breaking news New

Dholfo Suhardi: Tindak Pidana Penyelewengan Raskin di Golo Lajang Sudah Jelas

Dolfo Suhardi, salah satu warga Desa Golo Lajang. (Foto: Ist)
Bagikan

Labuan bajo, Kabarnusantara.net – Januari (2017) lalu, beberapa orang warga Desa Golo Lajang, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan dugaan tindak pidana penyelewengan beras miskin (Raskin) yang terjadi di desa itu kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mabar.

Dugaan tindak pidana itu melibatkan pemimpin di desa tersebut, Hendrikus Baharun, yang menjabat sejak tahun 2014.
Raskin yang diduga diselewengkan Hendrikus ialah beras program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dicairkan Bulog Labuan Bajo pada tahun 2015 sebanyak 1.725 kilogram.

Beras tersebut sebetulnya merupakan jatah bagi 115 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin di Desa Golo Lajang.

Agustinus Burhan, satu diantara pelapor kasus ini mengatakan, bukti yang mereka ajukan dalam laporan yang disampaikan adalah Berita Acara Serah Terima Beras yang diperoleh dari Bulog Labuan Bajo.

“Kami sudah memegang bukti pengambilan beras berupa Berita Acara dari Bulog. Dan kopiannya kami lampirkan bersama laporan ke Kejaksaan”, ungkapnya kepada Kabarnusantara.net, Rabu (29/11/2017).

Dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Beras yang dimaksudkan Burhan – sebagaimana kopiannya diterima media ini – tertanggal 28/01/2015, pihak Bulog Labuan Bajo yang diwakili oleh Satker Raskin, Sahmin Syadrin, menyerahkan beras OPK kepada Hendrikus selaku Kepala Desa (Kades) Golo Lajang.

Masih dalam dokumen yang sama, Kades Hendrikus membubuhkan tanda tangan, lengkap dengan stempel desa.

Dihubungi terpisah, Dolfo Suhardi, salah satu warga Desa Golo Lajang, menjelaskan bahwa selang sebulan setelah laporan disampaikan, pihak Kejari Mabar turun ke desa tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua-ketua RT dan KK penerima raskin.

“Hasil pemeriksaan saat itu dibuat dalam bentuk berita acara, di mana salah satu poinnya adalah bahwa masyarakat Desa Golo Lajang tidak pernah menerima raskin lain selain raskin reguler”, kata Suhardi

“Itu artinya bahwa, raskin OPK yang sudah diambil Kades tidak pernah dibagikan ke RTS-PM”, tambahnya.

Dijelaskan Suhardi, kasus yang awalnya ditangani oleh Intelkam Kejari Mabar ini sudah dilimpahkan ke bagian Tindak Pidana Khusus (Tipisus) di institusi penegak hukum tersebut.

“Saat kami tanya waktu itu, Kasi Intelkamnya menjelaskan bahwa dengan dilimpahkannya kasus ini ke bagian Tipisus, itu artinya dugaan tindak pidananya sudah jelas”, ujar Suhardi.

Atas beberapa bukti petunjuk ini, Suhardi heran lantaran sampai saat ini, masih belum ada peningkatan penanganan kasus tersebut, berupa penetapan tersangka.

Senada dengan itu, Gordi Hambul, warga desa lainnya menduga Kejari Mabar sengaja memperlambat penanganan kasus ini.

“Ini semacam disengaja. Sebab kalau dilihat dari bukti-bukti petunjuk yang ada, harusnya ada peningkatan status penanganan, misalnya dari penyelidikan ke penyidikan atau ada yang ditetapkan sebagai tersangka”, tandasnya.

Menurutnya rencana untuk melakukan demonstrasi di Kejari Mabar akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kelihatannya, untuk bisa menegakkan hukum dengan benar terhadap persoalan-persoalan seperti ini harus dilakukan dengan penetrasi oleh kalangan masyarakat”, ungkap Hambul.

Sampai berita ini diturunkan pihak Kejari Mabar belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. (OWL/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password