breaking news New

KPK Tetapkan Jadi Tersangka, Fredrich Yunadi : Advokat Tidak Dapat Dituntut

Fredrich Yunadi (ist)
Bagikan

JAKARTA – Mantan Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menilai Fredrich telah menghalangi penyidikan terhadap Setya Novanto.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Fredrich menyatakan bahwa seharusnya Advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Fredrich mengacu pada pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan Hak Imunitas Advokat di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi  “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.

Lebih lanjut dikatakan Fredrich, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara 26/PUU-XI/2013,  pengujian Pasal 16 Undang-Undang (UU)  Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang terkenal sebagai hak imunitas advokat yang diajukan oleh sejumlah advokat.

Putusan tersebut dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva, Rabu (14/05/2013).

“Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini,” kata Fredrich saat dihubungi, Rabu (10/1/2018).

Berdasarkan ketentuan tersebut, kata Fredrich, menurut Mahkamah peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menurut Fredrich, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi Advokat.

“Menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan,” jelasnya.

Artinya, kata dia, hak imunitas tersebut berlaku sepanjang advokat menganggap bahwa hak imunitas harus dijalankan dengan itikad baik. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password