS Y.W. PETU, dari aspek Integritas Moral dan Kejujuran serta Ketataan dalam menatakelola APBD, kiranya informasi ini dapat dijadikan bahan bagi Partai Politik Pengusung.

Dengan demikian, KPU Kabupaten Ende, tidak mengakomodir Sdr. Ir. MARSELINUS Y.W PETU sebagai Bacalon Bupati dalam Pilkada 2018 atau oleh KPU Kabupaten Ende didiskualifikasi, satu dan lain karena berpotensi dimintai pertanggung jawaban pidana terkait dugaan korupsi dimaksud.

“Pada tanggal 2 November 2017 yang lalu TPDI telah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Bupati Ende, IR. MARSELINUS Y.W. PETU, disertai dengan sejumlah pertanyaan terkait Kroni-kroninya dalam Pemda Kabupaten Ende, untuk diklarifikasi oleh ybs. akan tetapi hingga saat ini, tidak ada tanggapan,  baik secara tertulis maupun secara lisan dan melalui penjelasan di Media Masa Saudara Bupati MARSELINUS Y.W. PETU, berjanji akan mengklarifikasi kepada TPDI, akan tetapi hingga sekarang klarifikasi yang diminta dan dijanjikan tidak kunjung datang,” Petrus menambahkan.

“Demi kepentingan menciptakan sebuah pemerihtahan yang bersih dari KKN melalui Pilkada untuk melahirkan seorang Bupati yang jujur, bersih dan bersikap adil sesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, satu dan lain terkait dengan larangan, kewajiban dan tanggung jawab seorang Bupati yang apabila dilakukan secara menyimpang, maka bukan saja Bupati dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana, akan tetapi juga seorang Bupati dapat diberhentikan di tengah jalan dari jabatannya,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, Partai Politik yang mengusung dan KPU Kabupaten Ende dapat dengan sungguh-sungguh mengklarifikasi dan memverifikasi kebenarannya, sementara TPDI akan melaporkan kepada Instansi Penegak Hukum.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password