Beranda Ekonomi Kepala KPP Pratama Ruteng Sosialisaikan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan

Kepala KPP Pratama Ruteng Sosialisaikan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan

0

Ruteng, Kabarnusantara.net – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng melakukan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Tertentu, Jumat (27/7/2018) di Hotel Revayah Ruteng.

Sebanyak 100 peserta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Manggarai diundang menghadiri acara sosialisasi tersebut. Ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 milyar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013).

Pantauan media ini, Kepala KPP Pratama Ruteng Marihot Pahala Siahaan, menjelaskan kepada para pelaku usaha dalam wilayah pelayanan Pajak Pratama Ruteng tentang pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018.

“Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya; Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif. Pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan atau tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP 23 Tahun 2018 ” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya “Peraturan Pemerintah ini mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut: Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun; Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun; Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun”.

Ia berharap dengan pemberlakuan PP ini pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Ia menjelaskan, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial.

“Yakni dengan memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan” imbuh pria kelahiran Batak itu.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Untuk diketahui, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, Pajak UMKM Turun Menjadi 0.5%. Aturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018.

Ini merupakan landasan hukum terkait dengan kebijakan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang merupakan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. (AAN/CBN)