breaking news New

Kembali Gelar Aksi, Inilah 13 Poin Tuntutan PMKRI Ruteng

Anggota PMKRI Ruteng saat menggelar Aksi pada 16 Desember 2017. (Foto: Apri M)
Bagikan

Ruteng, Kabarnusantara.net – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia  (PMKRI) Cabang Ruteng kembali menggelar aksi pada sabtu, 16 desember 2017 di  depan Mapolres Manggarai, Nusa  Tenggara Timur.

Aksi tersebut merupakan keberlanjutan dari aksi PMKRI Cabang Ruteng dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada Sabtu (9/12) yang berujung ricuh.

Setelah beraudiensi dengan Aparat Keposilian, Patris Agat, Ketua PMKRI Cabang Ruteng menyampaikan bahwa penegakan hukum berbagai kasus korupsi di Indonesia acap kali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat.

“Diskriminasi hukum dipertontonkan oleh aparat penegak hukum, hukum menjadi tumpul dan tak berdaya ketika dihadapkan dengan orang yang memiliki kekuasaan (politik ataupun uang), hukum menjadi sangat tajam ketika dihadapkan dengan masyarakat lemah”, Ujarnya.

Agath melanjutkan, Kasus Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) yang melibatkan Kasat Reskrim Polres Manggarai pada senin (11 Desember 2017) adalah pukulan yang sangat telak bagi institusi Polri.

“Ironi dan memprihatinkan, institusi yang sejatinya menegakan hukum dalam pemberantasan kasus korupsi justru menjadi pelaku dan menodai kewibawaan institusi POLRI”, Tegasnya.

Di kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Lanjut Agat, beberapa kasus dugaan korupsi yang ditemukan oleh PMKRI Cabang Ruteng Sanctus Agustinus, yang selama ini luput dari perhatian publik.

“Dugaan korupsi pajak galian C oleh Pemkab Manggarai sebelum diterbitkan UU No. 9 tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Tambang, dugaan pungutan liar oleh oknum polantas polres Manggarai dengan modus pemberian nomor rekening pribadi di surat bukti pelanggaran”, Tukasnya.

“Di Manggarai Timur, penyelewengan dana dengan total anggaran 21 M di dinas Pekerjaan Umum kabupataen Manggarai Timur, dugaan penyelewengan mega proyek Rp 4,9 M di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (Distanak) tahun 2012 sampai saat ini masih belum jelas penyelesaiannya”, Ungkap Agat.

PMKRI Cabang Ruteng juga menyoroti dugaan pembagian jatah proyek yang dilakukan tim badan anggaran DPRD dan Pemerintah Daerah dan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Manggarai.

“Miris dan memprihatinkan, DPRD yang sejatinya mementingkan kepentingan rakyat justru menjadi aktor utama perilaku koruptif di Manggarai”, Tutur Agat.

Berkaitan dengan tindakan represif Oknum kepolisian Resort Manggrai, Agat Rentetan sejarah diatas dan pengakuan konstitusi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh aparat Polres Manggarai.

“Tindakan kekerasan fisik dan intimidasi yang dilakukan aparat Polres Manggarai kepada kader PMKRI Ruteng dalam aksi (9 desember 2017) adalah bukti lemahnya pemahaman aparat Polres Manggarai terhadap konstitusi”, Ujar Agat.

Menyikapi sejumlah kasus korupsi dan Tindakan Represif Oknum kepolisian Resort Manggarai PMKRI Cabang Ruteng  menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mendukung upaya dan komitmen Polri umumnya dan Polres Manggarai khususnya dalam memberantas praktik korupsi
  2. Mendesak Polda NTT segera menetapkan status tersangka kepada Kasat Reskrim Polres Manggarai
  3. Mendesak Polres Manggarai dan POLDA NTT untuk menyampaikan perkembangan proses penanganan Kasus OTT secara transparan kepada publik
  4. Mendesak Polres Manggarai dan Polda NTT memeriksa dan menindak tegas semua oknum aparat polres Manggarai yang diduga terlibat dalam kasus OTT dan kasus korupsi lainnya
  5. Mendesak Mabes POLRI mengambil alih penanganan kasus OTT Kasat Reskrim Polres Manggarai
  6. Mendesak kepolisian Resor Manggarai untuk menyelidiki dugaan korupsi pajak galian C oleh Pemkab Manggarai sebelum diterbitkan UU Nomor 9 tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Tambang.
  7. Mendesak Polres Manggarai untuk menyelidiki dugaan korupsi pembangunanan rumah murah yang dicanangkan oleh Pemda Manggarai dan pembangunan rumah murah yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi NTT.
  8. Mendesak Polres Manggarai untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan mega proyek Rp 4,9 M di Dinas Pertanian, Perkebunaan, dan Peternakan (Distanak) Manggarai Timur tahun 2012, penyelewengan dana dengan total anggaran 21 M di dinas pekerjaan umum Kabupaten Manggarai Timur
  9. Mendesak Polres Manggarai untuk memublikasikan nomor rekening umum Polres yang sah dan optimalisasi kinerja tim cyber pungli polantas Manggarai.
  10. Mendesak Polres Manggarai untuk segera mengusut dugaan pembagian jatah proyek yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Manggarai.
  11. Mendesak Polres Manggarai menindak tegas aparat Polres Manggarai yang melakukan kekerasan fisik kepada Kader PMKRI Cabang Ruteng
  12. Mendesak Polres Manggarai menyampaikan secara transparan proses penanganan kasus kekerasan fisik yang dilakukan aparat polres manggarai
  13. Menghimbau aparat polres manggarai untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (OWL/KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password