breaking news New

Polemik Dugaan Korupsi Banggar, Terombang-ambing Sindiran, Haruskah KPK ke NTT?

Foto diambil saat aksi pembebasan lahan pantai Pede (KbN)
Bagikan

Kabarnusantara.net – Polemik dugaan korupsi di Banggar APBD Manggarai Tahun 2017 semakin terombang-ambing. Saling sindir berkecamuk, membuat masyarakat saling bertanya mana yang benar dan mana yang salah.

Perlukah Polisi dan Jaksa sebagai penyidik di daerah segera mengambil sikap, ataukah KPK sebagai institusi yang berkepentingan turun langsung?

Terombang-ambing dalam Laut Sindiran.

Anggota DPRD Manggarai, Marsel Nagus Ahang menyindir anggota Banggar APBD 2017 Boni Burhanus, pura-pura tidak tahu surat Ketua DPRD Manggarai yang ditujukan kepada Tim Perumus Banggar APBD 2017 tentang inkonsistensi penetapan APBD 2017 dengan penjabarannya. Hal ini diungkapkan Marsel Nagus Ahang setelah Boni Burhanus mengaku tidak tahu soal surat tersebut.

“Kami tidak tahu surat dari Ketua DPRD itu. Tiba-tiba saja sekarang saya baca di media; pertama sebut nama saya sebagai bagian dari dugaan itu. Dia (pelapor) sudah salah,” kata Boni Burhanus, seperti dikutip VoxNtt (Jumat, 26/1/2018).

Pernyataan ini langsung dibantah Marsel Nagus Ahang.

“Sudah baca tapi pura pura tidak tahu dong, ada apa di balik ini sedangkan surat masuk dan surat keluar ada dalam agenda sekwan, jangan kita beralibi supaya lepas dari tanggung jawab dong,” tegas Marsel, (Jumat, 26/1/2018).

Sekarang pernyataan Marsel Nagus Ahang kembali dibantah oleh Boni Burhanus.

“Betapa disayangkan seorang Marsel Ahang selaku anggota DPRD menunjukkan kebodohan dan ketololannya di depan masyarakat Manggarai karena dia tidak memahami fungsi anggota DPR terutama fungsi budgeting, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan,” kata Boni Burhanus seperti dikutip VoxNtt, Minggu (28/1/2018).

Boni Burhanus kembali memperjelas pernyataannya.

“Banggar itu hanya bagian alat kelengkapan dewan. Pengambilan keputusan tertinggi itu di tingkat paripurna. Jika memang Saudara (Marsel) Ahang memiliki setitik saja kecerdasan dalam otaknya maka persoalan inkonsistensi itu pasti muncul dan diangkat semenjak dikeluarkannya surat Ketua DPRD itu pada bulan Februari 2017,” tegasnya. (VoxNtt, Minggu, 28/1/2018)

Menurut Burhanus, pernyataan Marsel Ahang itu tidak pada tempatnya.

“Apakah saudara (Marsel) Ahang selaku anggota dewan yang melekat fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan selama setahun ini tidur dan sekarang baru dia sadar? Atau memang otaknya baru bekerja sekarang? Atau arwahnya baru bangkit setelah satu tahun terlewati ini? Mengapa? Karena semestinya jika memang benar adanya dugaan inkonsistensi itu, dari dulu dong kau angkat di paripurna,” ujarnya kesal.

“Maklum, dia jagonya hanya angkat dada tapi otak kosong. Apalagi subtansi dari APBD perubahan sudah lewat pembahasannya di akhir tahun 2017 kemarin. Penetapan APBD perubahan 2017 pun melalui pembahasan bersama dan persetujuan paripurna juga persetujuan provinsi melalui asistensi di tingkat provinsi,” ungkap Burhanus.

Lebih lanjut dia menjelaskan sebelum penetapan APBD dalam sidang paripurna DPRD Manggarai, Banggar terlebih dahulu melakukan asistensi rancangan APBD itu ke provinsi.

Setelah proses asistensi, kata Burhanus, rancangan itu dibawa ke paripurna dewan untuk mendapat persetujuan bersama.

“Kenapa waktu di paripurna Saudara (Marsel) Ahang tidak mengangkat persoalan ini jika ada di kala itu? Oh ya, waktu itu dia tidur ngorok. Saran saya jadi anggota dewan jangan kebanyakkan tidur bos atau jika itu hobimu lanjutkan tidurmu bos jangan kau bangun lagi,” sindir Burhanus.

Melihat polemik Banggar APBD 2017 Manggarai terombang-ambing di laut sindiran, kembali kita harus bertanya perlukah Polisi dan Jaksa sebagai penyidik di daerah segera mengambil sikap? ataukah KPK sebagai institusi yang berkepentingan turun langsung?

Pendapat Koordinator JPIC Keuskupan Ruteng, Pastor Marten Jenarut.

Koordinator JPIC Keuskupan Ruteng Pastor Marten Jenarut angkat bicara perihal polemik APBD Banggar Manggarai 2017 ini.

Menurut Pastor Marten, sungguh menyesalkan kegaduhan inkonsistensi penetapan APBD 2017 yang terjadi di DPRD Manggarai.

Dikatakannya kegaduhan itu membuktikan kentalnya kepentingan kelompok di lembaga dewan tersebut.

“Kekisruhan dan kegaduhan berkaitan politik anggaran di lembaga DPRD kabupaten Manggarai membuktikan bahwa politik kepentingan sektarian masih sangat kuat. Politik transaksional dan bergaining antarkelompok-kelompok kepentingan menjadi satu jenis kekacauan politik dan tidak membuat politik itu bermartabat,” katanya seperti dikutip VoxNtt, Minggu (28/1/2018).

“Konsep pembangunan boleh besar dan indah serta sarat argumentasi ilmiah, namun kalau gaya politiknya seperti itu maka konsep pembangunan cuma sebatas konsep yang sangat sexi untuk menjadi isi dari pidato atau omongan politik di masyarakat,” tegas Jenarut.

Sebab itu, dia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Jika memang ada indikasi korupsi, kata Jenarut, sebaiknya Polisi dan Jaksa sebagai penyidik di daerah dapat segera mengambil sikap.

“Kita berharap persoalan ini bisa selesai dan tuntas. Kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi di sana, polisi atau kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi di daerah, segera ambil langkah konkret dan serius tangani soal ini,” pintahnya. (KbN)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password